Tiga Partai Politik Sandera Pencapresan Prabowo Subianto

Tiga Partai Politik Sandera Pencapresan Prabowo Subianto

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menegaskan, pencapresan Prabowo Subianto disandera oleh tiga partai politik. (Foto: Prabowo Subianto - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Menjelang masa pendaftaran capres dan cawapres bulan Agustus mendatang, pencalonan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menemui titik terang.

Hingga kini, Prabowo belum menentukan bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada pilpres 2019 mendatang. Selain itu, koalisi partai politik untuk memenuhi ketentuan 20 persen presidential threshold tidak kunjung terbentuk.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menegaskan, pencapresan mantan Danjen Kopasus tersebut disandera oleh tiga partai politik.

Baca juga: Ketika Loyalitas Partai Golkar Menjadi Sorotan

Ketiga partai politik tersebut yakni Partai Keadilan Sejahtera(PKS), Partai Amanat Nasional(PAN)dan Partai Demokrat. Masing-masing ketiga partai tersebut terang lili, menyodorkan kader terbaik untuk menjadi kandidat wakil presiden dari Prabowo Subianto.

“Susah juga (Prabowo Subianto), makanya saya bilang 20 persen threshold dihilangkan, supaya enggak pragmatis, supaya mereka ada kandidat dan tidak hitung-hitungan politik lagi. Kalau itu (pembentukan koalisi) pasti hitung-hitunganlah, kan kalian tahu dalam politik itu enggak ada makan siang yang gratis” ungkap Lili di Jakarta, Kamis (12/7).

9 Kader PKS Rebut Cawapres

PKS merupakan partai yang paling ngotot untuk mendorong kadernya sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Hingga kini, ada 9 nama yang beredar untuk dipasangkan sebagai calon wakil presiden. Dari kesembilan nama tersebut, terdapat nama mantan Gubernur Jawab Barat yakni Ahmad Heryawan.

Adapun nama lain selain mantan gubernur Jawab Barat yakni Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie, Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Baca juga: PKB Sebut Partai Pendukung Jokowi yang Tidak Transparan

Sementara Partai Gerindra masih percaya diri mencalonkan nama Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Namun, Gerindra juga belum menentukan sikap resmi soal nama calon wakil presiden yang akan diusung, termasuk kesembilan nama yang diajukan oleh PKS.

Menurut Lili, adanya ketidakpastian soal nama calon wakil presiden dan koalisi yang belum terbentuk menjelang pencapresan, lebih karena pertimbangan kepentingan pragmatis semata. Partai politik, terang Lili, menjajaki koalisi tidak lagi mempertimbangan kepentingan masyarakat, melainkan didominasi oleh hitung-hitungan kursi kekuasaan.

Demokrat dan PAN Incar Posisi Cawapres

Selain PKS, ada dua partai politik yang mengincar posisi calon wakil presiden dari Ketua Umum Prabowo Subianto. Kedua partai politik tersebut yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat. Kedua partai tersebut, masing-masing mengusung kader terbaik dari partainya.

Adapun PAN, akan mengusung Ketua Umum Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden prabowo subianto. PAN sendiri cukup yakin, ketua umum Gerindra akan memilih kader PAN sebagai kandidat cawapres pada pilpres 2019 mendatang.

Baca juga: Pedas, Ini Surat Fahri Hamzah untuk Menteri Susi

Sementara itu, Partai Demokrat dalam menjajaki koalisi dengan partai Gerindra, menawarkan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai calon wakil presiden mendampingi prabowo.

Demokrat beralasan, popularitas AHY berdasarkan hasil dari berbagai lembaga survei sangat tinggi. Karena itu, mantan calon gubenur DKI Jakarat tersebut layak untuk dipertimbangkan sebagai kandidat cawapres.

Lili menilai, Gerindra belum berani menentukan calon wakil presiden dari prabowo subianto. Calon wakil presiden akan diumumkan setelah ada kepastian koalisi dari beberapa partai politik. Karena, menurut Lili, Gerindra tidak bisa mengajukan diri calon presiden tanpa berkoalisi dengan partai politik yang lain.

Lebih lanjut Lili menjelaskan, aturan ambang batas pencalonan (presidential treshold) presiden dan wakil presiden, memaksa setiap partai politik untuk berkoalisi. Ketentuan diatas tertera di Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan pasal tersebut mengatur partai politik atau gabungan partai politik untuk mengsung calon presiden dan wakil presiden. Partai politik mesti mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional agar bisa mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2019 mendatang.

“Syarat 20 persen itu dihapus supaya seluruh parpol bisa bebas dari politik pragmatis dan mudah mencalonkan kadernya,” pungkasnya.* (Marsi Edon)