Wacana Korupsi Era Orba Masuk Materi Debat Pilpres 2019?

Wacana Korupsi Era Orba Masuk Materi Debat Pilpres 2019?

JAKARTA, dawainusa.com Wacana korupsi di era Orde Baru (Orba) agar masuk materi debat Pilpres 2019 tengah diperbincangkan. Wacana itu awalnya diusulkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI menilai, usulan itu penting untuk dipertimbangkan karena masyarakat menaruh perhatian penuh pada kasus korupsi yang semakin menjadi-jadi.

“Iya, kami usul itu (korupsi orde baru) jadi materi debat. Saya melihat di berbagai macam survei, tema korupsi dan concern masyarakat terhadap korupsi itu masih bagian dari yang paling tinggi,” kata Sekretaris Jendra (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni di Jakarta, Rabu (5/12).

Selain karena besarnya perhatian masyarakat terhadap kasus korupsi, Raja juga menyampaikan, ide tersebut muncul sebagai respons atas pernyataan capres 02 Prabowo Subianto yang menyebut korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium 4.

Baca juga: Mengenal Kode-Kode Rahasia yang Dipakai Pejabat untuk Korupsi

Menurut Raja, apa yang disampaikan Prabowo belum tentu sesuai dengan fakta yang terjadi saat ini. Di masa pemerintahan Jokowi kata Raja, upaya untuk menanggulangi korupsi semakin masif dan hasilnya menunjukkan ternd yang positif.

Karena itu, mendiskusikan korupsi lanjutnya harus dilihat secara menyeluruh termasuk korupsi pada zaman orba. Debat capres di panggung pilpres menurut Raja bisa membuat isu korupsi menjadi terang benderang dan masyarakat memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf itu menambahkan, diangkatnya tema “korupsi orde baru” sebagai materi debat Pilpres aga dapat membandingkan korupsi di zaman orde baru dengan era kini.

Hal itu juga dinilai bisa mengungkap akar korupsi di Indonesia. “Bahwa masalah korupsi masih ada, pasti ada, marak, iya, masih ada masalah serius, iya, tapi apa memang lebih buruk?” ujar Raja.

“Lalu karena Pak Prabowo adalah bagian dari Orde Baru, ada Partai Berkarya juga pendukung (Prabowo-Sandi) di situ, ada baiknya coba dilihat perbandingan sejarah itu, sebenarnya apa sih akar korupsi itu,” lanjut dia.

Sebelumnya, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat. Hal itu disampaikan Prabowo saat berbicara pada acara “The World in 2019 Gala Dinner” yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura beberapa hari lalu.

Menurut Prabowo, Indonesia sudah masuk darurat korupsi. Pasalnya, dari pejabat negara, kalangan anggota Dewan, menteri hingga, hakim tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mendiskusikan Korupsi Tak Mengenal Batas Waktu

Terpisah, juru bicara Prabowo-Sandi, Andre Rosiade meananggapi usulan PSI tersebut. Andre lalu mempertanyakan usul Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengusulkan korupsi Orde Baru masuk dalam materi debat Capres-Cawapres Pemilu 2019.

Menurutnya bila ingin membicakan korupsi seharusnya tidak ada batasan waktu, karena korupsi sudah ada sejak zaman kolonial dan masih merajalela hingga sekarang ini.

“Kalau mau bicara korupsi kenapa mesti di era Orde Baru saja, dari zaman kemerdekaan saja sekalian kita bicara korupsi. Kenapa harus dibatas-batasi,” ujar Andre, seperti dilansir Tribunnews, Jumat (7/12/).

Baca juga: ICW Ungkap Penyebab Korupsi Massal di Parlemen

Selain itu menurutnya pasaca reformasi praktik korupsi juga semakin merajalela. Seharusnya hal tersebut juga diperdebatkan oleh pasangan Capres-Cawapres.

“Kenapa zaman Pak Jokowi enggak dibahas, kader-kader partai pendukung Pak Jokowi kan banyak juga yang ditangkap KPK. Kenapa enggak kita bahas. Kenapa hanya Orde Baru saja,” katanya.

Andre mengatakan apabila ingin memperdebatkan korupsi, sebaiknya dilakukan secara komprehensif. Mulai dari hulu sampai hilir dan tidak ada batasan waktu. Sehingga, tujuan debat untuk mencari akar permasalahan dan menemukan solusinya dapat dilakukan. “Harusnya seperti itu, jangan merasa bersih,” pungkasnya.

Debat Pilpres 2019 Akan Diadakan 5 Kali

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman menyebut pihaknya berencana menggelar debat pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebanyak lima kali. Jumlah tersebut sama dengan Pemilu Presiden 2014.

Menurut Arief, belum ada pembahasan detail mengenai mekanisme debat. Dari lima kali debat, bisa saja tiga kali debat khusus untuk debat capres dan dua kali debat cawapres. Atau, bisa juga keseluruhannya debat pasangan capres-cawapres.

“Ada dua desain (debat capres). Satu, tiga kali capres, terus dua kali cawapres, misal begitu. Atau bisa juga lima kalinya akan dilakukan barengan semua (pasangan capres-cawapres),” kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/9).

Baca juga: RUU Penyadapan dan Upaya Pemberantasan Korupsi

Namun demikian, Arief memastikan debat Pilpres akan digelar menggunakan Bahasa Indonesia, tidak menggunakan Bahasa Inggris seperti yang diusulkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maupun Bahasa Arab sebagaimana yang diusulkan kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Sebab, debat Pilpres tujuannya untuk disimak oleh orang Indonesia. Oleh karenanya, harus menggunakan bahasa yang dimengerti seluruh warga negara. ” Debat Bahasa Indonesia, wong debat itu yang menyaksikan siapa? Orang Indonesia,” tutur Arief.

Namun demikian, jika ada pihak yang mengusulkan debat menggunakan bahasa asing, termasuk usulan penting lainya pihaknya tetap akan menampung. Tetapi, untuk pelaksanaannya, perlu dipertimbangkan kembali.

Untuk diketahui, debat Pemilihan Presiden dengan materi Korupsi orde baru (orba) seperti yang diusulkan oleh PSI belum disampaikan ke KPU. Dalam waktu dekat, PSI berencana mematangkan usulan itu dan segera menyampaikannya ke KPU. “Belum disampikan ke KPU, tetapi dalam waktu dekat akan kita sampaikan,” kata Raja Juli Antoni.*

COMMENTS