Tiket Menuju TN Komodo akan Disediakan Secara Online

Tiket Menuju TN Komodo akan Disediakan Secara Online

LABUAN BAJO, dawainusa.com  Pihak Balai Taman Nasional (BTN) Komodo berencana akan memberikan kemudahan bagi setiap wisatawan yang akan berkunjung ke wilayah tersebut dengan cara menyediakan tiket masuk yang bisa diperoleh secara online.

Kepala BNT Komodo Budi Kurniawan menjelaskan, saat ini mereka sedang mempersiapkan aplikasi daring untuk tiket masuk menuju TN Komodo yang dihuni oleh binatang purba raksasa dengan nama Latin Varanus Komodoensis itu.

Baca juga: Labuan Bajo akan Mendapatkan Kapal Pengangkut Air dan Sampah

“Saat ini kami sedang mempersiapkan instrumennya sehingga nantinya pembelian tiket wisata ke Taman Nasional Komodo bisa diakses melalui aplikasi online,” ujar Budi Kurniawan seperti diberitakan Antara, Jumat (24/8).

Pemakaian sistem daring untuk pembelian tiket ini, jelas Kurniawan, dapat membantu para wisatawan dalam kegiatan pembayaran tiket. Sebab, sistem pembayaran yang akan dipakai tidak lagi akan dilakukan secara manual.

Untuk penerapan sistem ini sendiri, kata dia, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi. Dengan demikian, semua pihak dapat mengetahui hal tersebut serta bagaimana mekanisme yang mesti dilakukannya.

“Nanti ada tahapannya sebelum sistem diterapkan, termasuk kami sosialisasi terlebih dahulu,” jelas Kurniawan.

Arus Wisatawan Semakin Meningkat

Untuk jumlah wisatawan menuju daerah Taman Nasional Komodo, Kurniawan menerangkan bahwa sejauh ini tingkat kunjungannya sudah semakin meningkat.

Dari catatan pihak BTNK sendiri, terang dia, tercatat bahwa jumlah kunjungan wisatasawan baik wiatawan domestik maupun wisatawan asing pada semester pertama tahun 2018 (Januari-Juni) mencapai 80.598 orang.

Baca juga: Kronologi Tenggelamnya Dua Pemuda di Pantai Pede Labuan Bajo

Jumlah kunjungan ini terkoreksi meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun 2017 yang tercatat sebanyak 57.783.

Mengingat hal ini, pihaknya akan terus melakukan berbagai pembenahan dan penataan baik dari segi sistem mapun soal lokasi wisata. Mereka juga akan menerapkan pola kunjungan dengan sistem kuota yang akan dibagi ke setiap spot wisata.

“Sistem kuota ini disesuaikan dengan hasil kajian tentang daya dukung kawasan sehingga tidak mengancam kehidupan satwa langka tersebut maupun kekayaan ekosistem lainnya,” tutur dia.

Bentuk Polisi Pariwisata

Semenjak diadakannya Sail Komodo pada 2013 lalu, jumlah arus wisata menuju Taman Nasional Komodo dan sekitarnya memang terus mengalami peningkatan.

Akan tetapi, sampai saat ini, segala bentuk pelayanan secara khusus dari aspek keamanan berwisata di daerah ini masih belum sepenuhnya diperhatikan.

Baca juga: Labuan Bajo Ditetapkan sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas

Karena itu, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Manggarai Barat, NTT meminta agar polisi pariwisata di daerah tersebut segera dibentuk demi keamanan aktivitas wisata di dalamnya.

“Sudah semestinya Manggarai Barat sebagai bagian dari destinasi prioritas nasional ini memiliki polisi pariwisata untuk menjamin keamanan aktivitas wisatawan yang terus-menerus membeludak,” ujar Ketua HPI Kabupaten Manggarai Barat Sebastianus Pandang di Labuan Bajo, Jumat (10/8).

Dorongan pembentukan polisi wisata tersebut, kata dia, dilakukan karena selama menjadi pemandu wisata yang mengetahui kondisi langsung di lapangan, mereka telah banyak menemukan bahwa keamanan berwisata di daerah tersebut masih sangat memprihatinkan.

“Seperti kita ketahui ada kasus oknum pemandu nakal yang memancing komodo, kasus pemerkosaan wisatawan asing, pencurian barang-barang wisatawan dan lainnya,” kata dia.

Hal lain yang sering mereka temukan ialah soal gangguan ketertiban dan keamanan di destinasi wisata sehingga membuat para wisatawan yang datang menjadi tidak nyaman.

“Ada wisatawan yang lewat diteriaki oknum-oknum warga yang berkumpul di situ, ada wisatawan yang ditarik tangannya lalu keluar kata-kata kasar, hal-hal seperti ini bisa menimbulkan citra buruk terhadap pariwisata di sini,” ungkap dia.

Karena itu, dorongan pembentukan polisi wisata tersebut menjadi sangat penting untuk segera diterapkan sehingga segala perbuatan yang mengganggu aktivitas wisata di daerah tersebut dapat diatasi.*