Dawainusa.com – Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Kesehatan Provinsi NTT kembali melaporkan

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Dominikus Minggu Mere megatakan, sebanyak 92 swepimen swab yang dipriksa hari ini di RSUD W. J Johannes Kupang semuanya dinyatakan negatif.

Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Masih Tinggi, NTT Siap Masuki Era New Normal

“Siang hari ini saya sampaikan dari total 92 swepimen swab yang dikirim ke RSUD W. J Johannes Kupang tidak ada pasien yang terkonfirmasi positif covid-19 yang baru,” ungkapnya kepada wartawan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Rabu (27/05/2020) siang.

Namun, menurut dia, ada 11 swab dari pasien positif Covid-19 yang diperiksa ulang yang masih positif.

“Pemeriksaan Kembali sampel swab dari pasien lama, ada 11 orang yang masih menunjukan reaktif atau positif,” katanya.

Dia mengatakan 92 swab yang diperiksa di RSUD Kupang itu berasal dari Rumah Sakit WZ Johanes Kupang, Titus Uly Bayangkara, Siloam, dan RS Umbu Rara Meha, Waingapu.

Dengan tidak bertambahnya pasien positif Covid-19 kata dia, maka total positif di NTT masih sebanyak 85 orang.

“Jadi, datanya tetap yang lama. 85 terkonfirmasi positif, 9 sembuh, 1 meninggal, 75 dalam perawatan di Rumah Sakit yang ada,” pungkasnya.

Kantor Pemerintah dan Perusahaan Swasta di NTT Dibuka

Sementara itu, tata kelolah pemerintahan dan pembangunan ekonomi akan kembali dibuka pada 15 Juni 2020.

Segala aktivitas perkantoran, restoran, dan tempat-tempat belanja akan kembali dibuka secara normal.

“Kesepakatan bersama antara gubernur dan Forkompinda dengan para bupati, juga dengan Forkompinda di kabupaten/kota di NTT, tata kelolah pemerintahan dan pembangunan akan dibuka pada 15 Juni 2020,” Kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Marius Ardu Jelamu di Kupang, Selasa (26/5/2020).

Untuk kabupaten di NTT yang hingga saat ini masih masuk dalam zona hijau Covid-19, gubernur NTT, Viktor Buntu Laiskodat mempersilahkan para bupatinya untuk melakukan kebijakan menjalankan tata kelolah pemerintahan lebih awal.

“Bagi kabupaten yang sampai saat ini masih zona hijau, gubernur mempersilahkan para bupati melakukan kegiatan tidak harus menunggu 15 Juni,” ujar Marius.*