Yenny Wahid Soal Arah Politik Warga NU di Pilpres 2019

Yenny Wahid Soal Arah Politik Warga NU di Pilpres 2019

JAKARTA, dawainusa.com Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menyentil soal arah politik Nahdlatul Ulama (NU) di Pilpres 2019 mendatang. Menurutnya, warga NU memiliki proses beragam dalam membuat keputusan terkait dukungan terhadap kandidat di pemilu yang biasanya tidak tertuju pada satu kandidat saja.

“Dengan Ma’ruf Amin menjadi cawapres Jokowi pun belum tentu semua warga NU mendukung pasangan tersebut. Dari dulu suara nahdliyin tidak pernah utuh hanya kepada salah satu calon,” ujar Yenny di Jakarta Utara, pada Minggu (19/8/).

Hal ini tentu berbeda dengan apa yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj yang optimis bahwa warga NU akan mendukung Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Bahkan, tanpa perlu menggerakkan para kiai sekalipun, warga NU akan tetap mendukung.

“Enggak usah digerakkan, enggak usah dibayar. Warga NU akan mendukung,” ujar Said di Kantor PBNU, Senen, Jakarta, Selasa (14/8).

Baca juga: Aksi Joni Panjat Tiang Kalah Heroik dari Stuntman Jokowi

Seperti diketahui, ada dua bakal capres-cawapres yang akan bertarung dalam Pipres 2019, yakni Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Di antara para kandidat itu, Ma’ruf Amin memiliki kedekatan khusus dengan warga NU.

Ma’ruf selama ini merupakan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selain juga menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, kedekatan tersebut tidak serta merta mengarahkan dukungannya pada satu kandidat tertentu.

Apalagi kata Yenny, warga NU tak hanya aktif di PKB, melainkan juga di parta-partai lain, baik pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Prof. Mahfud juga pernah menyinggung soal suara warga NU yang bukan hanya ada di PKB, tapi juga tersebar di hampir seluruh partai. Karena itu menurutnya, menyatukan suara kader NU di Pilpres adalah sebuah keniscayaan tapi sulit untuk diwujudkan.

NU Netral dalam Berpolitik

Menurut Yenny, tidak ada patokan yang dikeluarkan oleh NU soal menentukan pilihan di Pilpres. Warga nahdliyin ada di banyak aspek kenegaraan namun tetap memegang teguh ajaran NU. Yenny menilai, warga NU selama ini bisa aktif di banyak kelompok namun tetap memegang prinsip sebagai Nahdliyi.

Menurut Yenny, Rais Syuriah PBNU KH Mustofa Bisri atau Gus Mus selalu mengingatkan untuk berpegang pada Qonun Asasi dan Mabadi Khairu Ummah dalam setiap mengambil keputusan. “Jadi NU memang netral dalam berpolitik, itu sikap organisasi dari dulu sampai sekarang,” tegas Yenny.

Baca juga: Politik Dua Kaki, Mungkinkah Suara NU Rentan Terbelah?

Kendati Ketua Umum PBNU KH Aqil Siradj telah menyatakan mendukung Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019, Yenny punya pandangan lain. Menurutnya, itu merupakan sikap pribadi warga NU. Tidak serta merta dikaitkan sebagai keputusan NU secara organisasi.

“Kalau kemudian ada orang-orang yang punya sikap politik sendiri dan kemudian mengatasnamakan NU, itu tidak mencerminkan organisasi secara besar. Tetapi individu saja. Masyarakat Indonesia bebas mendukung siapapun,” ucap puteri Gus Dur itu.

Yenny pun mencontohkan, saat tokoh NU K.H Hasyim Muzadi menjadi cawapres Megawati Soekarnoputeri pada 2004. Sikap NU saat itu tetap netral dan tidak memihak pada salah satu pasangan calon.

“Jadi ya warga NU punya prosesnya sendiri dalam membuat keputusan,” ungkap Yenny.

Oleh sebab itu, anak kedua dari Presiden Abdurrahman Wahid ini memastikan NU dalam posisi netral pada Pilpres 2019. Sikap individu pengurus disebutnya tidak merefleksikan pilihan organisasi.

“Tidak boleh, memang NU dari dulu netral dalam berpolitik,” pungkas Yenny.

Benarkah NU Netral?

Soal netralitas NU, kita perlu mengingat kembali komentar Andi Muawiyah seperti dikutip BeritaSatu pada 2013 lalu. Saat itu ia menyinggung sikap netral Nu dalam politik yang dinilai tidak lagi relevan, bahkan ambigu, setelah organisasi kemasyarakatan Islam itu mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Andi yang terlibat langsung dalam pembentukan PKB pada 1998 itu mengatakan, NU sebagai jamaah, bukan sebagai jamiyyah atau organisasi, semestinya memiliki sikap dan tujuan yang jelas, termasuk dalam politik.

Baca juga: Paradoks Janji Ma’ruf Amin Soal Lindungi Minoritas Jika Terpilih

“Kata netral dalam politik dinilai sesuatu yang ambigu dan tidak jelas konteks sosiologisnya. Dengan mengatakan bahwa secara politik NU ada di mana-mana dan tidak ke mana-mana merupakan sesuatu yang tidak relevan lagi setelah NU mendirikan PKB,” kata Andi.

Mantan aktivis Gerakan Pemuda Ansor itu lantas mengingatkan warga NU kepada pernyataan KH Ahmad Shiddiq dalam Muktamar NU ke-28 yang bertempat di Pondok Pesantren Almunawwir Krapyak, Yogyakarta, 25-28 November 1989.

Dalam forum tersebut, Kiai Ahmad Shiddiq yang saat itu menjabat Rais Aam PBNU dalam khotbah iftitah (pidato pembukaan) menyatakan bahwa NU itu ibarat kereta api, relnya lurus dan jelas tujuannya.

“NU pun diibaratkan toples kaca yang tembus pandang, siapapun bisa melihat isi toles itu. Nah, kondisinya sekarang, kalau NU ada di mana-mana dan tidak ke mana-mana, nanti NU akan datang tanpa dijemput, dan pulang tidak diantar,” katanya.*