Tudingan Gerindra Ke Pemerintahan Jokowi Jelang Pilpres 2019

Tudingan Gerindra Ke Pemerintahan Jokowi Jelang Pilpres 2019

JAKARTA, dawainusa.com Tudingan Gerindra ke rezim petahana mempertebal pro dan kontra kedua kubu. Melalui Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyebutkan, pemerintahan Jokowi semakin menampilkan wajah represif jelang pilpres 2019.

Sorotan Ferry bukan tanpa  alasan, mengingat pemerintah saat ini cendrung represif menangani aksi gerakan #2019GantiPresiden. Hal ini, katanya, justru akan memunculkan sentimen primordial diantara pendukung kedua kandidat.

Ferry sendiri menyayangkan pembubaran aksi #2019GantiPresiden oleh pemerintah dengan menggunakan badan intelejen negara dan pihak kepolisian.

Baca juga: Komentar Peniliti LIPI Soal Suara Kaum Milenial di Pilpres 2019

Meskipun ia tidak membantah upaya menjaga keamanan dan ketertiban oleh aparat kepolisian. Namun, pemerintah tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara kekerasan. Apalagi Prabowo-Sandi sudah fokus ke masalah ekonomi.

“Ketika kita fokus isu ekonomi, Pemerintahan Jokowi masih menggunakan isu-isu yang membangun isu primordial,” ungkap Ferry di Jakarta, Selasa, (28/8).

Pemerintah Buat Suasana Tidak Kondusif

Menurut Ferry, tudingan Gerindra tersebut sejalan dengan respon pemerintah terhadap gerakan masyarakat jelang pilpres yang terbilang berlebihan.

Memang, pemerintah mempunyai kewajiban menjaga stabilitas keamanan apalagi menjelang pemilu. Namun, pemerintah tidak diperkenankan menggunakan aparat negara yang cendrung berpotensi menimbulkan konflik sara dan primordial.

“Kasus persekusi kemarin terhadap Neno Warisman [di Pekanbaru] dan teman-teman yang deklarasi, dengan penggunaan BIN, kepolisian dan lain-lain justru membangkitkan kembali sentimen-sentimen SARA,” ungkapnya.

Baca juga: Dampak Larangan #2019GantiPresiden bagi Jokowi

Ia juga menambahkan, pilpres  merupakan momemntum untuk memilih pemimpin negara secara demokratis. Seluruh elemen masyarakat diajak untuk riang gembira menyambut hajatan lima tahun tersebut.

Sehingga, pemerintah mesti menjaga suasana tersebut apalagi kondisi ekonomi nasional sekarang cendurung kurang stabil.

“Situasi [sekarang] ini ada risiko krisis, membuat suasana bisa menjadi tidak kondusif saat Pilpres”kata Ferry.

Selain itu, ia juga mengungkapkan fakta keresahan di masyarakat soal perkembangan ekonomi nasional. Masyarakat cendrung sensitif karena harga barang-barang kebutuhan pokok semakin naik. Hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.

Tudingan Gerindra Dibantah

Terpisah, tudingan Gerindra dibantah keras Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Abdul Kadir Karding.

Ia pun menyampaikan tantangan kepada partai besutan Prabowo Subianto tersebut. Tantangan tersebut tidak lain yakni melakukan debat soal perekonomian Indonesia.

Karding sendiri mempertanyakan tudingan Gerindra soal kondisi ekonomi nasional yang dinilai memburuk. Hal mana tudingan tersebut sering dilontarkan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Dimana, Sandiaga sendiri telah dipinang oleh Prabowo Subianto sebagai Calon Wakil Presiden.

Baca juga: Debat Seru Ahmad Dhani dan Ngabalin Soal #2019GantiPresiden

“Ayo kita debat sama Sandi soal kesuksesan. Dari ukuran mana ekonomi dikatakan terpuruk, dari ukuran mana masyarakat dikatakan susah,” kata Karding di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).

Karding pun balas menuding pihak Gerindra. Pihak Gerindra, demikian Karding, semakin sering melancarkan kritik kepada pemerintah tanpa basis argumentasi dan data yang jelas.

Karena itu, ia meminta agar tudingan Gerindra harus menggunakan data dan tidak menggunakan politik simbol. “Ngomong pakai data, jangan pakai simbol. Enggak boleh,” jelas Karding.

Terkait harga barang kebutuhan yang cendurung naik, terutama di Jakarta, pihak jokowi kembali mempertanyakan tugas Sandiaga Uno yang pernah menjabat wakil gubernur DKI selama 9 bulan.

Menurut Karding, Sandi sendiri mempunyai kewajiban untuk mengatur perekonomian jakarta agar berpihak kepada masyarakat kecil.

“Di Pasar Jakarta itu yang tanggung jawab Gubernur Jakarta, wagub itu urusannya sama Sandi tuh. Jangan buang masalah ke orang yang tidak membidangi langsung, tim pengendali inflasi daerah bukan presiden,” ungkapnya.

Terkait Satgas Emak-Emak yang dibentuk oleh Tim Prabowo-Sandi, Karding sendiri mengaku tidak gentar. Ia pun menampilkan beberapa hasil  survei soal dukungan politik dari kaum ibu-ibu tersebut.

Hingga saat ini, Kaum emak-emak tersebut masih mendukung pasangan jokowi-ma,ruf.

“Itu (Sandi) simbol yang gak bikin kenyang, baik hashtag ganti presiden dan isu emak-emak itu. Kalau mau jualan itu program, kerja, jangan jargon dan isu-isu, ilusi. Enggak bisa, enggak laku,” pungkasnya.*