Soal Penataan Kapal Wisata di Labuan Bajo, Pemerintah Terbitkan Perda

Soal Penataan Kapal Wisata di Labuan Bajo, Pemerintah Terbitkan Perda

LABUAN BAJO, dawainusa.com – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait penataan berbagai kapal wisata yang beroperasi di daerah tersebut.

Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dulla menerangkan, Perda tersebut dikeluarkan mengingat jumlah kapal wisata di Labuan Bajo saat ini sudah semakin meningkat.

Karena itu, keberadaan setiap kapal tersebut mesti diatur dengan sebaik mungkin agar dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan aturan keamanan dan ketertiban yang baik.

Baca juga: Unjuk Rasa Sambut Kedatangan Tim KLHK di Labuan Bajo

“Keberadaan kapal-kapal wisata di Labuan Bajo sekarang semakin banyak, untuk itu kami sementara siapkan Perda-nya agar tidak beroperasi sewenang-wenang,” kata Dulla di Labuan Bajo, Senin (20/8).

Sebagaimana diketahui, perkembangan wisata di daerah Labuan Bajo memang telah meningkatkan jumlah kapal yang beroperasi di seputar perairan di ujung barat Pulau Flores tersebut.

Catatan Dinas Perhubungan menampilkan, hingga akhir 2017, sudah lebih dari 300 kapal wisata yang setiap hari beroperasi di sekitar perairan Labuan Bajo serta Taman Nasional Komodo.

Selama ini, demikian Dulla, keberadaan berbagai kapal wisata tersebut sudah cukup memprihatinkan. Sebab, mereka menemukan terdapat sejumlah kapal sering beroperasi tidak sesuai dengan standar fasilitas keselamatan.

Padahal, jelas Dulla, ketidakpatuhan mereka terhadap hal tersebut sangat dapat berakibat fatal bagi keselamatan pelayaran.

“Tentang KIR, mesin, nahkoda, kapasitas, hingga fasilitas keselamatan seperti pelampung dan lainnya harus tertib, sekarang kami sementara persiapkan aturannya,” ujar Dulla.

Karena itu, dengan akan diterbit dan berlakunya Perda tersebut, pemerintah akan memiliki landasan hukum untuk mengatasi persoalan kapal wisata yang beroperasi di perairan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo tersebut.

“Semunya harus standar karena ini menyangkut keselamatan wisatawan, termasuk nanti juga diatur kapal-kapal harus membawa tong sampahnya sendiri,” tutur Dulla.

Labuan Bajo sebagai Destinasi Wisata Superprioritas

Perhatian pemerintah daerah Manggarai Barat terhadap perkembangan wisata di daerah tersebut memang mesti terus dilakukan secara maksimal.

Apalagi Pemerintah Pusat sendiri telah menetapkan daerah tersebut sebagai salah satu destinasi wisata superprioritas di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Promosi Wisata Dinas Pariwisata NTT Eden Klakik pada Juni lalu.

Penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi superprioritas tersebut dilakukan bersamaan dengan tiga wilayah wisata lainnya di Indonesia, yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Candi Borobudur di Yogyakarta dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Labuan Bajo juga ditetapkan menjadi destinasi kunjungan delegasi pertemuan IMF-WB pada Oktober 2018,” terang Eden Klakik di Kupang, Senin (18/6).

“Kami sudah mendapat pemberitahuan resmi bahwa Labuan Bajo selain telah ditetapkan menjadi Badan Otoritas Pariwisata, juga menjadi destinasi super prioritas selain Danau Toba (Sumatera Utara), Candi Borobudur (Yogyakarta), dan Mandalika (Nusa Tenggara Barat),” lanjut dia.

Dengan penetapan status tersebut, Kementerian Pariwisata sendiri juga telah menyediakan program jangka pendek (quick wins) untuk Labuan Bajo.

Program ini di antaranya ialah pembangunan pedestrian di Jalan Soekarno Hatta dan pembangunan pusat wisata kuliner di Kampung Ujung.

Program cepat lainnya yang juga akan dilakukan pada 2018 ini di Labuan Bajo ialah pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kampung Air dan pembangunan jembatan penghubung Kampung Air dengan Bukit Pramuka.

Selain itu juga ada pemasangan 20 titik tambat kapal (mooring buoy) di Taman Nasional Komodo (TNK). Hal ini dilakukan untuk menjaga terumbu karang di kawasan itu agar tetap utuh.

Semua program tersebut akan dilaksakan setelah Labuan Bajo ditetapkan sebagai destinasi super prioritas. “Pemasangan fasilitas tambat kapal wisata ditargetkan selesai semuanya dalam tahun 2018,” jelas Eden.

 Kembangkan Pembangunan Bandara 

Pengembangan dan peningkatan sektor wisata di daerah tersebut juga mesti didukung dengan peningkatan sarana transportasi udara menuju daerah tersebut seperti pengembangan infrastruktur bandara.

Pemerintah pusat sendiri sudah menegaskan bahwa pengembangan Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo juga akan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

“Bandara Komodo merupakan prioritas pemerintah untuk dikembangkan karena merupakan salah satu dari 10 daerah wisata unggulan nasional,” jelas Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Ardu Jelamu di Kupang, Jumat (8/6).

Landasan pacu Bandara Komodo ini, jelas Jelamu, akan diperpanjang sehingga pesawat berukuran besar dimungkinkan mendarat di sana. Dengan demikian, wisatawan mancanegara dapat terbang secara langsung ke daerah tersebut.

Pengembangan Bandara Internasional ini tidak cuma dilakukan di Labuan Bajo. Semua destinasi wisata unggulan secara nasional juga bandaranya akan terus dikembangkan.

“Seperti Bandara Silangit di Sumatera Utara yang dikembangkan jadi bandara internasional karena daerah itu memiliki destinasi wisata Danau Toba yang merupakan bagian dari unggulan nasional,” jelas dia.

Jelamu mengatakan, seluruh layanan penerbangan internasional ke provinsi berbasis kepulauan tersebut masih menunggu kesiapan Bandara Komodo ini.

“Ketika selesai dikembangkan nanti, maka kami berharap penerbangan internasional seperti dari China, Jepang, Australia, dan lainnya segera masuk ke Labuan Bajo,” kata Jelamu.

“Layanan penerbangan langsung dari Jakarta, Surabaya, Bali, Makassar, juga sudah terkoneksi dengan NTT, kemudian untuk antardaerah sendiri di NTT juga sudah terhubung dengan 14 bandara aktif, yang masih kami nantikan itu hadirnya penerbangan internasional,” lanjut dia.*