Toleransi Sebagai Kemerdekaan Individu

Toleransi Sebagai Kemerdekaan Individu

Negara mesti intoleran  berarti memiliki sikap tegas terhadap kelompok-kelompok atau perorangan yang bertindak intoleran dan taat asas. (Foto: Rinto Namang - ist)

SENANDUNG, dawainusa.com Dalam kurun waktu tahun 2018 sudah ada 5 kasus kekerasan atas nama agama yang menyerang pemuka agama dan tempat-tempat ibadah di Indonesia. Mulai dari pengusiran Bikhsu di Tangerang, penyerangan terhadap pastor Katolik dan Gereja Katolik Santa Lidwina di Yogyakarta, pengrusakan Masjid Baiturrahim di Tuban, hingga ancaman bom di Kelenteng Kwan Tee Koen Karawang.

Semua kekerasan ini ditujukan kepada para pemuka agama, terhadap tempat-tempat peribadatan, dengan maksud menyebarkan teror dan ketakutan di antara sesama warga bangsa. Serangan-serangan itu seperti memberikan tanda bahwa Indonesia sedang berada dalam krisis horizontal sesama anak bangsa dan menciptakan kepanikan massal.

Pertanyaannya kenapa kasus-kasus seperti masih muncul di tengah bangsa yang majemuk dan demokratis ini? Apakah perbedaan menjadi ancaman serius bagi warga negara yang lain? Di mana peran negara dalam menciptakan kondisi damai yang jauh dari kepanikan massal dan mencegah terjadinya tindakan-tindakan intoleran seperti itu?

Baca juga: Revisi UU MD3: Wakil Rakyat Lupa Diri

Negara mesti intoleran  berarti memiliki sikap tegas terhadap kelompok-kelompok atau perorangan yang bertindak intoleran dan taat asas.

Negara Perlu Intoleran

Di negeri yang demokratis setiap warga negara boleh mengekspresikan kebebasannya. Ekspresi kebebasan itu bukan tanpa batas, batasannya justru terletak pada kemampuannya untuk menghormati kebebasan orang lain. Seseorang bebas berekspresi, tetapi pada saat yang sama orang lain juga mempunya kebebasannya yang harus dihormati, dilindungi, bahkan kita bertanggung jawab terhadap orang lain termasuk mengenai keselamatannya.

Di negeri ini, perbedaan bukan sesuatu yang baru. Perbedaan justru menjadi semangat pemersatu sesama warga negara yang memang berbeda dari sono-nya. Sumpah Pemuda jadi pembuktian bahwa meski berbeda kita bersatu; kemerdekaan yang dicapai pada 1945 tanda bahwa perbedaan suku, etnik, agama, dan ras bukan halangan untuk bersatu dan merdeka. Embrio bangsa ini memang berbeda tapi mengarahkan setiap anak bangsa kepada persatuan yang menyatukan kita ke dalam sebuah negara kesatuan.

Baca juga: Secangkir Kopi Bersama Denny Siregar

Namun, ada hal yang mendesak dari pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang terjadi belakangan ini di negeri kita yakni di mana peran negera yang menjadi penjamin toleransi antara sesama warga negara? Terjadinya penyerangan sekelompok orang atau individu atas kelompok yang lain atau individu yang lainnya merupakan kelalaian negara dalam mengantisipasi konflik horizontal di masyarakat.

Pemerintah harus toleran terhadap hak-hak dan kebebasan warga negara, tetapi sekaligus intoleran terhadap aksi-aksi intoleransi yang mengancam toleransi di antara sesama warga negara.

Peristiwa-peristiwa memalukan itu merupakan pengakuan telanjang terhadap ambruknya bangunan negara demokratis kita bahwa pemerintah telah gagal menjamin toleransi dalam masyarakat majemuk ini. Dan, “sebuah pemerintah yang tak mampu menjamin toleransi tak layak disebut sebagai demokratis”, demikian Francesco Budi Hardiman Filsuf dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.

Menurutnya, toleransi merupakan kekhasan bangsa Indonesia yang telah ada pada ranah budayanya, telah mengakar dalam kehidupan akar rumput. Sejak dulu orang Indonesia telah mengaplikasikan toleransi sebagai keutamaan publik di dalam relasi dengan yang lain dalam hidup bermasyarakat. Namun, hari ini pemerintah kita gagal mengangkatnya menjadi sebuah keutamaan politis yang dijamin dan dilindungi begitu rupa sehingga pada gilirannya merusak tatanan toleransi kultural itu pada tataran akar rumput.

Budi Hardiman memberikan pembedaan tegas antara toleransi dan intoleransi. Menurutnya, toleransi dan intoleransi memiliki makna positif sekaligus negatif. Toleransi secara positif berarti menaruh hormat pada orang-orang yang memiliki iman, pandangan pemikiran, atau keturunan berbeda. Penyerangan terhadap rumah ibadah dan pemuka agama merupakan bentuk penyimpangan dari toleransi dalam arti positif itu.

Namun, dalam pengertiannya yang negatif toleransi berarti membiarkan, masa bodoh, bahkan mengizinkan tindakan-tindakan penyerangan itu terjadi dan menimpa sesama warga negara yang berbeda dari kelompok atau indinvidu tertentu baik secara pemikiran, iman, maupun keturunan.

Tidak tegasnya negara, atau dalam hal ini negara yang selalu hadir terlambat pasca kejadian, merupakan bentuk toleransi terhadap kekerasan dan konflik horizontal. Negara sengaja membiarkan kelompok atau individu tertentu itu menjadi hakim dan penguasa atas warga negara yang berbeda pandangan hidup.

Dalam pengertian inilah negara mesti intoleran yang berarti memiliki sikap tegas terhadap kelompok-kelompok atau perorangan yang bertindak intoleran dan taat asas. “Yang dibutuhkan dalam demokrasi adalah toleransi dalam arti positif; toleransi dalam arti positif itu hanya dapat dijamin oleh pemerintahan yang mempraktekan intoleransi dalam arti positif: sikap tegas, konsekuen, dan taat asas”, demikian Budi Hardiman.

Pemerintah harus toleran terhadap hak-hak dan kebebasan warga negara, tetapi sekaligus intoleran terhadap aksi-aksi intoleransi yang mengancam toleransi di antara sesama warga negara. Meningkatnya intoleransi di antara sesama warga negara bukan karena demokrasi memungkinkan ekspresi kebebasan setiap warga negaranya, tetapi karena pemerintah toleran terhadap intoleransi yang menyeruak di kalangan kelompok-kelompok fundamentalis.

Toleransi Sebagai Kemerdekaan Individu

Di atas sudah disinggung tentang toleransi sebagai sebuah keutamaan kultural publik yang sudah diaplikasikan dalam kehidupan akar rumput. Memang demikian adanya bahwa toleransi merupakan sesuatu yang lahir dari diri orang yang merdeka, orang yang tahu batasan, orang yang tahu diri.

Ito Prajna Nugroho menyebut toleransi sebagai hasrat untuk hidup yang lahir dari fakta kebebasan manusia. Semakin seseorang bebas, semakin ia berkuasa atas dirinya dan dengannya mampu membatasi diri sendiri. Dengan kebebasan dan kemerdekaannya itu orang sejatinya mampu menghormati kebebasan dan kemerdekaan orang lain dan bertanggung jawab atasnya.

Baca juga: Thor dan Siasat Kematian

Jika toleransi hanya mungkin karena seseorang itu benar-benar merdeka sebagai dirinya sendiri dan sebagai warga negara, maka tugas pemerintah adalah menjamin bahwa setiap individu dari seluruh warga negaranya benar-benar merdeka.

Jika toleransi hanya mungkin karena seseorang itu benar-benar merdeka sebagai dirinya sendiri dan sebagai warga negara, maka tugas pemerintah adalah menjamin bahwa setiap individu dari seluruh warga negaranya benar-benar merdeka.

Sadar akan pentingnya kemerdekaan diri tersebut dan terjamin, maka toleransi di antara sesama warga negara akan muncul sebagai konsekuensi moral dan politis. Namun, jika masih ada warga negara yang masih merasa dikerangkeng dan dijajah di negeri sendiri, maka jangan pernah berharap intoleransi akan angkat kaki dari kehidupan masyarakat kita.*

Oleh: Rinto Namang*
(Anggota biasa PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Alumnus STF Driyarkara Jakarta)