Soal Penolakan Legalisasi Miras oleh Mahasiswa Muhammadiyah Kupang

Soal Penolakan Legalisasi Miras oleh Mahasiswa Muhammadiyah Kupang

KUPANG, dawainusa.com – Rencana legalisasi miras yang lakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat penolakan dari sejumlah mahasiswa yang tergabung di dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kupang.

Melansir Antara, Ketua IMM Kupang Fatur Dopong mengatakan, penolakan itu dilakukan karena mereka menilai bahwa rencana Pemerintah NTT itu dapat merusak citra daerah tersebut sebagai daerah yang memiliki nilai toleransi yang baik untuk Indonesia.

“Kami menolak keras rencana Pemerintah Provinsi NTT untuk melegalkan miras karena akan menodai NTT yang dijuluki daerah dengan toleransi terindah ini,” kata Dopong ketika melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD NTT, Kamis (13/12).

Baca juga: Melihat Sejumlah Pernyataan Kontroversial Viktor Laiskodat

Selain alasan tersebut, Dopong juga mengatakan, rencana legalisasi miras tersebut dapat merusak kesehatan masyarakat NTT. Dampak buruk lain dari hal itu, lanjut Dopong, ialah dapat merusak moralitas dari generasi muda di daerah tersebut.

Dopong juga menekankan bahwa rencana legalisasi miras itu bertentangan dengan kultur atau budaya di NTT. Ia bahkan menyentil bahwa hal tersebut sama sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai atau ajaran-ajaran agama.

Dengan pertimbangan itu, mereka juga secara tegas menentang sikap Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman yang memberikan dukungan atas rencana yang dikeluarkan oleh Pemerintah NTT tersebut.

“Kecelakaan tertinggi di NTT akibat orang-orang konsumsi miras sehingga sangat disayangkan jika pihak kepolisian sendiri mendukung rencana kebijakan ini,” ujar Dopong.

Melalui aksi di depan Gedung DPRD NTT itu, mereka berharap agar aspirasi mereka ini dapat didengar oleh para wakil rakyat NTT. Dengan begitu, rencana pemerintah tersebut dapat dipertimbangkan dengan baik sebelum diberlakukan.

Soal Rencana Legalisasi Miras di NTT

Rencana legalisasi miras di NTT ini disampaikan secara langsung oleh Gubenur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. Ia berencana akan mencabut larangan memproduksi minuman keras beralkohol yang ada di daerah kepulauan tersebut.

“Minuman keras yang diproduksi warga harus terus berjalan karena ini merupakan bagian dari kreativitas warga kita dalam membangun usaha,” kata Viktor Laiskodat.

Baca juga: Gubernur Viktor Laiskodat dan Posisi Pendatang di NTT

Adapun miras yang dimaksudkan Laiskodat tersebut ialah seperti Arak, Moke, dan Sopi. Semuanya itu nantinya akan dikelolah dengan baik sehingga dapat diekspor ke luar negeri.

Bagi Laiskodat, rencana legalisasi produksi miras ini sangat berguna untuk mendukung ekonomi kreatif warga NTT. Dengan begitu, hal tersebut juga membantu perekonomian mereka.

“Kita harapkan ke depan kita punya industri pengolahan minuman keras lokal ini bisa bertumbuh dengan baik dan kita akan lihat NTT bangkit dan rakyat menjadi sejahtera,” ujar Laiskodat.

Didukung oleh Beberapa Bupati di NTT

Rencana legalisasi miras oleh Laiskodat ini mendapat dukungan dari sejumlah bupati yang ada di daerah tersebut. Bupati Timor Tengah Utara, Paulus SK Limu misalnya berdalih bahwa apa yang disampaikan Laiskodat itu sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat karena berkaitan langsung dengan mata pencaharian mereka.

“Saya sangat setuju dengan konsep itu dan saya sangat mendukung karena ada hubungannya dengan mata pencaharian masyarakat,” ujar Raymundus setelah melakukan pertemuan dengan Anggota Bada Anggaran DPRD TTU, Senin (19/11) lalu.

Baca juga: Dua Kota yang Paling Kotor di NTT Menurut Viktor Laiskodat

Bupati Sumba Tengah, Drs Paulus SK Limu juga menyatakan hal yang sama. Ia menjelaskan pemerintahannya akan mendukung langkah ini dengan cara membuat Peraturan Daerah (Perda) tentangnya.

Nantinya, demikian Limu, hal ini akan dibicarakannya dengan DPRD Sumba Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.

Adapun Polda NTT mendukung rencana Laiskodat tersebut karena mereka menilai bahwa hal tersebut dapat mengontrol praktik peredaran miras di daerah tersebut secara lebih bebas dan bablas.

“Kebijakan ini bukan untuk membiarkan peredaran miras lokal secara tidak terkontrol, terapi lebih kepada mengelola dan mengolah miras sehingga dapat dibuat berstandar sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan secara klinis,” kata Kapolda NTT Irjen Pol Drs Raja Erizman melalui Kabid Humas Kombes Pol Jules Abraham Abast di Kupang, Jumat (30/11).*

COMMENTS