Simpang Siur Kabar TPN-OPM Sandera Warga, Ini Kata PP PMKRI

Simpang Siur Kabar TPN-OPM Sandera Warga, Ini Kata PP PMKRI

Pengurus Pusat PMKRI Willem Asem, meminta pemerintah agar memastikan kebenaran informasi terkait peristiwa penyanderaan terhadap warga di Utikini oleh TPN-OPM. (Foto: Ist.)

TIMIKA, dawainusa.com – Simpang-siur informasi terkait penyanderaan terhadap 1.300 warga Utikini, Timika, Papua mendapat perhatian serius dari Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI).

Presidium Pengembangan Organisasi PP PMKRI, Willem Asem, meminta pemerintah untuk memastikan kebenaran informasi terkait peristiwa penyanderaan warga oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) tersebut.

Menurut Willem, informasi tersebut hanya datang dari pihak tertentu, yakni pihak kepolisian melalui pemberitaan berbagai media, baik media lokal maupun nasional. Sementara, masyarakat setempat mengaku tidak merasa ditekan atau disandera oleh TNP-OPM.

(Baca jugaDarurat, Lima Desa di Papua Dikuasai Kelompok Separatis)

“Saya melihat penyebaran berita tentang penyanderaan itu hanya dari sepihak, dalam hal ini dari kepolisian, yaitu melalui Kapolda Papua Boy Rafli dan Kapolres Timika, Viktor Makbon saja. Masyarakat di sana baik-baik saja, TPN-OPM tidak berbuat apa-apa terhadap warga,” kata Willem kepada Dawainusa.com di Jakarta, Kamis, (16/11).

Willem menambahkan, justru pihak kepolisian dan TNI Sendiri yang melakukan interogasi terhadap warga. “Iya, warga di sana mengaku bahwa polisi dan TNI sendiri yang lakukan interogasi dan melarang warga untuk tidak keluar-masuk,” tuturnya.

Pengalihan Isu dan Pembungkaman Jurnalis

Menurut Willem, kabar tentang penyanderaan 1.300 warga Utikini tidak lebih dari pengalihan isu yang dimainkan oleh TNI dan Kepolisian. Melalui pengalihan isu, TNI dan Kepolisian berusaha menutup peristiwa penembakan di Timika agar tidak membias keluar.

“Isu ini sengaja dimainkan agar peristiwa penembakan terhadap warga Timika yang dilakukan oleh TNI dan Polri beberapa tahun lalu tidak membias keluar,” ujarnya.

(Baca jugaPolemik Tembagapura, Satu Brimob Kembali Meregang Nyawa)

Pengalihan isu tersebut sejalan dengan upaya pembungkaman terhadap jurnalis, yakni dengan melarang mereka meliputi berita di tempat kejadian. Hal ini, lanjut Willem, merupakan rencana gelap dan terstruktur yang dirancang sedemikian rupa untuk menghilangkan data, berita dan kejadian yang sesungguhnya.

“Saya sangat heran aparat bisa melarang jurnalis untuk liput berita, padahal jurnalis bebas dalam peliputan. Situasi dalam bentuk apa pun tapi yang namanya jurnalis itu tidak boleh dilarang, dan hal ini baru terjadi di Indonesia,” ungkapnya.

Jurnalis melalui tugasnya melaksanakan fungsi kontrol sosial sekaligus menjadi pemerhati politik dan pembangunan. Karenanya, jelas Willem, tidak masuk akal jika TNI dan POLRI melarang Jurnalis untuk meliput berita.

PP PMKRI Desak Buka Akses Jurnalis Ke Papua

Untuk memperoleh dan mendapatkan fakta yang sebenarnya terkait kebenaran penyanderaan 1.300 warga di Utikini tersebut, selaku Pengurus Pusat PMKRI, Willem meminta Presiden Jokowi agar membuka akses bagi jurnalis ke Timika, Papua.

(Baca jugaGejolak Tembagapura, Seorang Karyawan PT. Freeport Terkena Peluru)

Menurutnya, baik Jurnalis asing, nasional maupun lokal, harus diberi kemudahan untuk masuk ke tanah Papua sehingga bisa meliputi seobjektif mungkin peristiwa yang sesungguhnya terjadi.

“Semua orang tahu, TNI/POLRI itu memusuhi TNP-OPM. Silakan kejar saja itu TNP-OPM. Kenapa mesti menjadikan isu penyanderaan warga sipil sebagai objeknya?” tukasnya.

Lebih jauh Willem menegaskan, jika nantinya temuan para jurnalis berbanding terbalik dengan apa yang informasi penyanderaan yang telah tersebar luas, PP PMKRI akan merekomendasikan agar pihak Kepolisian dan TNI di Papua segera meminta maaf kepada publik.* (RAG)