Tanggapi Gizi Buruk, Ini Yang Dilakukan Dinas Kesehatan Kota Kupang

Tanggapi Gizi Buruk, Ini Yang Dilakukan Dinas Kesehatan Kota Kupang

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kupang akan mengalokasikan anggaran untuk mengatasi persoalan gizi buruk di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). (Foto: Penderita Gizi Buruk - Beritasatu.com).

KUPANG, dawainusa.com Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kupang, Mariana mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran senilai Rp400 juta untuk mengatasi persoalan gizi buruk di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia mengatakan, alokasi dana tersebut akan ditargetkan secara khusus bagi para penderita gizi buruk dengan latar belakang keluarga tidak mampu.

“Kasus gizi buruk selalu ditemukan dengan jumlah yang cukup tinggi di Kota Kupang sehingga mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kepentingan penanganan gizi buruk yang terjadi di daerah ini,” kata Mariana di Kupang, Rabu (7/2).

Mariana mengatakan, kondisi gizi buruk seperti yang dialami banyak anak di Kupang saat ini telah membuat pemerintah setempat prihatin.

Baca juga: Selain Asmat, Angka Gizi Buruk di NTT Juga Memprihatinkan

Karena itu, selain alokasi dana, mereka juga akan memberikan bantuan berupa makanan tambahan kepada setiap penderita.

“Salah satu upaya dilakukan pemerintah dengan mengalokasikan anggaran mendukung kegiatan program penanganan gizi kurang dan gizi buruk melalui pemberian makanan tambahan bagi penderita gizi buruk,” tutur Mariana.

Ia juga menjelaskan, anggaran senilai Rp400 juta tersebut diambil dari APBD II Tahun Anggaran 2018 khusus untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak balita dengan kondisi kekurangan gizi dan gizi buruk.

“Termasuk untuk pengadaan vitamin untuk penambahan gizi anak yang mengalami kekurangan nutrisi,” ungkap Mariana.

Selain alokasi anggaran, terang dia, pemerintah daerah Kota Kupang juga memiliki program pembangunan pusat perawatan gizi buruk dengan lokasi di Puskesmas Sikumana.

“Pemerintah sudah merencanakan pembangunan therapeutic feeding center (TFC) atau pusat perawatan penderita gizi buruk. Khusus untuk tenaga medis yang bertugas di pusat perawatan pasien gizi buruk akan segera ditempatkan di 11 puskesmas yang ada di kota ini,” jelas Mariana.

Kemenkes Kirimkan Bantuan Makanan ke Kota Kupang

Kejadian gizi buruk di NTT sudah ditanggapi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes). Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap persoalan tersebut, Kemenkes mengirimkan bantuan makanan tambahan untuk para korban. Bantuan makanan tambahan itu berupa biskuit.

“Kita mendapat bantuan makanan tambahan sebanyak 450 koli berupa biskuit untuk penanganan gizi kurang dan gizi buruk yang dialami anak usia sekolah di Kota Kupang. Makanan tambahan itu merupakan bantuan pemerintah pusat tahun 2017 yang akan didistribusikan tahun 2018,” kata Mariana, Selasa (6/2).

Bantuan makanan tambahan itu, tuturnya, diperuntukkan bagi anak-anak balita, anak-anak sekolah dan ibu hamil yang dianggap perlu diberikan asupan makanan tambahan.

Baca juga: Atasi Gizi Buruk di NTT, Kemenkes Kirim Bantuan Makanan

Rencananya makanan tambahan tersebut akan didistribusikan ke 11 pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Dari puskesmas akan dikirimkan kepada 11 sekolah khususnya sekolah di wilayah Oesapa, Kampung Solor, Kuanino, Bonipoi, Pasir Panjang, Naioni, serta Tuak Daun Merah.

“Jumlah bantuanya sangat terbatas sehingga sekolah yang menjadi sasaran penerima bantuan makanan tambahan tahap pertama ini sangat terbatas. Tidak semua sekolah di Kota Kupang sebagai sasaran penerimaan bantuan makanan tambahan itu,” ujar Mariana.

Sebelumnya, ia menjelaskan, berdasarkan temuan petugas kesehatan dan kader posyandu selama 2017, ada 240 anak berusia 1-5 tahun di NTT mengalami gizi buruk dengan indikator berat badan tidak sesuai dengan tinggi badan.

“Berat badan anak tidak sesuai dengan tinggi badan anak. Kita temukan data ini pada saat pemeriksaan medis di Puskesmas dan posyandu yang rutin memberikan pelayanan kesehatan terhadap anak balita setiap bulan,” tutur Mariana.

Gizi Buruk di NTT Pengaruh Faktor Ekonomi dan Pendidikan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena mengatakan, persoalan gizi buruk yang terjadi di Indonesia belakangan ini tidak semata-mata merupakan masalah kesehatan. Ia menegaskan, masalah gizi buruk itu lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pendidikan.

“Masalah ekonomi dan pendidikan juga termasuk, misalnya pemahaman tentang memilih dan memberikan makanan pada anak dan khususnya pada balita,” kata Ermalena di Jakarta, Kamis (25/1).

Oleh karena itu, menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, penanganan terhadap masalah gizi buruk mesti dilakukan secara terpadu dengan tidak hanya menyelesaikan kasus per kasus, melainkan harus melalui perencanaan jangka panjang. Sebab kalau tidak demikian, katanya, persoalan gizi buruk ini akan terus terjadi.

“Bila hanya rehabilitasi medik, itu hanya salah satu hal yang memang harus dilakukan saat ini, saat ada kejadian,” pungkasnya.

Baca juga: Persoalan Gizi Buruk Bukan Semata-Mata Masalah Kesehatan

Adapun selama Januari-Mei 2015, Kemenkes mencatat, sebanyak 1.918 anak di NTT menderita gizi buruk. Dari jumlah itu, ada 11 anak berusia di bawah lima tahun meninggal akibat gizi buruk dan ada 21.134 anak balita yang mengalami kekurangan gizi.

Lebih lanjut, selama Januari-Agustus 2016, Dinas Kesehatan Provinsi NTT mencatat kurang lebih 2.360 anak di provinsi berbasis kepulauan ini menderita gizi buruk tanpa kelainan klinis.

Kepala Dinas Kesehatan NTT Kornelius Kodi Mete menjelaskan, dari jumlah tersebut terdapat satu balita di bawah umur lima tahun yang meninggal dunia dan masih ada kurang lebih 10.662 balita yang mengalami kekurangan gizi.

Menurut dia, penderita gizi buruk paling banyak dialami keluarga miskin yang tinggal di wilayah terpencil dan pedalaman. Mereka sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur dan pemahaman ibu terhadap gizi juga sangat rendah.

Ia menilai, kekurangan gizi tersebut dapat mengakibatkan anak atau balita lebih mudah terserah penyakit, seperti diare yang menimbulkan kematian.

Hal tersebut, kata Kornelius, terbukti dengan kejadian gizi buruk (marasmus) yang dialami oleh balita umur tiga tahun lima bulan bernama Ludisana F. Bunga di Ende.

Balita itu meninggal setelah menderita gizi buruk kemudian terserang diare disertai batuk dan kesulitan bernapas atau pneumonia berat.

Kornelius mengakui, penanganan kasus gizi buruk ini selama ini sudah ditangani oleh dinas kesehatan baik di Provinsi maupun Kabupaten Kota. Ia berharap, ke depan, perlu ada komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

“Koordinasi dengan instansi kesehatan seperti dengan instansi yang menangani kemiskinan, pertanian dan lainnya. Agar masalah ini dapat diselesaikan,” katanya, Selasa (24/1/2017) lalu.*