Suara Muhammadiyah untuk Islam yang Moderat dan Toleran

Suara Muhammadiyah untuk Islam yang Moderat dan Toleran

JAKARTA, dawainusa.com – Persoalan diskriminasi pemerintah Cina terhadap masyarakat muslimnya menjadi persoalan serius dan mencuat ke publik pekan kemarin. Dalam laporan Human Rights Watch, Cina disebut mengawasi minoritas muslim dengan menggunakan kecerdasan buatan dan big data.

Pengawasan ini dianggap oleh komunitas internasional sebagai pelecehan terhadap hak asasi manusia. Pernyataan ini kemudian dibantah oleh otoritas di Beijing sebagai fitnah yang keji terhadap negara. Beijing mengklaim sudah memperlakukan minoritas muslim Uighur di Provinsi Xinjiang dengan baik.

Baca juga: Jokowi-Ma’ruf dan Isu Islamofobia di Indonesia

Namun, terlepas dari penggunaan teknologi tersebut, diskriminasi yang sistematis terhadap muslim Uighur di sana bukan persoalan baru. Kebebasan masyarakat Muslim di sana dibatasi. Imam yang berceramah harus melapor. Bahkan, ritual keagamaan dianggap sebagai tampilan radikalisasi.

Diskriminasi ini bukan tanpa sebab. Etnis Uighur sendiri terlibat dalam gerakan pro kemerdekaan. Stereotip teroris dan separatis melekat dalam etnis tersebut. Berdasarkan laporan, kekerasan di sana dipicu oleh persoalan ketidakadilan sosial.

Oleh karena itu, dalam gejala intoleransi rasial yang masif terjadi di sana, gambaran Islam sebagai agama yang moderat dan toleran harus terus ditampilkan. Terkait hal ini, pemerintah Cina dan masyarakat Muslim di sana dapat belajar dari ormas Islam moderat Indonesia seperti Muhammadiyah.

Muhammadiyah Didorong Untuk Menyebarkan Islam yang Moderat di Cina

Melansir Antara, Djauhari Oratmangun, Duta Besar RI untuk Cina, memberikan dukungan bagi Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah Tiongkok atau yang disingkat PCIMT untuk menyebarluaskan nilai dan budaya Islam yang toleran kepada masyarakat di sana.

Dorongan ini ditujukan untuk memunculkan gambaran yang positif mengenai Indonesia dan agama mayoritasnya, Islam, kepada penduduk Cina. Semakin kesini, tidak dapat dipungkiri bahwa gambaran ekstremisme dan terorisme melekat kuat dalam Islam.

“Dengan demikian, maka masyarakat di Tiongkok khususnya tokoh dan masyarakat muslim semakin mengenal Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar yang menganut Islam moderat dan jauh dari paham ekstrimisme dan intoleransi,” tutur Djauhari dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/9).

Baca juga: Gelombang Populisme Islam dan Peluang AHY Sebagai Cawapres

Pernyataan ini terkait dengan kunjungan KH Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah dan jajaran pengurusnya untuk memenuhi undangan Pemerintah Cina. Undangan tersebut merupakan bagian dari niat Pemerintah Cina untuk meningkatkan hubungan erat antara kedua negara.

Intinya adalah memperkuat pertukaran antarmasyarakat kedua negara dan memperdalam kerja sama dalam bidang keagamaan. Terkait hal ini, Haedar berpendapat, kemajuan masyarakat yang diperolehnya secara spiritual harus diimbangi dengan kematangan intelektualnya.

Haedar menyoroti posisi generasi muda dalam membangun peradaban yang selaras tersebut. “ Saat ini generasi milenial, sebagai kunci utama proses transformasi dan kemajuan bangsa, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan mahir dalam menerapkan teknologi,” tuturnya.

Muhammadiyah: Agama, Pancasila, dan Budaya sebagai Fondasi Pembangunan

Sebagai salah satu organisasi Islam yang moderat, Muhammadiyah berperan penting untuk menyebarluaskan spirit toleransi antarumat beragama. Dalam konteks nasional, spirit ini disampaikan Muhammadiyah kepada dua pasangan capres-cawapres Pilpres 2019.

Muhammadiyah dalam pertemuannya dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Agustus lalu mendorong pasangan capres-cawapres tersebut untuk memperkuat Agama, Pancasila, dan Kebudayaan bangsa sebagai fondasi pembangunan.

Baca juga: Islam Jalan Tengah dan Keinginan Indonesia Untuk Negara Lain

“Agama, Pancasila, dan Kebudayaan luhur bangsa Indonesia hendaknya menjadi fondasi nilai dan sumber inspirasi yang mendasar dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan  strategis negara serta moral-spiritual bangsa,” tutur Haedar di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (13/8).

Intinya, Indonesia harus menghindari primordialisme Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang dapat mengancam persatuan bangsa. Pernyataan ini adalah poin pertama dari enam poin lainnya yang disampaikan oleh Haedar. Masukan yang sama sudah pernah ia sampaikan juga kepada Joko Widodo.

Menjelang Pilpres 2019, polarisasi identitas semakin menguat. Tentu, keberadaan organisasi Islam moderat seperti Muhammadiyah sangat diharapkan untuk menjaga keutuhan bangsa. Lebih jauh, peran ormas Islam ini diharapkan dapat menguat di kancah internasional untuk mempromosikan Islam di Indonesia.*