Dawainusa.com Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Kesehatan NTT kembali mengkonfirmasi perkembangan kasus positif Covid-19 di daerah tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Dominikus Minggu Mere mengatakan, dari 97 swepimen swab yang dipriksa hari ini, Kamis, 28 Mei 2020 di RSUD W. J Johannes Kupang, sebanyak 5 orang terkonfirmasi positif covid -19.

Baca juga: Mulai 15 Juni 2020 Kantor Pemerintah dan Perusahaan Swasta di NTT Dibuka

“Ada lima positif baru dan satu positif dari pasien yang lama,” ungkapnya kepada wartawan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Kamis (28/05/2020) siang.

dr. Domi merincikan, D.dari lima pasien positif baru itu, empat dari Kota Kupang, dari transmisi lokal. Sedangkan satu dari Timor Tengah Selatan dari Klatser Magetan.

Selain penambahan lima orang positif baru, kata dia, ada dua pasien positif yang sembuh dari Kota Kupang yang merupakan transmisi lokal serta satu dari Sumba Timur dari Klaster STT Sangkakala.

Ia mengatakan, dengan penambahan lima kasus baru ini, maka jumlah warga NTT yang positif covid-19 menjadi 90 orang yang tersebar di 9 kabupaten dan satu kota.

“Dari 90 yang sudah terkonfirmasi positif. 11 yang sudah sembuh, satu meninggal, dan yang sedang dirawat 78 orang,” pungkasnya.

Masuki Era New Normal

Sementara itu, Pemprov NTT mengumumkan penerapan era new normal Covid-19 di tengah pandemi. Tata kelolah pemerintahan dan pembangunan ekonomi akan kembali dibuka pada 15 Juni 2020.

Segala aktivitas perkantoran, restoran, dan tempat-tempat belanja akan kembali dibuka secara normal.

“Kesepakatan bersama antara gubernur dan Forkompinda dengan para bupati, juga dengan Forkompinda di kabupaten/kota di NTT, tata kelolah pemerintahan dan pembangunan akan dibuka pada 15 Juni 2020,” Kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Marius Ardu Jelamu di Kupang, Selasa (26/5/2020).

Untuk kabupaten di NTT yang hingga saat ini masih masuk dalam zona hijau Covid-19, gubernur NTT, Viktor Buntu Laiskodat mempersilahkan para bupatinya untuk melakukan kebijakan menjalankan tata kelolah pemerintahan lebih awal.

“Bagi kabupaten yang sampai saat ini masih zona hijau, gubernur mempersilahkan para bupati melakukan kegiatan tidak harus menunggu 15 Juni,” ujar Marius.*