Total dan Modus Kepala Daerah Terkena OTT KPK Sepanjang 2018

Total dan Modus Kepala Daerah Terkena OTT KPK Sepanjang 2018

FOKUS, dawainusa.com Jumlah kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tahun 2018 terus melejit. Terhitung sejak Januari 2018 hingga perhari ini, tercatat ada 19 Kepala Daerah yang diciduk KPK karena korupsi.

Dari 19 kepala daerah tersebut, sebanyak 7 orang berasal dari PDIP. Kemudian ada 5 orang dari Golkar, 2 dari PAN, 1 dari NasDem, 1 dari Perindo, 1 dari Berkarya, 1 dari Partai Nanggroe Aceh, dan 1 lagi usungan PDIP-PKB saat maju dalam pilkada.

Dari total itu, persis hanya Demokrat, Gerindra, PKS, PPP serta dua partai baru yakni PSI dan Partai Bulan Bintang yang luput dari OTT KPK sepanjang 2018.

Baca juga: ‘Masuk Pak Eko’, Ketika Ma’ruf Amin Mengaku Masih Muda

OTT KPK Pertama terjadi pada 4 Januari 2018. Saat itu KPK mengamankan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, KPK kembali melakukan OTT pada 3 Februari 2018. Dalam OTT saat itu, KPK mengamankan Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, yang juga merupakan Ketua DPD Golkar Jawa Timur.

Partai-partai tersebut pun telah mengambil tindakan tegas bagi para kadernya yang terkena OTT KPK. Tindakan tegas itu antara lain langsung memecat atau memberhentikan sementara kader yang terkena OTT.

Namun sanksi yang diberikan partai tak memberikan efek jera. Buktinya, setelah OTT Bupati Jombong, Nyonyo Suharli Wihandoko, kepala Daerah yang terjaring OTT KPK terus menjadi-jadi.

Berikut ini merupakan 19 kepala daerah yang kena OTT KPK hingga 27 Oktober 2018:

1. 4 Januari:
Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif (Partai Berkarya)

2. 3 Februari:
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (Partai Golkar)

3. 11 Februari:
Bupati Ngada Marianus Sae (Diusung PDIP-PKB untuk maju sebagai cagub NTT)

4. 13 Februari:
Bupati Subang Imas Aryumningsih (Partai Golkar)

5. 14 Februari:
Bupati Lampung Tengah Mustafa (NasDem)

6. 27 Februari:
Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (PAN)

7. 10 April:
Bupati Bandung Barat Abu Bakar (PDIP)

8. 15 Mei:
Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (Perindo)

9. 23 Mei:
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat (PDIP)

10. 4 Juni:
Bupati Purbalingga Tasdi (PDIP)

11. 6 Juni:
Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar (PDIP)

12. 6 Juni:
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (PDIP)

13. 3 Juli:
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (Partai Nanggroe Aceh)

14. 3 Juli:
Bupati Bener Meriah Ahmadi (Golkar)

15. 17 Juli:
Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap (PDIP)

16. 27 Juli:
Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (PAN)

17. 4 Oktober:
Wali Kota Pasuruan Setiyono (Golkar)

18. 14 Oktober:
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin (Golkar)

19. 24 Oktober:
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra (PDIP)

Adapun jumlah Kepala Daerah yang terjaring OTT selama 2018 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 misalnya, hanya ada 5 Kepala daerah yang kena OTT KPK.

Besarnya jumlah Kepala Daerah yang terjaring OTT KPK selama tahun 2018 menjadi pukulan berat bagi upaya pemberantasan korupsi yang akhir-akhir ini masif dilakukan.

Selain itu, fenomena korupsi Kepala Daerah memunculkan pertanyaan publik terkait modus kepala daerah melakukan korupsi. Pertanyaan ini berangkat dari sebuah kenyataan bahwa kepala daerah digaji oleh negara, diberi fasilitas yang memadai namun tetap melakukan korupsi.

Modus Kepala Daerah Melakukan Korupsi

Pada tahun 2008, Komisi Pemberantasa Korupsi mempublikasikan temuannya terkait modus Kepala daerah melakukan Korupsi. Ada sekitar 18 modus kepala daerah melakukan korupsi yang tidak jauh berbeda dengan modus korupsi Kepala Daerah hari-hari ini.

Berikut temuan KPK soal modus korupsi Kepala Daerah pada tahun 2008:

1. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk “membujuk” Kepala Daerah/Pejabat Daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha, meninggikan harga atau nilai kontrak, dan pengusaha tersebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah.

2. Pengusaha mempengaruhi Kepala Daerah/Pejabat Daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung, dan harga barang/jasa dinaikkan (mark up), kemudian selisihnya dibagi-bagikan.

3.  Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark up harga barang atau nilai kontrak

4. Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif.

5. Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk kepentingan pribadi kepala/pejabat daerah ybs, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar, bahkan dengan menggunakan bukti-bukti yang kegiatannya fiktif.

6. Kepala Daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi.

7. Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan ruislag atas aset Pemda dan melakukan mark down atas aset Pemda serta mark up atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan.

8. Para Kepala Daerah meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.

9. Kepala Daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.

10. Kepala Daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan specimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mepermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.

11. Kepala Daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan pada bank.

12. Kepala Daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiiki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

13. Kepala Daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya

14. Kepala Daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga yang murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di-mark up.

15. Kepala Daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerahnya.

16. Kepala Daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban kepada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK.

17. Kepala Daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.

18. Kepala Daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

Penyuapan Modus Paling Sering Untuk Korupsi

Sementara itu, belum lama ini, Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut modus korupsi sejumlah kepala daerah yang tertangkap tangan paling terbanyak ialah suap terkait proyek insfrastruktur atau pengadaan.

Namun, tak hanya itu, ada juga modus lainnya, di antaranya perihal pengisian jabatan, perizinan, pengurusan dan pengesahan anggaran, pengesahan peraturan/APBD, alih fungsi hutan dan tukar menukar kawasan hutan juga terus disoroti KPK.

Baca juga: Reaksi Mengejutkan Sandiaga Ketika Disebut Politisi Kemarin Sore

Mantan aktivis ICW ini juga menyebut sejak 2015 – 2018 pihaknya sudah menangani kasus sebanyak 32 orang yang berhubungan dengan kepala daerah yang berhubungan dengan suap.

“Jumlah tangkap tangan kepala daerah sebanyak 32 orang pada tahun 2005 – 2011: 0, 2012: 1, 2013: 1, 2014: 4, 2015: 0, 2016: 4, 2017: 7 dan 2018: 15,” ungkapnya pada awak media.

Untuk itu, lembaga antirasuah terus mengingatkan agar proses hukum yang dilakukan pada sejumlah kepala daerah ini bisa menjadi pelajaran bagi kepala daerah terpilih di Pilkada 2018 sehingga mereka tidak melakukan hal tersebut saat menjabat.

Sekadar informasi, sejak (2-3 Agustus 2018) lembaga antikorupsi melakukan FGD yang melibatkan Bawaslu, KPU dan sejumlah pengurus Partai Politik dan masyarakat sipil. FGD dilakukan dengan tujuan melakukankajian dan evaluasi terhadap proses pilkada yang berjalan.

Ini juga menghindari praktik suap yang dilakukan kepala daerah saat menjabat. Dalam FGD tersebut dihadiri Titi (Perludem), August Melaz, Donald (ICW) sedangkan dari Akademisi, Sri Budi Eko Wardani, Lili Romli. Juga ada perwakilan dari partai politik antara lain, Eddy S (Sekjen PAN) dan Eva Kusuma Sundari (PDIP).

Tak hanya itu, Febri menyebut pertemuan itu dihadiri juga oleh Ketua Bawaslu, ada beberapa peneliti LIPI yang juga ikut melakukan kajian.

Ada beberapa kajian dari rumusan masalah yang dibahas di FGD itu seperti bagaimana penyelenggaraan pilkada langsung sejauh ini, dalam konteks apa saja hambatan serta bagaimana peluang untuk mencapai pilkada yang ideal. Kemudian apa yang menyebabkan pilkada langsung belum bebas dari politik uang.

Sedangkan dari pihak lembaga antirasuah memaparkan bahwa terdapat potensi benturan kepentingan dalam pendanaan pilkada yang ditunjukkan oleh pengeluaran dana pilkada melebihi harta kas.

“Pengeluaran biaya kampanye aktual lebih tinggi dari yang dilaporkan, donatur mengharapkan balasan saat cakada menjabat, cakada membalas jasa donatur saat menjabat,” pungkasnya.*