Tanggapan Perludem Soal Penghentian Kasus Iklan Jokowi

Tanggapan Perludem Soal Penghentian Kasus Iklan Jokowi

JAKARTA, dawainusa.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, memberikan tanggapan serius terhadap penghentian kasus iklan Jokowi di media massa.

Diketahui, kasus ini telah dihentikan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Padahal sebelumnnya, Bawaslu menyatakan iklan tersebut memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

Menurut Titi, upaya penghentian kasus iklan dari pasangan petahana ini akan berdampak buruk terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Baca juga: Kritik Perludem Soal Tayangan Iklan Jokowi di Bioskop

Dikatakan demikian, karena kasus ini sudah memenuhi unsur kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU. Namun demikian, ada upaya untuk menghentikan penyelesaian kasusnya dengan alasan yang belum jelas.

“Saya kira ini jadi presden buruk, ini memicu kampanye, yang bisa sangat mungkin menjadi tidak terkendali karena pernyataan (jaksa dan polisi) itu seolah jadi legitimasi untuk peserta pemilu berbondong-bondong kampanye di media cetak dan elektronik,” kata Titi di Jakarta, Jumat (9/11).

Titi menambahkan, ketidaktegasan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan seluruh rangkaian pemilu akan memberikan peluang terciptanya pelanggaran-pelanggaran baru oleh siapapun.

Mereka yang berkepentingan dalam pemilu, terang Titi, berupaya melakukan kesalahan karena tidak akan diproses oleh pihak kepolisian. Karena itu, semua orang berlomba-lomba untuk melakukan kecurangan.

Jadwal Kampanye di Media Massa

Ketentuan tentang jadwal kampanye di media massa sudah dijelaskan dalam UU tentang pemilu dan peraturan KPU. Hal ini diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang Pemilu.

Adapun jadwal jadwal kampanye media massa berdasarkan kedua aturan ini yakni 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019 atau 21 hari sebelum memasuki masa tenang.

Bawaslu, dalam kajiannya terhadap kasus iklan Jokowi di media cetak telah melakukan proses investigasi. Pihak Bawaslu menegaskan, iklan tersebut telah memenuhi unsur kampanye dan pelanggaran pemilu. Pendapat ini juga diperkuat dengan pernyataan dari KPU yang dilayangkan pada 23 Oktober dan 6 November 2018.

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak, Ini Permintaan Perludem untuk KPU

Meskipun demikian, pendapat Bawaslu dan KPU dibantah oleh pihak kepolisian. Mereka menegaskan, iklan Jokowi di media massa tidak dapat ditindaklanjuti. Adapun alasannya karena iklan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

Dikatakan tidak melanggar aturan pemilu, demikian pihak kepolisian, karena pihak KPU belum mengeluarkan aturan yang memuat jadwal kampanye di media massa elektronik dan cetak. Karena itu, pihak kepolisian memilih jalan untuk menghentikan kasus tersebut.

Pihak kepolisian juga berlindung dibalik keterangan yang disampaikan oleh KPU terkait dengan jadwal kampanye media massa. Dalam proses penggalian keterangan dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak KPU mengatakan, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota perihal jadwal kampanye di media massa belum diterbitkan.

Perludem Menilai ‘Aneh’ Sikapi Kasus Iklan Jokowi

Menanggapi sikap kepolisian dan kejaksaan, Titi mengatakan, penilaian pihak kepolisian dan kejaksaan dalam kasus ini terbilang aneh. Dinilai aneh karena ketentuan tentang jadwal kampanye di media massa sudah jelas diatur dalam UU pemilu dan peraturan KPU.

Pendasaran kepolisian dan kejaksaan mengacu pada aturan jadwal kampanye yang belum dikeluarkan oleh KPU juga dinilai keliru besar.

Titi kembali menjelaskan, penilaian terhadap kasus iklan kampanye Jokowi di media masssa memenuhi unsur pelanggaran pemilu harus mengacu pada UU pemilu dan peraturan KPU.

Penilaian tersebut tidak mengacu pada jadwal kampanye yang belum dikeluarkan oleh KPU. “Ketetapan itu sangat tidak diperlukan karena jadwal kampanye itu sudah tegas ada di dalam pasal 276 UU Nomor 7 tahun 2017 maupun PKPU yang mengatur soal kampanye,” jelas Titi.

Baca juga: Ketua Perludem: Jangan Sampai Daerah Dipimpin oleh Tersangka KPK

Titi pun meminta, keberadaan Sentra Gakkumdu perlu dievaluasi. Keberadaan Gakkumdu dinilai Titi membuat Bawaslu tidak merdeka dalam menentukan sikap dan melakukan evaluasi terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu yang ditemukan.

Bawaslu juga kehilangan jati dirinya sebagai pihak yang paling berwenang menyatakan suatu perkara merupakan tindak pidana pemilu. “Sehingga kalau polisi dan jaksa punya pemahaman berbeda, Bawaslu tidak bisa berbuat apa-apa,” ungkap Titi.

Sentra Gakkumdu sendiri dibentuk pada tahun 2004 yang lalu. Badan ini dibentuk dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi antara lembaga dalam menangani tindak pidana pemilu.

Tetapi, menurut Titi, keberadaaan lembaga ini sudah mengalami disorientasi. Badan koordinasi ini secara tiba-tiba menjadi forum yang bisa mempengaruhi putusan suatu perkara yang dilaporkan ke Bawaslu.*

COMMENTS