Yusril Sebut Prabowo Tidak Respon Draf Aliansi Milik Ulama

Yusril Sebut Prabowo Tidak Respon Draf Aliansi Milik Ulama

JAKARTA, dawainusa.com Keputusan Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum pasangan Jokowi- Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 terbilang mengejutkan.

Pasalnya, Yusril sebelumnya dikenal lebih dekat dengan pasangan Prabowo-Sandi. Saat ini, lawyer kondang tersebut memutuskan untuk meninggalkan koalisi pimpinan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Masyarakat Keluhkan Langkahnya Vaksin DPT 1 di Kabupaten Manggarai

Yusril Ihza Mahendra memiliki alasan tersendiri untuk bergabung bersama koalisi pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Yusril menilai, Prabowo Subianto sebagai pimpinan koalisi tidak memberikan respon terhadap draf koalisi yang disusun oleh aliansi milik ulama. Karena alasan tersebut, ia memutuskan untuk memisahkan diri dan bergabung dengan kubu petahana.

“Saran ini sudah saya sampaikan ke Pak Prabowo melalui Pak Sandi, tapi sampai hari ini tidak pernah ditanggapi. Saya utuskan Kaban dan Ferry Noor bertemu Habib Rizieq bahas masalah ini,” kata Yusril di Jakarta, Kamis (8/11).

Yusril menambahkan, dirinya dan pihak ulama telah mencapai kata sepakat untuk mendukung pencapresan Prabowo Subianto.

Dukungan ini telah disepakati dengan disusunnya sebuah draf koalisi untuk dibahas bersama dengan calon presiden. Namun demikian, lanjut Yusril, calon presiden Prabowo Subianto tidak pernah memberi kabar baik terhadap rencana tersebut.

“Hasilnya, sejumlah tokoh dan ulama merumuskan ‘draf aliansi’ di rumah KH A Rasyid Abdullah Syafii. Draf itu dilaporkan ke HRS oleh Munarman dan dikirimkan tanggal 13 Oktober 2018 ke Pak Prabowo untuk direspons. Hingga kini tidak ada respons apa pun dari beliau,” jelas Yusril.

Format Koalisi Prabowo-Sandi Tidak Jelas

Lebih lanjut Yusril menjelaksan, pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia membuat peserta pemilu bingung untuk menentukan titik fokus. Satu sisi, partai politik peserta pemilu dituntut untuk mendudukan kadernya di parlemen.

Sementara di sisi lain, parpol juga diminta bekerja sama untuk mendukung capres dan cawapres yang sudah diusung bersama.

Menanggapi masalah tersebut, Yusril pernah memberikan saran kepada Prabowo untuk mengundang semua ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi.

Baca juga: Dubes RI Ungkap Alasan Intelijen Saudi Tahan Habib Rizieq

Adapun maksudnya yakni untuk menyusun format terbaik terhadap model koalisi yang akan dibangun bersama. Dengan demikian, parpol yang tergabung dalam koalisi mendapatkan gambaran yang jelas terkait suksesi pilpres 2019 mendatang.

“Sebagai calon–atau bahkan sekarang mungkin sudah–ketua koalisi, saya menyarankan kepada Pak Prabowo dan Pak Sandi agar mengundang ketua-ketua partai dan mendiskusikan format koalisi seperti apa yang akan disepakati bersama antarpartai,” ungkap Yusril.

Mantan menteri Hukum dan HAM era Megawati tersebut menjelaskan tentang pentingnya pembentukan format koalisi dan peta daerah pemilihan.

Peta daerah pemilihan ini penting bagi parpol sebagai informasi bagi kader yang akan maju menuju parlemen. Masalahnya, lanjut Yusril, keinginan baik seperti ini tidak ditanggapi oleh pasangan Prabowo -Sandi.

“Kalau partai-partai hanya diajak koalisi mendukung paslon Prabowo-Sandi tanpa format yang jelas, sementara pada detik yang sama rakyat memilih presiden dan wapres serta memilih caleg pada semua tingkatan, maka pembagian ‘peta dapil’ menjadi sangat penting sebagaimana dapat dicontoh sebagai perbandingan dari pemilu di Malaysia,” ujar Yusril.

Ancaman Antara Partai di Pemilu Legislatif

Yusril juga memberikan contoh terkait dengan pelaksanaan pemilu umum di Malaysia. Ia mengatakan, antara partai politik koalisi, terlebih dahulu melakukan kesepakatan untuk saling menjaga dan tidak saling menggangu satu sama lain. Hal ini dilakukan oleh UMNO atau Pakatan Harapan di Malaysia.

Kenyataan berbeda terjadi di Indonesia, terutama di pasangan Prabowo-Sandi. Menurut Yusril, semua parpol dituntut untuk bekerja memenangkan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden. Namun, parpol kaolisi tidak diberi ruang untuk meraih dukungan penuh di pemilu legislatif.

Baca juga: Dubes RI Ungkap Alasan Intelijen Saudi Tahan Habib Rizieq

“Dalam ‘koalisi’ di sini, di satu pihak anggota koalisi disuruh all out kampanyekan Prabowo-Sandi, tetapi dalam pileg di suatu dapil sesama anggota koalisi saling bertempur untuk memperoleh kemenangan bagi partainya,” imbuh Yusril.

Hal lain yang disampaikan oleh Yusril yakni soal keuntungan politik bagi Partai Gerindra di pileg. Gerindra, demikian Yusril, merupakan parpol yang mendapatkan keuntungan lebih di pemilu mendatang. Jika Prabowo dan Sandi menang, yang diuntungkan dalam pileg yakni Partai Gerindra sendiri, bukan parpol koalisi.

“Nanti yang akan terjadi adalah Prabowo-Sandi menang pilpres, tetapi dalam pileg yang sangat diuntungkan adalah Gerindra, yang kemungkinan akan menjadi partai nomor 1 atau nomor 2. Partai-partai anggota koalisi yang lain bisa babak belur. Ini saya katakan dalam pileg di dapil, PBB bisa ‘digergaji’ sama Gerindra,” pungkasnya.*

COMMENTS