Dawainusa.com – Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menyoroti daerah yang selama ini bangga dengan predikat zona hijau COVID-19 namun minim tes PCR.

Tito Karnavian meminta kepada jajaran inspektorat internal agar mendorong daerah tersebut untuk segera memiliki kemampuan tes Covid-19.

“Ini yang perlu diawasi teman-teman pemeriksa dan juga memberikan pendampingan agar daerah-daerah yang kapasitasnya rendah, testing-nya masih rendah, tidak punya PCR, bangga dengan warna hijau karena tidak ada kasus,” kata Mendagri Tito Karnavian, saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2020 yang disiarkan di YouTube Kemendagri RI, Kamis (3/9/2020).

“Setelah kita cek bukan tidak ada kasus, testing-nya tidak ada, padahal penyebaran mungkin terjadi,” katanya.

Baca jugaCurhat Ayah Nagita Slavina Bikin Geger, Begini Klarifikasi Raffi Ahmad

Soroti Daerah Zona Hijau Corona

Pandemi Corona alias Covid-19 hingga saat ini memang masih melanda dunia dan juga Indonesia.

Di tengah semakin meningkatnya jumlah pasien yang terkena virus Corona, masyarakat juga sedang mengalami kesulitan ekonomi.

Tidak hanya itu, persoalan yang tengah dihadapi saat ini juga bagaimana mengetahui persebaran virus corona terutama di daerah yang dianggap zona hijau namun memiliki keterbatasan alat medis.

Oleh karena itu, Mendagri Tito meminta jajaran inspektorat mendorong kemampuan tes bagi daerah yang masih belum memiliki laboratorium untuk tes PCR.

Laboratorium tersebut mestinya dimiliki daerah baik berupa laboratorium keliling atau mobile atau laboratorium permanen.

Lebih lanjut Tito Karnavian juga menyoroti realokasi anggaran yang dilakukan daerah.

Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian/Instagram @titokarnavian

Baca jugaViral Seorang Ibu Diprank Sang Anak Telepon dengan Jokowi

Tito menyebut realokasi anggaran yang dilakukan banyak yang masuk ke sektor bansos, kesehatan, sedangkan untuk stimulasi ekonomi masih minim.

Menurutnya Tito, daerah jangan mengandalkan pusat saja untuk memberikan stimulasi ekonomi.

Padahal menurutnya daerah memiliki kemampuan tersebut tetapi tidak tepat sasaran.

“Tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat. Pemerintah pusat Rp 695 T dengan breakdown-breakdown-nya untuk COVID-19 dan pemulihan ekonomi” ujarnya.

Lebih lanjut Tito juga meminta agar daerah tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat.

“Jangan sampai hanya mengandalkan tangan pusat padahal daerah sepertinya memiliki kemampuan, tapi tidak tepat sasarannya,” ujarnya.