Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Terbukti Langgar Aturan Iklan Galang Dana

Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Terbukti Langgar Aturan Iklan Galang Dana

JAKARTA, dawainusa.com Tim kampanye Jokowi-Ma’ruf terbukti melanggar aturan iklan penggalangan dana melalui surat kabar. Hal itu disampaikan oleh anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalolo.

Sebelumnya, melalui surat kabar Media Indonesia, tim kampanye kubu petahana diduga melakukan pelanggaran terkait penggalangan dana kampanye lewat sebuah iklan. Setelah melalui proses kajian yang mendalam, Bawaslu menyimpulkan iklan tersebut menyalahi aturan karena dilakukan di luar jadwal.

“Berdasarkan hasil kajian menyimpulkan bahwa iklan di harian Media Indonesia edisi Rabu, 17 Oktober 2018 merupakan kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017 dan diubah terakhir dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2018,” ujar Ratna dalam konferensi pers di jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (7/11).

Baca juga: Tanggapan Tjahjo Kumolo Soal Bupati Boyolali Maki Prabowo

Ratna mengatakan, ‘tim kampanye Jokowi-Ma’ruf melakukan pelanggaran’ merupakan keputusan resmi Bawaslu RI. Ratna menjelasan, keputusan itu dikeluarkan setelah pihaknya meminta keterangan pelapor, saksi pelapor, dan menggali keterangan KPU sebagai ahli dan selaku pembuat aturan pemilu.

Selain itu Ratna mengatakan, pihaknya juga telah memanggil pengelola surat kabar Media Indonesia selaku pihak yang menayangkan iklan tersebut juga dimintai keterangan.

“Kami mulai tanggal 23 Oktober sampai 6 November 2018. Jadi kami sudah sesuai standar penanganan pelanggaran pemilu,” kata dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengatakan tindakan yang memenuhi unsur kampanye yang dilakukan di media cetak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu. Hal itu karena kampanye di media cetak baru bisa dilakukan dalam rentan waktu 24 Maret hingga 13 April 2019.

“Pada dasarnya undang-undang mengatur bahwa kampanye lewat media cetak, elektronik dan kampanye rapat umum baru bisa dilakukan pada 21 hari [sebelum pencoblosan], bagian akhir masa kampanye,” kata Hasyim.

Keputusan Banwaslu Berbeda dengan Hasil Penyelidikan Kepolisian dan Kejaksaan

Namun yang mengherankan adalah hasil penyelidikan kepolisian dan kejaksaan menyimpulkan bahwa iklan tersebut di atas bukan merupakan tindak pidana pemilu. Sebab, dalam hal ini KPU belum mengeluarkan ketetapan mengenai jadwal iklan kampanye di media massa.

Sementara, instrumen hukum yang digunakan oleh kepolisian dan kejaksaan terkait hal ini, yaitu Pasal 492 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, menyebutkan bahwa pelanggaran kampanye berupa kampanye di luar jadwal, mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

Baca juga: Air Mata Basuri Tjahaja Purnama Saat Nonton Film A Man Called Ahok

Pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

“Dari unsur pasal yang ada, kalau penyidik tentu bicara unsur pasal, sampai saat ini KPU belum mengeluarkan jadwal kegiatan kampanye, yang dalam pemeriksaan dari KPU, berarti akan, nanti akan diterbitkan jadwal kampanye, termasuk dari media elektronik maupun media cetak,” kata Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Kombes Djuhandani, yang juga hadir dalam konferensi pers.

Sementara itu, anggota satgas Direktorat Kamnit TPUL Jampidum Kejaksaan Agung, Abdul Rouf mengatakan, sesuai dengan asas legalitas, untuk menyatakan suatu perbuatan melanggar hukum, maka harus ada Undang-Undang atau payung hukum lebih dulu. Sedangkan payung hukum dalam kasus ini menyebutkan, bahwa kampanye akan dinyatakan melanggar jika dilakukan di luar jadwal yang sudah ditetapkan.

“Bahwa karena belum ditetapkan oleh KPU, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, maka payung hukumnya belum ada. Perbuatannya sudah ada. Kembali ke asas legalitas, harus ada peraturan maka baru ada pelanggaran,” tegas Abdul.*

COMMENTS