Tanggapan GMKI Soal Sekolah Minggu Masuk RUU Pesantren

Tanggapan GMKI Soal Sekolah Minggu Masuk RUU Pesantren

JAKARTA, dawainusa.com Keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR menetapkan RUU Pesantren dan pendidikan keagamaan mendapat tanggapan dari Ketua Umum terpilih Pengurus Pusat Gerakan Mahasiwa Kristen Indonesia (PP GMKI) Periode 2018/2020, Corneles Galanjinjinay.

Diketahui, RUU ini tidak hanya mengatur tentang pesantren dan pendidikan keagamaan. Namun, rancangan undang-undang ini juga akan mengatur tentang sekolah minggu yang terdapat dalam agama Kristen.

Dalam keterangannya kepada Dawainusa, Corneles mengatakan, negara Idonesia dibangun di atas keberagaman dan kemajemukan. Kamajemukan dan keberagaman ini menjadi realitas sosiologis yang tidak bisa dibantah dan harus diterima oleh seluruh komponen anak bangsa.

Baca juga: PP PMKRI Soal Sekolah Minggu Masuk RUU Pesantren

Karenanya, pembentukan peraturan perundang-undangan apapun bentuknya harus memperhatikan hal prinsip yang disebutkan di atas.

“RUU Pesantren dan Pendidikan Informal keagamaan adalah bentuk Turbulensi Keberagaman, negara tidak boleh sewenang-wenang mengatur urusan privat keagamaan,” kata Corneles di Jakarta, Minggu (28/10).

Ia menambahkan, pembentukan peraturan perundangan di Indonesia telah diatur dalam UU tersendiri. Pengaturan ini berkaitan dengan proses maupun isi dari suatu undang-undang.

Dengan demikian, RUU Pesantren dan pendidikan keagamaan harus memperhatikan ketentuan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ketum PP GMKI

Ketum PP GMKI Corneles Galanjinjinay. – ist

Belajar dari Para Pendiri Bangsa

Lebih lanjut Corneles menjelaskan, semestinya pengusul RUU Pesantren dan pendidikan kegamaan yang akan mengatur sekolah minggu di dalamnya belajar banyak dari para pendiri bangsa.

Apa yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa berkaitan dengan Pancasila adalah bentuk penerimaan terhadap bentuk keragaman yang ada. Seluruh entitas keragaman yang ada di Indonesia diakui dalam Pancasila.

Proses perumusan terhadap ideologi negara Pancasila, demikian Corneless, memang tidak terlepas dari perdebatan-perdebatan yang sangat tajam.

Baca juga: Romo Benny Susetyo Soal Sekolah Minggu Masuk RUU Pesantren

Ada upaya untuk menjadikan nilai dalam satu agama tertentu menjadi ideologi negara. Namun pada akhirnya, semua sepakat menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara karena pertimbangan keragaman yang ada di Indonesia.

Karena itu, menurut Corneless, anggota DPR yang akan membahas RUU Pesantren dan pendidikan keagamaan harus belajar banyak dari sejarah tentang Indonesia. Sejarah berdirinya negara kesatuan Republik Indoensia (NKRI). Dengan demikian, RUU yang akan dibahas menjadi UU tidak akan mengancam segala bentuk keragaman yang ada.

“Para elite politik (anggota DPR) belajar dari para pendiri bangsa sehingga tidak menghasilkan RUU yang mengancam keberagaman di negara ini,” jelas Corneles.

Corneles juga menambahkan, anggota DPR juga perlu bejalar lebih banyak mana yang menjadi urusan negara dan mana yang termasuk urusan privat masing-masing agama.

Mengingat kebebasan agama telah diakui secara tegas dalam konstitusi negara. Karenanya, tidak ada pihak yang bisa mengintervensi kebebasan itu atas dasar alasan apapun.

“Sejak negara ini berdiri para pendiri bangsa sudah memisahkan antara urusan agama dan urusan negara,” jelasnya.

RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Dicabut

Melihat dampak lebih jauh dari RUU tersebut, Ketua Umum GMKRI terpilih ini meminta rancangan undang-undang ini untuk dicabut. RUU ini tidak boleh dilanjutkan proses pembahasannya. Ia juga manambahkan, GMKI secara nasional akan konsisten untuk terus menolak pembahasan RUU ini.

GMKI demikian Corneles melihat beberapa pasal yang berpotensi mengancam kebebasan serta aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak dan muda-mudi gereja.

Pasal tersebut antara lain Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 70, Pasal 85 ayat (3) dan ayat (4). Salah satu pasal di atas mengatur soal kurikulum dan jumlah peserta sekolah minggu.

Baca juga: Petisi Tolak Sekolah Minggu Masuk RUU Pesantren Ramai Dukungan

Menurut Corneles, sekolah minggu atau apapun aktivitas nonformal yang dilakukan oleh anak-anak dan muda-mudi gereja merupakan bentuk kegiatan pengembangan iman.

Kegiatan ini tidak bisa dilepaspisahkan dengan dari ibabah. Karena itu, negara tidak bisa mengaturnya secara formal dalam bentuk undang-undang.

Jika negara masuk untuk mengatur kegiatan nonformal dalam gereja kristen, akan berakibat buruk dan fatal. Selain membuat kegiatan-kegiatan nonformal dalam gereja menjadi kaku dan tidak berkembang, keragaman Indonesia juga akan terganggu.

“RUU Pesantren dan pendidikan informal keagamaan ini sangat berpotensi merugikan kepentingan orang kristen, oleh karnanya atas nama keberagaman dan toleransi maka RUU ini harus dibatalkan,” pungkasnya.*