Yasonna: Hanya Orang Tumpul Rasa Kemanusiaan Tak Terima Napi Bebas

Menurut Yassona, hanya orang yang tumpul rasa kemanusiaannya yang tidak mau membebaskan narapidana dari lapas dengan kondisi kelebihan kapasitas di tengah pandemi virus corona Covid-19.

Yasonna: Hanya Orang Tumpul Rasa Kemanusiaan Tak Terima Napi Bebas
Yasonna Laoly - ist

dawainusa.com Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly merespon kritikan publik soal pembebasan narapidana (napi) dari lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Menurut politikus senior PDIP itu, hanya orang yang tumpul rasa kemanusiaannya yang tidak mau membebaskan narapidana dari lapas dengan kondisi kelebihan kapasitas di tengah pandemi virus corona Covid-19.

Baca juga: Curhat Pengantar Galon yang 32 Kali Disemprot Disinfektan

“Saya mengatakan, hanya orang yang sudah tumpul rasa kemanusiaannya dan tidak menghayati sila kedua Pancasila yang tidak menerima pembebasan napi di lapas ‘over’ kapasitas,” kata Yasonna di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Yasonna sendiri sudah menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 pada 30 Maret 2020.

Pembebasan itu diberikan kepada 30 ribu narapidana dan anak. Kebijakan itu juga diklaim dapat menghemat anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan hingga Rp 260 miliar.

“Ini sesuai anjuran Komisi Tinggi PBB untuk HAM, dan sub-komite PBB Anti-Penyiksaan,” ungkap Yasonna.

Bahkan, menurut Yasonna, kritik tersebut lebih banyak berimajinasi dan memprovokasi. “Yang tidak enak itu, ada yang tanpa fakta, tanpa data, langsung berimajinasi, memprovokasi, dan berhalusinasi membuat komentar di media sosial,” katanya.

Ia mengatakan, negara-negara di dunia juga telah merespons imbauan PBB tersebut, contohnya Iran membebaskan 95 ribu orang termasuk mengampuni 10 ribu tahanan dan Brazil membebaskan 34 ribu narapidana.

“Sekedar untuk tahu kondisi lapas penghuni laki-laki dan penghuni perempuan, ‘it’s against humanity’,” tegas Yasonna.

Menurut Yassona, hanya orang yang tumpul rasa kemanusiaannya yang tidak mau membebaskan narapidana dari lapas dengan kondisi kelebihan kapasitas di tengah pandemi virus corona Covid-19.
Gambar Ilustrasi/TribunNews

Yassona Dikritik

Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengomentari solal hal tersebut.

Ia menilai, Yasonna Laoly mencuri kesempatan di tengah pandemi virus corona (Covid-19) untuk membebaskan napi koruptor.

Feri mengatakan jumlah narapidana korupsi tidak banyak. Sehingga tidak tepat jika membebaskan para koruptor dengan alasan lembaga pemasyarakatan (lapas) kelebihan kapasitas.

“Agak aneh ya, seperti mencuri kesempatan di tengah bencana ya. Misalnya alasan overcapacity, lalu perlu napi koruptor dibebaskan cepat. Pernyataan itu tidak tepat,” kata Feri dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (3/4).

Feri berpendapat seharusnya para koruptor tidak mendapat keringanan di tengah corona. Kebijakan ini, kata dia, hanya memperlihatkan keberpihakan pemerintah dalam urusan pemberantasan korupsi.

Seharusnya, kata Feri, napi korupsi cukup mendapat perhatian khusus di dalam lapas. Misalnya, tidak boleh mendapat kunjungan selama pandemi.

“Kan harusnya lapas memberikan aturan jelas dan tegas untuk tidak mengunjungi sementara napi di lapas agar mereka tidak terkena virus corona. Sambil dipenuhi hak asasi mereka,” ucap dia.

Menurut Feri, hanya dua jenis narapidana yang layak mendapat pembebasan di tengah corona, yakni napi narkotika dan napi tindak pidana ringan. Jumlah kedua jenis napi ini disebut yang paling banyak menyesaki lapas.

Feri berkata banyaknya napi narkotika di lapas karena sistem hukum Indonesia sering memenjarakan pecandu, bukan merehabilitasintya. Sistem hukum Indonesia juga sering memenjarakan pencuri kecil-kecilan dengan hukuman bertahun-tahun.

“Sebenarnya alasan-alasan yang dikemukakan Pak Menteri tidak masuk akal dan tidak sesuai apa yang terjadi di lapas. Ini lebih mirip sebagai upaya untuk memberi privilege kepada terpidana korupsi yang semestinya tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Artikulli paraprakCurhat Pengantar Galon yang 32 Kali Disemprot Disinfektan
Artikulli tjetërTak Boleh Panik, Virus Corona Punya Lima Kelemahan