Penularan Covid-19 Sangat Cepat, WHO Desak Perketat dan Perluas PPKM
Ilustrasi - ist

JAKARTA, dawainusa.com – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk memperketat dan memperluas kebijakan PPKM lantaran kasus infeksi dan kematian akibat Covid-19 sangat tinggi.

Dilansir dari Republika, desakan WHO tersebut disampaikan pada Kamis (22/7) lalu, tepat dua hari setelah Presiden Jokowi memperpanjang kebijakan PPKM.

Baca juga: Tempat Usaha yang Diizinkan Dibuka Saat Pembukaan PPKM Bertahap

Pihak WHO menyatakan, saat ini, Indonesia menjadi salah satu episentrum pandemi global dalam beberapa pekan terakhir, setelah kasus positif Covid-19 naik lima kali lipat dalam lima minggu.

Adapun dalam pekan ini, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia sebanyak lebih dari 1.400 kasus. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah kematian akibat Covid-19 tertinggi di dunia.

“Indonesia saat ini menghadapi tingkat penularan yang sangat tinggi, menunjukkan pentingnya penerapan aturan kesehatan masyarakat dan langkah-langkah sosial yang ketat, terutama pembatasan mobilitas di seluruh pelosok negeri,” ungkap WHO.

Indonesia Masih Terapkan Kebijakan PPKM

Sebagaimana diketahui, saat ini, pemerintah masih memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Level 4) hingga 25 Juli mendatang.

Adapun sebelumnya, kebijakan tersebut diberi istilah PPKM Darurat. Namun kali ini, hal itu dirubah menjadi PPKM Level 4.

Perubahan istilah tersebut ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Baca juga: Setelah Ambil Paksa Jenazah Pasien, 2 Warga di NTT Positif Covid-19

Secara umum, aturan yang diterapkan pada PPKM Level 4 ini tidak jauh berbeda dengan yang dipakai dalam PPKM Darurat. Berbagai macam aturan yang diterapkan dalam PPKM Level 4 ini ialah sebagai berikut.

Pertama, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar baik di sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan dilakukan secara daring/online.

Kedua, perusahaan-perusahaan sektor non-esensial wajib memberlakukan 100 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Ketiga, perusahaan-perusahaan sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen. Sementara perusahaan-perusahaan sektor kritikal dapat beroperasi 100 persen.

Keempat, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan hanya dapat beroperasi hingga pukul 20.00 waktu setempat dan dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.

Kelima, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat.

Keenam, pusat perbelanjaan atau mal ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan.

Ketujuh, pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dapat beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Kedelapan, tempat ibadah seperti masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah selama PPKM dan mengoptimalkan ibadah di rumah.

Kesembilan, fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara.

Kesepuluh, kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara.

Kesebelas, transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional maupun online, dan kendaraan sewa) dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Kedua belas, pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM. Ketiga belas, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, transportasi umum jarak jauh (pesawat, bus, kapal laut, kereta api) wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama).

Selain itu, mereka juga wajib menunjukkan hasil PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, dan kapal laut. Keempat belas, pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.*