Dawainusa.com — Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat mengunjungi Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Jumat (4/9). Kepada masyarakat Mabar, VBL meminta agar tidak menjual tanah kepada orang luar karena merupakan aset daerah.

“Tanah ini adalah aset berharga milik kita. Oleh karena itu, saya minta jangan pernah dijual,” kata VBL seperti dilansir dari media pemerintah, Sabtu (5/9).

VBL menekankan bahwa tanah merupakan aset yang bisa menjadi peluang bisnis. Karena itu, ia meminta agar masyarakat cukup menyewakan tanah kepada pihak luar.

Dengan tidak menjual tanah kepada pihak luar, kata VBL, generasi masa depan lantas bisa menikmati dan memiliki aset berharga di destinasi wisata super premium.

“Jangan dijual, cukup disewakan saja kepada orang yang ingin usaha di tanah ibu dan bapak sekalian, serta biarkan generasi-generasi setelah kita tetap menjadi pewaris atas tanah di daerah ini,” tutur VBL.

Baca JugaPemerintah Tetapkan Labuan Bajo Jadi Pintu Gerbang Pariwisata NTT

Selanjutnya, ia meminta masyarakat Mabar memanfaatkan potensi pariwisata Labuan Bajo dengan mengembangkan industri kreatif untuk mendongkrak perekonomian.

“Kita punya perkebunan yang luar biasa, baik itu kakao dan kopi yang merupakan kopi terbaik di dunia, namun kita tidak boleh hanya jual bahan baku saja, tapi kita juga harus mampu sediakan industrinya,” saran VBL.

Baca Juga: Labuan Bajo Bersiap Diri Jelang KTT G-20 Tahun 2023

Tanah di Labuan Bajo Masih Bermasalah

Di tengah ajakan untuk tidak menjual tanah kepada pihak luar, sejauh ini belum ada upaya Pemprov NTT untuk menyelesaikan konflik agraria di wilayah pariwisata Labuan Bajo.

Konflik tersebut dinilai bisa menghambat pembangunan pariwisata jika tidak serius ditangani. Lagipula, mayoritas tanah di kawasan Labuan Bajo telah dikapling pihak luar.

Awal tahun ini, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah menyelesaikan persoalan sengketa tanah di Mabar agar investasi bisa berjalan optimal.

“(Sengketa tanah) ini tolong menjadi catatan karena ini juga menjadi perhatian dari para investor yang ingin menanamkan modalnya di sini,” ujar Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Bajo, Senin (20/1).

Menurut Jokowi, penyelesaian tanah sengketa harus dilakukan Pemda, baik Pemprov NTT maupun Pemkab Mabar, dengan menyelaraskan hukum adat dengan hukum positif.

“Ini mungkin untuk Pak Gubernur, Pak Bupati mengenai masih banyaknya tanah sengketa yang ada di sini. Ini tolong menjadi catatan,” ujar Jokowi.

Dalam polemik sengketa tanah di Labuan Bajo, sejumlah aktivis sosial menuding bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mabar menjadi bagian dari mafia tanah. Pasalnya, sejumlah tanah di Labuan Bajo memiliki dua sertifikat yang diterbitkan oleh BPN.

BPN Mabar diduga terlibat dalam masalah agraria seperti kepemilikan tanah ganda, dokumen kepemilikan bodong, sengketa ulayat dan tanah, sertifikat overlap, sertifikat ganda pada bidang yang sama, serta banyaknya sertifikat yang dibatalkan oleh pengadilan.

Selain itu, dugaan praktek syarat gratifikasi pada proses penerbitan sertifikat, pungli pada proses sertifikasi, dugaan perampasan tanah masayarakat kecil, proses penebitan sertifikat yang lama dan pelayanan kantor BPN Mabar yang amburadul.

“Itu momok yang menakutkan bagi investor dan para pemilik tanah. Pada kasus-kasus seperti ini jelas biang kerok persoalan adalah lembaga penerbit sertifikat yaitu kantor kantor BPN Kabupaten Manggarai Barat. Sehingga kami menilai BPN Manggarai Barat bagian dari mafia tanah,’’ tutur Erlyanto, salah seorang aktivis Mabar beberapa waktu lalu.*