Tak Penuhi Janji Kampanye, Seorang Wali Kota Dipasung Warga

Tak Penuhi Janji Kampanye, Seorang Wali Kota Dipasung Warga

Daniel Salvador, seorang warga yang ikut memasung wali kota tersebut mengungkapkan dirinya dan warga yang lain berani menghukum wali kota tersebut karena tak memenuhi janjinya dan berbohong. (Foto: Javier Delgado sedang dipasung warga - ist)

BOLIVIA, dawainusa.com Miris sekaligus terasa lumrah menemui pemimpin yang lupa dengan janji-janji masa kampanye. Namanya mencari kekuasaan, bisa dengan mengelabui nurani rakyat dengan janji muluk-muluk, tetapi ternyata gagap dan gagal untuk mewujudkannya.

Sanksi publik terhadap pengingkaran janji tersebut palingan menghujatnya dan tidak memilihnya kembali. Namun, tidak demikian yang terjadi di Kota San Buenaventura, Bolivia. Seorang wali kota yang tidak memenuhi janji-janji masa kampanye dipasung rakyatnya sendiri, sebagaimana dilansir Oddity Central Selasa (6/3).

Adapun wali Kota yang pasung warga tersebut ialah Javier Delgado. Kejadian tersebut terjadi pada 25 Februari lalu ketika wali kota di kota kecil di bagian utara Bolivia tersebut datang untuk meresmikan sebuah jembatan yang dibangun menggunakan pajak rakyatnya.

Baca juga: Pemerintah Mesir Dinilai Lemah Hadapi Kelompok Teroris

Kejadian itu tak disangkanya. Ketika tiba di tempat tersebut ia disambut dengan hukuman tersebut. Selama kurang lebih sejam ia dipasung dan warga yang memasungnya itu  mengelilinginya.

Daniel Salvador, seorang warga yang ikut memasung wali kota tersebut mengungkapkan dirinya dan warga yang lain berani menghukum wali kota tersebut karena tak memenuhi janjinya dan berbohong. Mereka  (warga) pernah memintanya untuk beraudiensi, namun tak diindahkan.

“Dia tidak memenuhi janjinnya dan berbohong.Dia juga tidak mendengarkan permintaan warga yang menginginkan audiensi,” kata Salvador dilansir Radio Fides.

Delgado: Warga Diperdaya oleh Musuh Politik Saya

Terkait hukuman yang ditimpakan atasnya tersebut, Javier Delgado menuturkan, warganya diperdaya oleh musuh politiknya yang ada di wilayah tersebut. Ia mengaku setelah dirinya menjelaskan duduk perkara yang persoalkan warganya, pihak yang memasungnya itu meminta maaf.

“Setelah saya diberi kesempatan untuk menjelaskan, warga meminta maaf kepada saya setelah mereka diperdaya oleh ‘orang ini’,” kata Delgado kepada La Razon.

Baca juga: Diperlakukan Tidak Adil, Anak-Anak NTT Tuntut Ganti Rugi ke Australia

Adapun yang dimaksudkan dengan”Orang ini” oleh Delgado, yakni musuh politiknya dari kalangan pengusaha lokal. Mereka berusaha menggagalkan jembatan yang membutuhkan masa pembangunan dua tahun tersebut.

Delgado mengklaim musuh politiknya yang merupakan pengusaha angkutan sungai dan penebangan kayu sakit hati dengan dirinya karena membangun jembatan di daerah tersebut. Di mana jembatan tersebut mematikan jasa angkutan sungai dari musuhnya itu.

Pada saat kejadian tersebut, lanjut Delgado, dirinya menghadapi dengan tenang untuk tidak memperkeruh suasana. Bagi Delgado sendiri, hukuman tersebut merupakan hukuman yang ketika dalam selama 2, 5 tahun masa jabatannya sebagai wali kota tersebut. Yang pertama terjadi ketika dia baru beberapa bulan menjabat. Sementara yang kedua dilakukan oleh warga yang menguasai kantornya.

“Saya merupakan segelintir orang yang pernah merasakan hukuman tradisional ini. Jujur saja, saya tidak tahu mengapa diperlakukan demikian,” kata Delgado.

Sekelumit Tentang Hukuman Pasung di Bolivia

Hukuman pasung di Bolivia merupakan salah satu bentuk hukum tradisional. Hukuman ini disebut juga “keadilan sosial”. Hukuman ini dipakai manakala pemimpinnya melanggar salah satu dari tiga prinsip dasar.

Adapun ketiga prinsip dasar itu, yakni Yakni Ama Qhuilla, Ama Illulla, dan Ama Suwa (Jangan Malas, Jangan Berbohong, dan Jangan Menjadi Pencuri).

Baca juga: Mengaku Bersalah, Admin Muslim Cyber Army Menyesal dan Minta Maaf

Penggunaan hukumanan pasungan ini sudah dimasukkan dalam konstitusi negara tersebut pada tahun 2009. Namun. hukuman ini hanya untuk pelanggaran-pelanggaran kecil. Sementara untuk pelanggaran-pelanggaran besar tetap menjadi domain pihak berwajib, yakni pihak yudikatif.

Di sisi lain, Sosiolog Bolivia Óscar Rocabado mengaku belum pernah melihat praktik masyarakat seperti ini sebelumnya di negaranya. Menurutnya, San Buenaventura merupakan wilayah yang masih didominasi hutan. ”Itu tidak terjadi di seluruh Bolivia,” katanya, seperti dilansir BBC Mundo, Kamis (8/3).*