Tidak Sepakat Dengan Perubahan Nama, Alumni 212 Terbelah

Tidak Sepakat Dengan Perubahan Nama, Alumni 212 Terbelah

Mantan kelompok aksi 212 tengah mengalami perpecahan yang disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan soal perubahan nama dari Presidium Alumni 212 menjadi Persaudaraan Alumni 212. (Foto: Kelompok Aksi 212 - Tribunnews.com).

JAKARTA, dawainusa.com Alumni 212, sebutan dari mantan kelompok aksi 212 tengah mengalami perpecahan. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan soal perubahan nama dari Presidium Alumni 212 menjadi Persaudaraan Alumni 212.

Perubahan ini diinisiasi dan diresmikan secara sepihak oleh kepengurusan Slamet Ma’arif dalam musyawarah nasional (Munas) yang berlangsung selama dua hari di bogor, Jawa Barat.

Menurut Slamet, pergantian nama itu dilakukan karena Persaudaraan Alumni 212 melihat banyak pihak yang mengatasnamakan kelompok alumni 212 untuk kepentingan masing-masing.

Meski demikian, ia tetap mempersilakan jika ada kelompok yang memakai istilah alumni 212. “Mereka punya hak silakan saja. Tapi tidak ada kaitannya sama sekali dengan kami,” ujar Slamet di Jakarta, Sabtu (27/1) lalu.

Baca juga: Reuni 212: Apakah Anies Tersandera Secara Politik?

Hal senada juga disampaikan oleh Kapitra Ampera, salah satu pengurus persaudaraan alumni 212. Ampera menyebut, dengan berdirinya Persaudaraan Alumni 212, maka tak ada lagi Presidium alumni 212.

“Kalau ada yang mengatasnamakan Presidium 212 itu ilegal. Seluruh pengikut yang lain juga ilegal. Kami tidak bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya,” ungkapnya.

Sementara itu, setelah muncul Persaudaraan Alumni 212, Presidium Alumni 212 enggan mengakui perubahan nama tersebut. Presidium alumni 212 menyatakan penolakan perubahan nama itu usai menggelar rapat di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/1).

Pada saat itu juga kelompok Presidium Alumni 212 mengaku telah memilih Habib Umar Al Hamid sebagai Ketua Umum dan Ustad Haris Harahap sebagai Sekretaris Jendral.

“Presidium alumni 212 tidak pernah setuju dengan adanya perubahan nama. Kami juga menetapkan Habib Umar Al Hamid sebagai Ketua Umum Presidium 212 didampingi Ustad Hasri Harahap sebagai Sekretaris Jendral,” kata juru bicara Presidium Alumni 212, Aminuddin.

Perubahan Nama: Dua Kubu Klaim Dapat Dukungan Habib Rizieq

Perpecahan semakin meruncing tatkala masing-masing kubu mengaku mendapat dukungan dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

Dewan Pembina Persaudaraan Alumni 212, Egi Sudjana mengatakan, pihaknyalah yang mendapat restu resmi dari Habib Rizieq Shihab. “Yang mendapat rekomendasi atau izin, atau amanat dari Habib Rizieq hanya persaudaraan alumni 212,” tutur Egi.

Baca juga: Sidang Vonis Digelar, Alumni 212: Buni Yani Pembela Islam

Adapun secara terpisah kubu Umar Al Hamid dari Presidium alumni 212 mengklaim, Habib Rizieq Shihab sebagai Ketua Pembina mereka.

Al Hamid mengaku sudah memberikan surat kepada Habib Rizieq untuk menyelenggarakan pertemuan lintas tokoh di Makkah, Arab Saudi.

“Kami sudah bersurat kepada Habib Rizieq untuk mengadakan musyawarah visioner untuk melahirkan deklarasi Makkah sebagai rujukan memperjuangkan Islam yang visioner, konstruktif dan rahmatan lil alamin. Surat sudah kami siapkan untuk segera disampaikan kepada beliau,” tutup Al Hamid.

Alumni 212 Terbelah, Dua Wakil DPR RI Bersuara

Perpecahan yang dialami oleh perhimpunan gerakan 212 menuai tanggapan dari dua wakil DPR RI, yakni Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Menururt Fahri, gerakan 212 adalah gelombang kesadaran yang tumbuh alami sehingga tidak bisa diorganisir, apalagi ada kepentingan di baliknya. “212 itu bukan organisasi, dia adalah gelombang kesadaran,” kata Fahri Hamzah di Jakarta, Selasa (30/1).

“Yang namanya gerakan itu akan muncul lagi kalau ada panggilan, yang panggilan itu membutuhkan jawaban. Kalau enggak ada, ya selesai,” lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Jadi Imam Shalat Dzuhur di Afghanistan, Fadli Zon: Itu Pencitraan

Sementara Wakil Ketua DPR dari partai Gerindra, Fadli Zon menilai, wajar bila ada kelompok-kelompok di antara gerakan alumni 212. Sebab gerakan itu melibatkan jutaan orang. “Jutaan orang punya aspirasi dan pandangan yang berbeda-beda, wajar menurut saya,” ungkap Fadli.

Meski demikian, Fadli tetap mengharapkan harus tetap ada ulama atau tokoh-tokoh sentral dalam tiap kelompok tersebut. *(RAG)