Terkait Skandal Sandiaga, PSI: Bisa Jadi Itu Dibuat Sendiri

Terkait Skandal Sandiaga, PSI: Bisa Jadi Itu Dibuat Sendiri

JAKARTA, dawainusa.com – Terkait pemblokiran situs skandal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan bahwa pemblokiran tersebut tidak terkait dengan Pemilu 2019, tetapi didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Kemarin Sandiaga Uno (penutupan situs skandal Sandiaga) itu tidak dikaitkan konteks pilpres,” ujar Rudiantara di Jakarta, Rabu (26/9). Situs tersebut tidak diblokir atas permintaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), sebagaimana yang diatur dalam klausul kampanye hitam.

Dengan menggunakan UU ITE, laporan yang masuk ke Polri sudah bisa jadi dasar pemblokiran. Rudiantara mengakui bahwa pihaknya mendapat laporan dari polisi berupa tembusan bahwa ada tindak pidana yang melanggar UU ITE.

Baca juga: Isu Skandal Perselingkuhan Sandiaga Uno, Begini Komentar Fadli Zon

Sebelumnya, muncul sebuah konten negatif mengenai Sandiaga Uno. Konten yang dirilis oleh skandalsandiaga.com ini berisi tentang rahasia Sandiaga yang dikatakan menjalin hubungan dengan wanita simpanan.

Dalam laman tersebut, Sandiaga diinformasikan berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama MB. MB adalah petinggi di salah satu perusaan besar dan sering ke Balai Kota DKI Jakarta saat Sandi masih menjabat posisi wakil gubernur DKI.

Beberapa operator seluler sudah menutup akses ke situs tersebut. Namun, situs tersebut masih bisa dibuka dan dikunjungi oleh Netizen. Menurut prosedur, operator setidaknya membutuhkan waktu satu hari setelah menerima permintaan pemblokiran dari Kominfo.

Dahnil Simandjuntak Meminta Polri Bersikap Adil

Terkait skandal ini, Dahnil Simajuntak, Koordinator Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Sandi, mengomentari bahwa berita hoaks tersebut adalah fitnah. Dengan nada kritis, ia melayangkan kekesalannya terhadap penegak hukum.

“Kami menyesalkan masih ada yang menebar hoaks dan fitnah. Padahal berulangkali telah banyak ajakan untuk menebar pemilu yang bergembira, termasuk oleh Pak Jokowi sendiri,” tutur Simandjuntak, di Jakara, Selasa (25/9).

Baca juga: Sandiaga Uno Angkat Bicara Soal Dirinya yang Disebut Ulama

Dahnil juga menegaskan bahwa Kapolri harus bisa membuktikan omongannya yang ingin menindak tegas pelaku penyebar fitnah dan kebencian. Ia menyoroti agar sikap tegas kepolisian berlaku bagi semua pihak bukan hanya membela penguasa.

Terkait berita miring tersebut, menurut Dahnil, Sandi menghadapi fitnah tersebut dengan woles. Sandi juga menyadari bahwa ada pihak tertentu yang ingin menghentikan perjuangan mereka untuk menghadirkan pemilu yang damai.

Bagi timnya fitnah tersebut bisa menambah kekuatan bagi Sandi. “Setidaknya fitnah-fitnah itu menambah pahala buat beliau dan yang menebar fitnah bisa segera sadar bahwa kekuasaan selalu dipergilirkan,” tegas Simandjuntak.

Sekjen PSI: Bisa Jadi Situs Skandal Sandiaga Dibuat Timnya

Terkait situs skandal Sandiaga ini, tanggapan yang agak berbeda datang dari Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. Ia memang mendorong agar Kepolisian mengusut tuntas pihak terselubung yang menyebarkan konten fitnah tersebut.

Namun, dengan nada provokatif, ia mengatakan bahwa bisa jadi konten tersebut dibuat oleh kubu Prabowo-Sandi sendiri. Dugaannya tersebut berkaca dari strategi kampanye Donald Trump yang kerap membuat citra negatif tentang dirinya untuk mendapatkan simpati publik.

“Dengan kata lain bisa jadi, sekali lagi, bisa jadi tanpa bermaksud menuduh, situs skandal Sandi itu dibuat pendukung Prabowo-Sandi sendiri,” ujar Toni dalam keterangannya, Rabu (26/9).

Baca juga: Tolak Pendapat Petinggi PKS, Fahri Hamzah: Sandiaga Itu Pedagang

Ia mendukung kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus tersebut, agar pelaku kampanye hitam tersebut segera diketahui. Yang jelas, tegas Joni, narasi negatif tersebut tidak dibuat oleh tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf.

“Ini kampanye hitam yang tidak boleh dikembangkan dalam demokrasi kita. Pendukung Jokowi-Amin wajib mengutuk kampanye hitam seperti itu karena bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini dikembangkan Pak Jokowi,” jelasnya.

Terkait Pemilu 2019, rujukan yang dipakai adalah peraturan KPU dan Bawaslu. Siapapun yang merasa dirugikan oleh pemberitaan situs tertentu, dapat segera melapor ke polisi. Polisi akan berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan pemblokiran.*