Tanggapan Ketua DPR RI Soal Dana Saksi Parpol di Pemilu 2019

Tanggapan Ketua DPR RI Soal Dana Saksi Parpol di Pemilu 2019

JAKARTA, dawainusa.com – Rencana penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk saksi partai politik di Pemilu 2019 menuai perdebatan. Perdebatan ini setidaknya dilatarbelakangi oleh ketiadaan payung hukum yang tepat untuk mengatur pendanaan tersebut.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo sendiri enggan memberikan komentar terlalu jauh soal dana saksi menggunakan APBN.

Sesuai dengan kewenangan masing-masing alat kelengkapan dewan, demikian Bambang, maka yang berwewenang untuk memberikan penjelasan secara rinci terhadap masalah ini adalah Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Karena itu, pihaknya memberikan kesempatan kepada pihak Banggar untuk mencari payung hukum yang tepat terkait pengaturan dana saksi tersebut.

Baca juga: Pilpres 2019, Pantaskah Kedua Kubu Bicara soal Politik Kebohongan?

“Kami persilakan Banggar untuk menemui payung hukumnya, kami pimpinan hanya menyuarakan nanti keputusannya,” kata Bambang di Jakarta, Selasa (23/10).

Ia menambahkan, masalah dana saksi partai politik ditanggung oleh APBN sepenuhnya menjadi tanggungjawab Banggar DPR. Posisi pimpinan DPR dalam hal ini hanya berkewajiban untuk menyampaikan kepada publik tentang keputusan final dari wacana tersebut.

“Kami hanya juru bicara parlemen sehingga apapun yang jadi keputusan alat kelengkapan dewan kami akan suarakan kepublik dan pemerintah,” jelas politisi Golkar tersebut.

Peluang Gunakan APBN untuk Pemilu 2019 Kecil

Menanggapi wacana di atas, Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin menilai, peluang dana saksi partai politik untuk Pemilu 2019 menggunakan APBN sangat kecil.

Hal ini disebabkan karena masa waktu pembahasan RAPBN 2019 sudah mendekati tahap akhir. Karena itu, pihak Banggar kesulitan untuk mengakomodasi usulan seperti ini.

Dengan batas waktu pembahasan RAPBN yang mendekati batas akhir, maka Banggar DPR dan pemerintah sulit untuk mencari ruang yang tepat untuk membahas persoalan ini.

Baca juga: Melihat Tanda-tanda Kerapuhan Koalisi Prabowo-Sandi

Jika usulan ini tetap ingin diakomodir oleh pemerintah, maka pihak Banggar akan mencari payung hukumnya. Namun, hingga saat ini, kata Aziz, Banggar belum menemukan celah hukum yang tepat. “Masih ada ruang tapi memang ruangnya semakin sempit,” jelas Azis.

Lebih lanjut Aziz menjelaskan, waktu pembahasan RAPBN akan selesai pada kamis (25/10). Sementara, hingga saat ini, pemerintah belum memberikan persetujuan terhadap usulan tersebut dengan alasan tidak adanya payung hukum yang jelas.

Ia menambahkan, pihak Banggar tidak ingin mengambil resiko memutuskan kebijakan dana saksi partai politik tanpa dasar hukum yang jelas. Keputusan tanpa landasan hukum yang tepat akan memberikan konsekuensi hukum tersendiri terutama bagi Banggar DPR.

Pemerintah Tegas Menolak

Sementara itu, pemerintah melalui Wakil Menteri Kuangan Mardiasmo menyatakan, menolak usulan penggunaan dana APBN untuk saksi partai politik di Pemilu 2019. Salah satu alasan mendasar dari Mardiasmo adalah karena usulan tersebut akan membebani keuangan negara.

Selain itu, Mardiasmo juga menjelaskan, pemerintah telah mengucurkan anggaran negara untuk pelatihan saksi partai politik. Pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan hal itu ialah Komisi Pemilu Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pengaturan tentang hal tersebut di atas, menurut Mardiasmo, telah diatur secara jelas dalam Undang-undang Pemilu yang sedang berlaku hari ini.

Baca juga: Bendera Dibakar, dari Kemarahan FPI hingga Klaim Selamatkan Tauhid

Dengan demikian, pemerintah tidak akan membuat aturan baru untuk kepentingan yang sama. “Enggak, kita ikuti UU Pemilu. Kita sudah bahas dan di dalam UU Pemilu sudah ada APBN,” jelas Mardiasmo.

Mardiasmo kembali menegaskan, pemerintah dengan tegas ingin melaksanakan ketentuan tentang UU pemilu. UU pemilu menjadi acuan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pemilu.

Dengan demikian, pemerintah tidak mempunyai alasan lagi untuk menyetujui usulan baru dari DPR tentang dana saksi partai politik.

“Kan sudah ada di UU itu, yang dianggarkan di Bawaslu saja. Coba kita lihat dulu, UU Pemilu katakan begitu,” tutupnya.*