Tanggapan KWI Soal RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Tanggapan KWI Soal RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

JAKARTA, dawainusa.com Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), memberi tanggapan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang telah diputuskan menjadi RUU usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rapat paripurna tanggal 16 Oktober 2018.

Diketahui, dalam salah satu poin RUU tersebut, Pemerintah bersama DPR berencana memasukan sekolah minggu dan katekis masuk dalam RUU Pesantren. Rencana tersebut mendapat reaksi beragam dari sejumlah kalangan.

Menanggapi hal itu Komisi Wali Gereja Indonesia memberikan beberapa pokok pikiran sebagai bahan pertimbangan bagi DPR dan Pemerintah.

Baca juga: Romo Benny Susetyo Soal Sekolah Minggu Masuk RUU Pesantren

Pada intinya KWI mengapresiasi Pemerintah dan DPR karena memberikan perhatian penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan yang terencana dan terpadu bagi setiap pemeluk agama. Meski demikian, KWI mengingatkan agar keterlibatan negara jangan sampai masuk ke hal-hal yang merupakan privasi setiap agama.

“Kami mengapresiasi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan itu sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran Negara dalam rangka melindungi dan mencerdaskan setiap warga negara melalui penyelenggaraan pendidikan yang terencana dan terpadu bagi setiap pemeluk agama. Namun kami berharap bahwa Negara tidak terlalu jauh mengatur urusan teknis pendidikan agama karena setiap agama memiliki kekhasannya masing-masing,” demikian tanggapan KWI sebagaimana diterima Dawainusa.com.

Selain itu, KWI mengatakan, orientasi pendidikan agama bukan sebatas pada penguasaan ilmu (menjadi ahli) tetapi menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggungjawab sebagai perwujudan pengamalan ajaran, nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan dalam agama.

“Demikian pula tujuan pendidikan agama Katolik tidak sebatas penguasaan pengetahuan agama Katolik namun terutama adalah melahirkan pribadi-pribadi yang beriman dan bertanggungjawab baik terhadap imannya, diri sendiri dan sesamanya,”.

Adapun berbagai bentuk kegiatan pendidikan informal dan nonformal Katolik yang disebut dalam RUU pada dasarnya merupakan wujud dari orientasi pendidikan khas katolik tersebut. Apalagi menurut KWI, RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini belum menggambarkan pemahaman yang komprehensif terhadap Pendidikan Agama Katolik.

“Hal itu terbukti dengan masih adanya konsep dan istilah yang keliru atau kurang tepat sehingga dapat menimbulkan kebingungan dan permasalahan yang amat mendasar,”.

Ketua dan Sekjen KWI

Ketua dan Sekjen KWI – ist

Belum Pernah Dikonsultasikan Ke Institusi Gereja

KWI juga mengatakan, RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaanitu belum pernah dikonsultasikan dan mendapat taggapan serta masukan dari institusi Gereja Katolik di Indonesia. Pada hal menurut KWI, hal itu penting dilakukan sehingga aspirasi dari Gereja dan umat katolik bisa menjadi bahan pertimbangan dalam RUU tersebut.

Sementara terkait pasal-pasal dalam RUU tersebut, KWI menemukan beberapa poin krusian dan konsideren yang membutuhkan perubahan dan/atau tidak perlu di ataur lagi. Hal-hal yang perlu diatur itu mencakup beberapa hal berikut:

a. Judul RUU perlu dipertimbangkan kembali mengingat secara keseluruhan RUU ini mengatur Pendidikan Agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu, dan Pesantren didalam RUU menurut kami sebagai bagian dari Pendidikan Agama Islam.

b. Pasal 1 angka 9 rumusan Pendidikan Keagamaan Katolik belum lengkap karena pendidikan Keagamaan Katolik tidak hanya bersumber pada ajaran agama Katolik, tetapi juga pada Kitasb Suci dan Tradisi.Oleh karena itu, perlu perumusan kembali agar isi dan maknanya benar-benar sesuai dengan ajaran Gereja Katolik.

c. Pasal 3 huruf a perlu diberikan penjelasan terhadap makna kata ta’awun, tawazun, dan tawasut dikarenakan kata-kata tersebut masuk dalam tujuan dari pengaturan RUU ini yang hanya dikenal dan dipahami oleh agama Islam. Sementara tujuan ini diberlakukan untuk keseluruhan agama dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan.

d. Terhadap kekeliruan pasal 81 huruf e yang memasukan pendidikan Diniyah yang tidak dikenal dalam pendidikan agama katolik dan pasal 83 angka 1 yang memasukan pendidikan keagamaan kristen, pada hal pasal itu berbicara tentang pendidikan keagamaan katolik.

e. Pasal 85, pasal 86 dan pasal 87 yang mengatur pendidikan nonformal, serta pasal 88 yang mengatur pendidikan informal harus dihapus karena pendidikan nonformal dan informal merupakan salah satu wujud periabadatan Gereja Katolik yang diatur secara internal dan mandiri oleh Gereja Katolik.

Selain beberapa point di atas, terhadap RUU Pesantren dan pendidikan keagamaan, KWI akan memberikan Daftar Isian masalah (DIM) sandingan secara lengkap kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan pengisian DIM dan kepada DPR RI dalam membantu pembahasan RUU ini pada Tingkat I (satu) sesuai tahapan pembentukan undang-undang.

Tanggapan KWI Atas RUU Pesantren

[pdf-embedder url=”https://www.dawainusa.com/wp-content/uploads/2018/10/TANGGAPAN-KWI-Atas-RUU-Pesantren.pdf” title=”TANGGAPAN KWI Atas RUU Pesantren”]