Terkait Pemindahan Ibu Kota, Bappenas Sebut Wilayah yang Resiko Bencananya Kecil

Terkait Pemindahan Ibu Kota, Bappenas Sebut Wilayah yang Resiko Bencananya Kecil

"Kalau dari peta kebencanaan, kami melihat Sumatera bagian timur relatif kecil risiko bencananya, lalu Kalimantan keseluruhan, dan Sulawesi Selatan," kata Bambang.

Dawainusa.com – Wacana seputar pemindahan Ibu Kota Negara belakangan semakin ramai dibicarakan di media. Wacana ini kembali mengemuka setelah Presdien Jokowi melakukan menggelar Rapat Terbatas Kabinet guna membicarakan isu tersebut. Rapat tersebut membicarakan persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ke luar dari Jakarta.

Diskusi seputar pemindahan Ibu Kota ini kemudian menuai tanggapan dan komentar dari berbagai pihak. Terkait pemindahan Ibu Kota, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro angkat bicara.

Dia mengatakan bahwa salah satu kriteria yang paling penting dalam hal pemindahan Ibu Kota Pemerintahan baru adalah soal kecilnya resiko bencana. Bambang menyebut ada sejumlah wilayah yang resiko bencananya kecil bila melihat peta kebencanaan.

“Kalau dari peta kebencanaan, kami melihat Sumatera bagian timur relatif kecil risiko bencananya, lalu Kalimantan keseluruhan, dan Sulawesi Selatan,” kata Bambang di kantornya, Selasa, 30 April 2019. Walau demikian, hingga saat ini pemerintah belum mendiskusikan kandidat wilayah yang akan menjadi lokasi Ibu Kota yang baru tersebut.

Alasan Pemindahan Ibu Kota

Berdasarkan Rapat Terbatas Kabinet, Presiden Jokowi memberi arahan untuk mengambil akternatif pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa. Selain itu, wilayah yang direncanakan menjadi Ibu Kota Negara tersebut harus berada di tengah Indonesia agar memudahkan akses dari seluruh Provinsi dan harus dapat mendorong pemerataan baik di wilayah Indonesia bagian barat maupun bagian timur.

Dikutip dari Tempo.co, ada enam alasan utama yang menjadi dasar pijakan terkait wacana pemindahan ibu kota. Pertama, mengurangi beban Jakarta dan kota penyangganya. Kedua, mendorong pemerataan pelayanan ke wilayah Indonesia bagian Timur. Ketiga, mengubah pola pikir pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris.

Keempat, adalah untuk memiliki Ibu Kota pemerintahan yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila. Kelima, meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif. Keenam, memiliki Ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing secara regional maupun internasional.

“Pemerintah mendesain Ibu Kota baru untuk mendorong pemerataan ke luar Jawa, karena itu, Presiden lebih memilih opsi ketiga, memindahkan ke luar Jawa, untuk pemerataan ekonomi dan besar ibu kotanya pun akan dikendalikan,” demikian kata Bambang.

Waktu yang Dibutuhkan

Selain membahas tentang pemindahan Ibu Kota, kelayakan dan berbagai macam kriteria lainnya, proses untuk merealisasikan rencana tersebut juga membutuhkan waktu. Bambang mengatakan pemerintah telah menyiapkan dua opsi proses.

Opsi tersebut yakni lima tahun dan sepuluh tahun. Meski memiliki perbedaan rentang waktu yang dibutuhkan, keduanya tetap akan melalui proses perencanaan, pembuatan desain detail, hingga tahapan implementasi. Selain itu, tanah harus sudah tersedia agar memastikan aktivitas bisa berjalan dengan baik.

“Tapi kalau lima tahun pekerjaannya akan lebih cepat, tentu ukuran aktifitasnya akan lebih besar, otomatis kebutuhan pembiayaannya jadi besar,” kata Bambang. Kebutuhan pembiayaan nantinya tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun juga bisa bekerjasama dengan swasta dan Badan Usaha Milik Negara. Pemerintah hanya mengerjakan infrastruktur dasar yang tidak bisa dikerjakan pihak lain.*

 

COMMENTS