Terkait Sel Mewah Setya Novanto, Menteri Yasona Diminta Mundur

Terkait Sel Mewah Setya Novanto, Menteri Yasona Diminta Mundur

JAKARTA, dawainusa.com Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan meminta Yasona Laoly untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permintaan tersebut seiring dengan ditemukannya sel mewah milik terpidana korupsi Setya Novanto. Sel mewah ini diketahui setelah Ombudsman melakukan sidak ke Lapas Sukamiskin. Dalam sidak yang dilakukan  Ombudsman ditemukan praktik sel mewah yang didominasi oleh mantan petinggi negara.

Baca juga: Sandiwara Baru Setya Novanto di Lapas Sukamiskin

Pembenahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dinilai tidak berjalan secara maksimal karena berhadapan dengan napi yang memiliki banyak uang. Hal ini menjadi salah satu alasan bagi Asep Iwan Iriawan untuk meminta Yasona mundur dari jabatannya.

“Aturan sudah jelas, programnya bagaimana sudah jelas. Tapi bagaimana ketika sistem itu dijalankan menyangkut orang-orang besar. Lengkap pimpinan lembaga tinggi negara di situ. Ketua DPR ada, Ketua MK ada, bekas Menkumham ada. Nah sekarang bagaimana orang-orang (petugas) lapas itu menghadapi orang besar itu,” kata Asep di Jakarta, Senin (17/9).

Upaya pembenahan terhadap pengelolaan lembaga pemasyarakatan, jelas Asep, tidak hanya sekedar menata sistemnya. Perbaikan sistem mestinya sejalan dengan implementasi di lapangan. Selain itu, pengawasan dari Kementrian terkait mesti berjalan secara periodik agar dapat memastikan aturan itu berlaku adil dalam pelaksanaannya.

Menteri Yasona Dinilai Gagal Kelola Lapas

Adanya temuan sel mewah milik Setya Novanto di Lapas Sukamiskin menuntut pertanggungjawaban dari Yasona Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perlakukan khusus seperti ini, menurut Asep, merupakan bentuk ketidakadilan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.

Selain itu, jelas Asep, fakta ini juga menjadi faktor pendukung pemberian mosi tidak percaya terhadap Kementrian Hukum dan HAM terkait perlakukan tidak adil kepada narapidana. Karena itu, kegagalan ini tidak bisa dipertahankan dalam jangka waktu lama.

“Lapas ini berulang kejadian (fasilitas mewah), ini menyangkut orang-orang berpengaruh. Ini menyangkut ketidakkepercayaan masyarakat pada Kemenkumham. Menterinya saya tidak percaya, teman-teman sudah minta mundur tuh Yasonna itu. Karena apa? Sistem sudah jelas, programnya diakui,” jelasnya.

Baca juga: Silang Pendapat Seputar Polemik Sel Mewah Novanto

Karena itu, menurut Asep, pembenahan secara menyeluruh terhadap lapas pun menjadi agenda mendesak untuk  dilakukan oleh Kementrian terkait. Yang pertama dilakukan ialah Lapas Sukamiskin. Keberhasilan pembenahan Lapas Sukamiskin ini akan menjadi tolak ukur untuk melakukan perbaikan bagi lapas yang lain.

“Bagaimana pelaksanaan program warga binaan di Sukamiskin ini berhasil, maka di lapas lain pasti berhasil. Itu saja patokannya. Bagaimana orang besar ini dikecilkan,” katanya.

Selain usul pembenahan Lapas, Asep juga meminta kepada Kemenkumham untuk melakukan program tukar kamar bagi narapidana di Lapas Sukamiskin. Ia juga mengusulkan agar napi korupsi ditempatkan di Lapas Gunung Sindur, Sentul, Jawa Barat, dalam kurung waktu tertentu. Hal ini dilakukan semata-mata demi keadilan hukum.

“Saya menunggu tukaran kamar. Jadi Setya Novanto di kamar pencuri, pencuri di kamar Setya Novanto. Kedua saya menunggu Yasonna turun,” pungkasnya.*