Targetkan Masuk Kancah Global, LIPI Akan Benahi Birokrasi

Targetkan Masuk Kancah Global, LIPI Akan Benahi Birokrasi

Jakarta, dawainusa.com -Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksana Tri Handoko menjelaskan, pihaknya memiliki rencana strategis kelembagaan untuk tahun 2019.

Rencana tersebut tertuang dalam visi yakni menjadi lembaga penelitian yang mengglobal dan memasyarakat. Namun, untuk mewujudkan rencana tersebut perlu didukung dengan sejumlah pembenahan yang harus dilakukan.

Menurut Handoko, setelah merumuskan visi untuk tahun 2019, pihaknya akan merencanakan langkah konkrit yang akan dikerjakan. Rencana konkrit tersebut telah dimasukan dalam misi yang telah dirampung secara bersama. Hal ini dilakukan agar apa yang dirumuskan sebagai cita-cita bersama dapat terjawab sesuai dengan target yang ditentukan.

“Misi tersebut diejawantahkan secara konkrit melalui reformasi proses bisnis pendukung penelitian sebagai titik awal serta percepatan peningkatan critical mass penelitian berupa sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur fisik,” kata Handoko di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Baca jugaIpang Wahid Bantah Keras Buat Tabloid Indonesia Barokah

Handoko sendiri mengakui, keinginan LIPI untuk menjadi lembaga penelitian yang mampu bersaing di dunia internasional sangat berat. Hal ini tidak terlepas dari tantangan serius baik internal maupun eksternal dari LIPI sendiri. Karena itu, pihaknya akan menentukan skala prioritas perbaikan agar visi di atas benar-benar tercapai.

“Jika proses tadi berjalan baik maka pada tahun 2020 kita dapat segera memfokuskan anggaran penelitian untuk pengadaan infrastruktur dan pembiayaan program dengan lebih sistematis untuk mencapai critical mass di bidang terkait,” jelasnya.

Beban Adminitrasi Peneliti Perlu Dikurangi

Lebih lanjut Handoko menjelaskan, salah satu kendala yang sering dihadapi oleh peneliti selama ini yakni banyaknya beban administrasi sebagai kelengkapan penelitian.

Sementara, kegiatan penelitian seringkali tidak didukung dengan ketersedian anggaran yang memadai. Dengan demikian, kegiatan penelitian sering kali tidak efektif dan efisien.

Terhadap masalah tersebut di atas, demikian Handoko, pihak terus mendorong upaya pembenahan. Salah satu langkah paling awal yakni melakukan proses reformasi birokrasi secara keseluruhan. Selain itu, pihaknya memastikan langkah pemangkasan birokrasi untuk mempercepat aktivitas penelitian

“Kesemuanya adalah langkah konkrit pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LIPI untuk mendorong produktivitas penelitian dan layanan publik LIPI,” jelasnya.

Baca jugaKetum Muhammadiyah Tanggapi Pernyataan Said Aqil Siradj

Ia juga menyampaikan, ada masalah lain selain masalah administrasi dalam mendukung efektifitas kegiatan penelitian. Masalah tersebut yakni tunjangan kinerja pegawai yang cenderung tidak diperhatikan. Dengan adanya langkah besar untuk tahun 2019 ini, pihak LIPI berharap ada upaya solutif  dari pemerintah.

“Saya harapkan komponen ini juga dapat membantu percepatan Reformasi Birokrasi LIPI termasuk untuk meningkatkan tunjangan kinerja pegawai LIPI,” ungkapnya.

LIPI Jawab Tuntutan Perubahan Regulasi

Sementara itu, menjawab pemberlakukuan PP/11/2017, LIPI sendiri melakukan sejumlah upaya pembenahan. Diketahui, PP tersebut mengatur secara khusus tentang manajemen PNS. Karena itu, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya pembenahan secara internal sesuai tuntutan regulasi.

Adapun upaya pembenahan tersebut, jelas Handoko, yakni dengan diterbitkannya peraturan LIPI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti pada 3 Oktober 2018. Peraturan lainnya yakni Nomor 15 Tahun 2018 tentang Gelar Profesor Riset pada 17 Desember 2018.

Pihak LIPI berharap, dengan dikeluarkannya beberapa peraturan tersebut dapat menjawab beberapa point penting dalam pengelolaan jabatan penelitian. Antara lain yakni adanya pengelolaan jabatan fungisonal berbasis output dengan proses bisnis yang sederhana, transparan, dan substantif.

Baca jugaBincang Digital: Facebook dan Bangunan Etika

“Selain itu LIPI juga telah melansir dua jabatan fungsional baru, yaitu Analis Perkebunrayaan (sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 31 Tahun 2018) dan Teknisi Perkebunrayaan (sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 32 Tahun 2018), ” jelas Handoko.

Ia juga mengatakan, pihaknya telah memasukan 7 usulan jabatan fungsional baru terkait kepenelitian kepada pemerintah. Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya mendukung pengembangan sumber daya manusia penelitian dari semua aspek serta mendukung reformasi proses bisnis pendukung penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).*

COMMENTS