Yan Permenas Sebut Revisi UU Otsus Butuh Waktu yang Panjang
Yan Permenas, Foto Instagram/@rumahaspirasi_ypm

Dawainusa.com – Revisi UU Otsus Papua hingga kini masih menjadi perdebatan panjang.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Pansus RUU Otonomi Khusus alias Otsus Papua, DPR RI Yan Permenas Mandenas mengungkapkan bahwa revisi UU itu membutuhkan proses dan waktu yang panjang.

Dilansir dari RRI.co.id, hal itu diungkapkan Yan Permenas, Rabu (5/5/2021).

Baca jugaMenkominfo Silaturahmi ke Kapolri, Perkuat Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur TIK

Soal Revisi UU Otsus Papua

Menueurt Yan, proses tersebut harus dilakukan karena perlu dilakukan pendekatan bahkan negoisasi pemerintah pusat dengan masyarakat Papua.

Aspirasi rakyat dan pemerintah Papua yang beragam yang diperolah timnya sangat beragam namun tujuannya satu yaitu Otsus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dalam bingkai NKRI .

“Kerja kami membutuhkan waktu yang panjang. Semua aspirasi akan kami bawa untuk disampaikan ke Pemerintah pusat melalui Kementrian terkait sehingga aspirasi yang masyarakat bisa tersampaikan,” katanya.

Dikatakannya revisi Undang-Undang No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam ragka mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia.

“Pemerintah pusat berkomitmen untuk membangun Papua dalam bingkai NKRI,” katanya.

Proses revisi yang tengah dilakukan tim Pansus Otsus Papua DPR RI diharapkanya mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah Papua.

“Kita butuh masyarakat Papua ,para pemimpin di daerah untuk terlibat langsung bersama pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembanguan di Papua melalui Otsus,” tambahnya.

Yan Permenas
Foto Instagram/@rumahaspirasi_ypm

Baca jugaIni 30 Provinsi yang Terkena Perpanjangan PPKM Mikro

Sementara itu Bupati Puncak Willem Wandik mendesak tim pansus memfasilitasi pemimpin daerah serta masyarakat Papua untuk menggelar dialog bersama pemerintah Pusat.

“Menyelesaikan masalah di Papua perlu sekali dilakukan dialog antara pemerintah pusat atau Presiden dengan Kami. Saya berharap bisa difasilitasi oleh tim Pansus,” harapnya

Tim Panitia Khusus Otonomi Khusus DPR RI,Selasa (4/5/2021) juga melakukan rapat dengar pendapat bersama Bupati dan elemen masyarakat se-wilayah Meepago di Kabupaten Mimika Papua.

Saat pertemuan tersebut disampaikan sejumlah aspirasi seperti pentingnya menjaga keamanan wilayah Papua tengah yang kini bergejolak dengan aksi kelompok kriminal bersenjata, perbaikan alokasi dan regulasi anggaran yang bersumber dari dana Otsus, pemekaran wilayah Papua,hingga permintaan dialog dengan Presiden.*