Ujaran Viktor Laiskodat, Apakah Sebatas Omong Besar?

Ujaran Viktor Laiskodat, Apakah Sebatas Omong Besar?

OMONG DENG, dawainusa.com – Sosok yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi. Ia adalah Viktor Laiskodat, seorang yang dipilih oleh sebagian besar warga NTT pada 27 Juni lalu untuk memimpin daerah itu untuk kurun waktu lima tahun  mendatang.

Sejak dilantik oleh Presiden Jokowi pada 5 September lalu, sosok Laiskodat tampil dengan cukup fenomenal di hadapan publik NTT. Akhir-akhir ini, ia kerap menjadi bahan omongan masyarakat NTT. Betapa tidak demikian, politisi Partai Nasdem ini kerap mengucapkan kata-kata provokatif yang memantik beragam reaksi dari publik NTT.

Dengan gaya bicara yang terdengar “tegas’, sedikit – atau boleh juga dibilang banyak – terlihat seperti sedang “marah-marah”, ia sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang cukup menghentak sekaligus mengagetkan publik NTT, bahkan setanah air.

Baca juga: Moratorium Tambang Tak Segarang Janji Kampanye Viktor Laiskodat

Setiap kali berpidato, ia tidak jarang mengucapkan suara-suara “geram” yang setidaknya cukup membangunkan warga NTT dari “tidurnya” selama ini. Untuk ini saya tertarik dengan komentar seorang teman ketika dalam sebuah komentar di jagat media sosial, “baru kali ini, kami merasakan bahwa ada Gubernur di NTT”.

Benar, kehadiran Laiskodat dengan segala pernyataannya selama ini ke hadapan publik NTT cukup dapat mengaktifkan “ruang publik” di NTT yang selama ini tidak jelas ada dimana. Atau, memang ada tetapi tidak pernah diraba dan diduduki oleh warga NTT untuk berdialog, berdiskusi terkait masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Ujaran-ujaran Laiskodat memang cukup membantu keaktifan publik NTT. Setidaknya, dari pantauan saya selama ini, setiap kali Laiskodat selesai mengeluarkan suatu pernyataan ke publik, warga(net) NTT akan ramai mendiskusikan, memperdebatnya di media sosial semisal group WhatsApp atau beranda Facebook.

Ujaran Viktor Laiskodat yang Mengundang Perdebatan Publik

Mari kita melacak beberapa ujaran Laiskodat yang cukup memantik reaksi dari publik NTT. Dalam rapat paripurna istimewa dengan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT pada Senin (10/9) lalu, Laiskodat pernah mengeluarkan pernyataan bernada ancaman ke publik NTT.

Saat itu, ia dengan berani mengatakan bahwa dirinya tidak akan segan-segan untuk patahkan kaki setiap orang yang masih berani dan nekad melakukan praktik pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT ke luar negeri.

“Kita akan kerja sama dengan Danrem Kupang dan Kapolda NTT. Yang mengirim TKI asal NTT ke luar dan menjadi budak, maka gubernur akan kasih uang untuk patahkan kakinya,” kata Laiskodat.

Ancaman “patah kaki” yang disampaikan oleh Laiskodat ini disambut dengan banyak reaksi oleh publik NTT. Tidak sedikit warga NTT yang memberikan dukungan terhadap hal itu. Maklum, apa yang disampaikan oleh Laiskodat ini merupakan masalah yang juga digelisahkan oleh warga NTT selama ini.

Baca juga: Melihat Sejumlah Pernyataan Kontroversial Viktor Laiskodat

Betapa tidak, menurut laporan Tempo pada 2 Maret 2018 lalu, dari pantauan berbagai organisasi masyarakat sipil di NTT, angka korban akibat aktivitas pengiriman TKI ini terus meningkat. Lihat saja pada 2016, jumlah jenazah TKI asal NTT yang dipulangkan sebanyak 49 orang, meningkat pada 2017 menjadi 62 orang.

Ancaman “patah kaki” yang disampaikan oleh Lasikodat itu lantas menjadi sebuah harapan bagi warga NTT untuk bisa melampaui masalah itu. Laiskodat, dengan pernyataannya itu hadir seperti seorang ‘nabi’ yang menyerukan bahwa “jalan keselamatan bagi NTT sudah dekat”.

Karena prihatin dengan masalah di NTT itu, mungkin itulah sebabnya beberapa minggu lalu, Laiskodat juga kembali bersuara kepada publik NTT bahwa tidak ada orang bodoh dan miskin yang akan masuk surga. “Karena orang cerdas saja yang masuk surga,” kata Laiskodat.

Penyataan ini memang cukup sensitif, apalagi sudah menyingung hal-hal agamais seperti surga. Warga NTT pun memperdebatkan ujaran Laiskodat ini. Banyak yang mendukung, tetapi tidak sedikit juga yang melayangkan kritikan terhadap pernyataannya itu.

Tetapi dalam konteks tertentu, apa yang disampaikan oleh Laiskodat itu punya makna dan ada benarnya. Ia mungkin hendak mengajak orang NTT untuk berani keluar dari situasi kemiskinan dan kebodohan agar tidak menjadi korban praktik perdagangan manusia lewat modus pengiriman TKI seperti yang terjadi selama ini.

Apakah Sebatas ‘Omong Besar’?

Saya sendiri juga termasuk orang yang cukup tertarik dengan sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh Laiskodat selama ini. Tentu saja, saya beralasan bahwa banyak hal yang disampaikannya sangat relevan untuk kehidupan warga NTT.

Sependapat dengan komentar teman saya di atas, “baru kali ini, kami merasakan bahwa ada Gubernur di NTT”,  saya juga merasakan hal yang demikian. Gaya bicara Laiskodat yang, sekali lagi, kelihatannya sangat “tegas”, nadanya “besar” itu, bagi saya, sudah cukup untuk memberitahukan bahwa masih ada pemimpin di NTT.

Selama saya sadar akan dunia politik, dari beberapa Gubernur NTT yang ada selama ini, saya jarang menemukan  alasan untuk meyakini bahwa ada pemimpin di daerah tersebut. Sudah sangat lama saya menerima satu ungkapan bahwa, “di NTT itu hanya ada kepala pegawai administrasi publik. Kerjanya hanya untuk tanda tangan.” Begitulah gambaran saya tentang pemimpin di NTT selama ini.

Tetapi kehadiran Laiskodat, dengan segala pernyataan kontroversialnya itu, cukup mengubah persepsi yang saya miliki, sama seperti komentar teman saya tadi. Namun, pertanyaannya kemudian adalah apakah kita menghendaki pemimpin yang hanya pandai mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial seperti itu ke hadapan publik?

Apakah tugas seorang pemimpin hanya untuk menyampaikan misalnya, “di NTT sedang terjadi hal seperti ini? Masalah yang ada di NTT adalah ini atau itu, dan lain sebagainya?” Kalau memang hanya demikian, apa bedanya seorang pemimpin dengan seorang pengamat politik atau seorang pengamat kebijakan publik misalnya?

Sayangnya, sejauh ini saya masih melihat bahwa Laiksodat hanya mampu ‘Omong Besar”. Belum ada tindakan yang mencerminkan berbagai omongannya selama ini bahwa hal itu sungguh-sungguh akan diterapkannya dalam kehidupan nyata di NTT. Ia masih tidak lebih seperti seorang yang memposisikan diri sebagai pengamat, bukan pemimpin.

Apa yang saya sampaikan ini setidaknya mendapat penegasan dalam temuan pihak Justice, Peace, Integrity of Creation (JPIC OFM), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT sebagaimana disampaikannya melalui siaran pers yang diterima Dawai Nusa pada Kamis (13/12).

Baca juga: Melihat Polemik di Balik Moratorium Pengiriman TKI oleh Gubernur NTT

Dalam siaran pers itu, mereka menilai bahwa Viktor Laiskodat sama sekali tidak konsisten antara tindakan dan pernyataan yang kerap ia kumandangkan ke publik, baik selama masa kampanye Pilgub NTT maupun ketika dirinya sudah dipilih dan dilantik menjadi gubernur di daerah tersebut.

Karakter tidak konsisten Laiskodat itu terlihat dalam Peraturan Gubernur NTT (Pergub) terkait moratorium tambang yang disahkan pada 14 November 2018 lalu. Pergub itu dinilai sangat berbanding terbalik dengan harapan yang dijanjikan Laiskodat dan Yoseph Nae Soi dalam masa-masa kampanye Pilgub NTT.

“Pernyataan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Yoseph Nae Soi yang semula memberi harapan bagi masyarakat NTT ternyata berbanding terbalik dengan isi Peraturan Gubernur NTT No 359/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disahkan pada 14 November 2018,” demikian siaran pers tersebut.

Oleh pihak Justice, Peace, Integrity of Creation (JPIC OFM), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT, Pergub ini hanya berkutat pada evaluasi administrasi teknis dan financial yang ujungnya hanya akan bermuara pada aspek tata kelola semata.

“Seperti clean and clear dan kewajiban keuangan perusahaan sebagaimana tertuang dalam Diktum Keempat poin b yang berbunyi ‘melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan financial terhadap pemegang izin usaha pertambangan yang ada dan merekomedasikan kelayakan operasi dari pemegang IUP dimaksud’,” tulis mereka di dalam siaran pers tersebut.

Parahnya lagi, demikian lewa siaran pers itu dijelaskan, Pergub yang ditandatangani Viktor Laiskodat ini hanya berlaku satu tahun (Diktum Ketujuh) dan hanya menghentikan sementara pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara di NTT.

“Artinya yang dimoratorium itu hanya sebatas penghentian kegiatan pertambangan yang ada dan izin tambang baru sembari melakukan evaluasi izin tambang eksisting yang semuanya berpotensi tetap beroperasi selama dinyatakan layak secara administratif,” kata mereka.

Dengan temuan itu, demikian di dalam siaran pers itu dijelaskan, seluruh isi dari Pergub ini mencerminkan bahwa tidak ada keseriusan Laiskodat dan Yoseph Nae Soi untuk menghentikan pertambangan di NTT. Padahal sangat jelas bahwa pertambangan merupakan monster yang dapat merusakan kehidupan warga NTT beserta masa depan mereka.

Lalu bagaimana dengan berbagai pernyataan-pernyataan lain yang sudah disampaikan oleh Laiskodat dan cukup menghebohkan publik di NTT? Apakah hal itu juga akan senasib dengan pernyataannya soal moratorium pertambangan ini?

Sebagai warga NTT, tentu saya sendiri atau juga masyarakat umumnya tidak hanya ingin mendengarkan omongan besar semata. Kami warga NTT merindukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan konkrit dari semua itu. Meminjam jargon Jokowi, “Kerja, kerja dan kerja”.*

COMMENTS