Tanggapan Timses Soal Pelaporan Capres Petahana ke Bawaslu

Tanggapan Timses Soal Pelaporan Capres Petahana ke Bawaslu

JAKARTA, dawainusa.com Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Arsul Sani menilai pelaporan capres petahana Jokowi ke Bawaslu oleh Forum Advokat Rantau tidak beralasan.

Pasalnya, tim sukses Jokowi juga tidak menemukan bentuk pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh capres petahana saat mengumumkan kebijakan tersebut. Kebijakan menggratiskan jembatan Suramadu juga dinilai sesuai dengan keinginan masyarakat.

Baca juga: 17 Jenazah Korban Lion Air Berhasil Diidentifikasi

Asrul mengakui, fenomena saling lapor menjelang pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden semakin sering terjadi. Ada laporan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di lapangan. Namun, ia menegaskan, apa yang dilakukan oleh Forum Advokat Rantau tersebut hanya sebuah upaya untuk mencari sensasi menjelang pilpres 2019.

“Sebagai seorang advokat yang sudah berpraktik 30 tahun. Saya tertawa saja mengikuti cara berpikir kelompok advokat yang menginisiasi pengaduan tersebut. Jadi tidak perlu ditanggapi khusus atas perilaku, yang buat saya hanya ingin cari populer saja,” kata Asrul di Jakarta, Rabu (31/10).

Asrul pun menegaskan kepada seluruh tim sukses pasangan Jokowi- Ma’ruf untuk fokus pada kerja pemenangan pilpres 2019. Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, pasangan Jokowi tetap menempatkan posisi teratas.

Namun, menurutnya, tim tetap bekerja keras dan tidak perlu memberi respon hal yang tidak penting termasuk laporan pihak Forum Advokat Rantau ke Bawaslu terhadap capres petahana.

Tantangan Asrul ke Forum Advokat Rantau

Lebih lanjut Asrul mengingatkan, pemerintahan Jokowi-Kalla genap memimpin Indonesia selama empat tahun. Dalam waktu empat tahun tersebut, banyak pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Terutama pembangunan infrastruktur ke seluruh Indonesia.

Semestinya, kata Asrul, masyarakat melihat secara obyektif apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Kebijakan pemerintah yang pro terhadap kepentingan masyarakat perlu untuk diapresiasi. Namun, Asrul juga mengingatkan agar masyarakat tetap memberikan kritik dengan data yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Baca juga: Cerita Nelayan Lihat Pesawat Lion Air Terbang Miring Saat Jatuh

Ia menambahkan, pelaporan yang dilakukan oleh Forum Advokat Rantau sama sekali tidak mempertimbangkan perasaan masyarakat yang merasakan secara langsung kebijakan yang diambil oleh presiden Jokowi. Menurutnya, kebijakan Presiden sudah tepat karena pertimbangan kepetingan ekonomi masyarakat Madura khususnya.

Arsul pun memberikan tantangan kepada Forum Advokat Rantau untuk meminta kepada Bawaslu menghentikan kebijakan presiden yang dinilai berpihak kepada masyarakat. Forum Advokat Rantau diminta unntuk tidak hanya melaporkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan presiden.

Karena ia yakin bahwa pihak Bawaslu tidak akan memproses laporan yang tidak mempunyai bukti dan pendasaran yang kuat.

“Kenapa enggak sekalian saja minta Bawaslu agar Presiden berhenti mengambil keputusan yang ada dampak ekonomisnya kepada rakyat,”tegas Politisi PPP tersebut.

Dasar Pelaporan Forum Advokat Rantau

Sebelumnya, Rubi dari Forum Advokat Rantau melaporkan Jokowi ke Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh capres petahana tersebut pada saat mengumumkan kebijakan pembebasan biaya jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).

Diketahui, Presiden Jokowi hadir langsung untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait bebas biaya tol Suramadu ini.

Baca juga: Alasan PKS Sebut Mesin Politik Prabowo-Sandiaga Terancam Mati

Pihak Forum Advokat Rantau, demikian Rudi, menilai Jokowi melakukan kampanye secara terselubung pada saat hadir mengumumkan kebijakan tersebut.

Jokowi dianggap memanfaatkan jabatannya sebagai presiden untuk meraih dukungan masyarakat Madura menuju pilpres 2019. Karena itu, apa yang dilakukannya dinilai sebagai bentuk kegiatan kampanye.

Forum Advokat Rantau menyampaikan laporan tersebut ke Bawaslu disertakan dengan beberapa bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan.

Adapun bukti tersebut antara lain beberapa berita dari media yang memberitakan kegiatan tersebut. Sedangakan beberapa pasal yang dilanggar, jelas Rubi yakni, pasal 282 jo 306 jo 547 uu 7 tahun 2017 tentang pemilu.

“Dugaan kampanye terselubung yang diduga dilakukan Jokowi dikarenakan berpotensi merugikan peserta pemilu,” jelas Rubi

Rudi meyakini bahwa laporan tersebut akan membuktikan beberapa dugaan pelanggaran yang mereka temukan. Pihaknya berjanji akan mengawal proses pelaporan ini hingga selesai.

Karena itu, mereka meminta kepada pihak Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku*