VPI DKI Jakarta Gelar Diskusi ‘Ada Apa di Balik Peristiwa Papua’

VPI DKI Jakarta Gelar Diskusi ‘Ada Apa di Balik Peristiwa Papua’

JAKARTA, dawainusa.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Vox Point Indonesia (VPI) DKI Jakarta menggelar diskusi publik dengan tema “Ada Apa di Balik Peristiwa Papua” di Gedung Sanggar Prativi Building, Jln Pasar Baru Selatan No 23, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu (15/12).

Kepada Dawai Nusa, Ketua DPD Vox Point Indonesia DKI Jakarta, Norben Syukur menjelaskan, diskusi ini dibuat sebagai bagian dari upaya untuk memahami kompleksitas persoalan yang belakangan ini terjadi di Papua.

“Desember kita diawali catatan serius dari Papua. Penembakan terhadap puluhan pekerja proyek di Kabupaten Nduga Papua pada 1 Desember lalu mengusik rasa kemanusiaan kita. Mirisnya, ini terjadi di tengah upaya pemerintah merealisasikan komitmen membangun Papua, terutama di bidang ekonomi dan infrastruktur,” ujar Norben.

Baca juga: Norben Syukur Dilantik Menjadi DPD Vox Point Indonesia DKI Jakarta

Sejauh ini, demikian Norben, motif di balik peristiwa penembakan tersebut masih belum jelas. Banyak pihak yang memberikan pandangan yang berbeda terkait dengan masalah utama di balik persoalan tersebut.

“Ada pihak yang menyebutkan faktor ideologis-politik sebagai penyebab. Ini karena Komite Nasional Papua Barat (KNPB), kelompok pro-Papua merdeka, konsisten dalam memperjuangkan pemisahan Papua dari Indonesia,” kata Norben.

“Yang lain meyakini aspek sosial-budaya sebagai faktor utama. Sumber lain menyebut serangan bermula karena para pekerja memotret peringatan 1 Desember sebagai Hari Kemerdekaan Papua oleh kalangan tertentu,” lanjut dia.

Di Balik Peristiwa Papua

Adapun diskusi tersebut dihadiri oleh Praktisi Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar, Peneliti LIPI khusus untuk kajian tentang Papua, Adriana Elizabeth, dan Direktur Papua Circle Institute, Hironimus Hilapok.

Sebagai seorang praktisi, Haris Azhar menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Papua seperti diberitakan beberapa minggu terakhir ini bukanlah sesuatu yang baru pertama kali terjadi. “Banyak masalah penembakan misterius yang hampir konsisten terjadi, tetapi didiamkan,” terang dia.

Segala peristiwa itu, demikian Haris menjelaskan, terjadi sebagai reaksi sekaligus dampak dari tidak tercapainya keadilan yang diinginkan oleh masyarakat Papua. Selama ini, jelas Haris, dalam membangun Papua, pendekatan yang dipakai oleh Pemerintah Indonesia Indonesia hanya sebatas sosial ekonomi dan juga infrastruktur.

Padahal, ada hal-hal lain yang seharusnya diperhatikan dan diperjuangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk masyarakat Papua, yang melampaui hal-hal tersebut. “Kebutuhan Papua melampaui pembangunan fisik. Mereka butuh pembangunan immaterial seperti keadilan, penegakan HAM, hormat pada budaya dan adat asli Papua,” terang Haris.

Baca juga: Komitmen Jokowi Soal Penegakan HAM dan Masa Depan Bangsa

Haris mengakui bahwa latar di balik persoalan penembakan di Papua memang cukup kompleks. Karena itu, demikian Haris menegaskan, pemerintah mesti mencari langkah yang tepat untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. “Jadi motif peristiwa ini sangat kompleks, dan negara harus secepatnya hadir agar kejadian yang sama tidak terulang lagi,” tutur Haris.

Pada titik lain, Hironimus Hilapok melihat bahwa masalah yang ada di Papua tersebut terjadi lebih karena prilaku negara yang tidak mengakui hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Papua.

Aksi-aksi penembakan yang terjadi, bagi Hironimus, merupakan upaya dari warga Papua untuk menegakan kedaulatan mereka di tanahnya tersebut. “Faktor kedaulatan yang dominan. Orang Papua memang menginginkan hak-hak mereka diakui negara,” kata Hironimus.

Apa yang disampaikan oleh Hironimus tersebut ditegaskan oleh  Adriana Elizabeth. Ia mengatakan bahwa masalah yang terjadi di Papua merupakan reaksi atas sikap negara yang tidak pernah menjamin terpenuhnya hak-hak sosial orang Papua.

“Itu soal hak-hal sosial orang Papua yang kurang dihargai negara. Pendekatan TNI selalu represif saat mereka protes kebijakan. Mereka protes para pekerja jalan yang dari luar Papua dianggap OPM. Jadi hal-hal harian itu seolah memuncak di tragedi Nduga,” terang dia.*

COMMENTS