Singgung Soal Reformasi Pajak, Megawati Ingatkan Pentingnya SIN
Foto/Ist

Dawainusa.com – Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri mengingatkan pentingnya Single Identification di tengah hangatnya pembicaraan soal reformasi perpajakan.

Megawati mengingatkan optimalisasi penerimaan negara bisa dilaksanakan dengan memperkuat program Single Identification Number (SIN) atau Nomor Identitas Tunggal Perpajakan yang pernah berhasil saat di era pemerintahannya.

Hl itu diungkapkan Megawati dalam Webinar bertema ‘Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Penerapan SIN Pajak Demi Kemandirian Fiskal Indonesia’, Jakarta, Jumat (28/5/2021).

Megawati mencatat, bahwa pada 2001 sampai 2004 silam, target penerimaan pajak tercapai dan rasio pajak sebesar 12,3 persen.

“Pada tahun 2001 penerimaan pajak mengalami surplus Rp1,7 triliun, dan tahun 2002 kembali surplus, serta membukukan penerimaan pajak lebih dari Rp180 triliun. Bahkan pada tahun 2002 dan 2003, penerimaan pajak mampu menutupi pengeluaran rutin negara,” ungkapnya.

Megawati
Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri/Ist

Baca jugaDukung Kemajuan UMKM, Begini Kata Wali Kota Kupang

Megawati Jelaskan Dasar Filosofis SIN

Putri Presiden Soekarno itu menjelaskan soal bagaimana dasar filosofis dari program tersebut.

Awalnya, menurut Megawati, adalah perspektif ideologis Presiden RI Pertama sekaligus Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno yang menegaskan jalan Trisakti.

“Yaitu berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Dalam konteks itu, sektor keuangan dilihat sebagai pilar penting bagi Indonesia yang berdaulat dan sekaligus berdiri di atas kaki sendiri,” ujarnya.

Megawati mengaku, saat dirinya presiden, situasi tak mudah. Dia harus bekerja membangun kedaulatan perekonomian Indonesia di tengah berbagai krisis multidimensi yang terjadi pada saat itu.

Megawati mengatakan, tugas menyelesaikan krisis moneter dan krisis ekonomi sebagai akar persoalan krisis politik dan sosial yang terjadi kala itu dapat diselesaikan.

“Bayangkan, lebih dari 300 ribu kasus kredit macet dapat diselesaikan sesuai dengan perintah TAP MPR pada saat itu,” katanya.

Di tengah proses itu, lanjut Megawati, dirinya lalu menyentuh soal reformasi perpajakan.

Megawati mengaku beruntung bisa bertemu sosok Hadi Purnomo, yang waktu itu adalah Dirjen Pajak.

Menurut Megawati, Hadi adalah sosok teknokrat, sangat memahami kebijakan fiskal melalui reformasi perpajakan.

Baca jugaGubernur Laiskodat Harapkan Bambu Dibudidayakan Sebagai Tanaman Utama

Hadi juga sekaligus menghadirkan sistem perpajakan sebagai sebuah instrumen keadilan sosial.

Bersama Hadi, Megawati lalu bisa memahami pentingnya SIN Pajak. Semangatnya adalah konsep transparansi perpajakan.

Megawati merasa konsep itu cocok karena Bung Karno sebagai pendiri negara juga telah mengenalkan konsep tersebut.

Pada 31 Desember 1965, Bung Karno mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 1965 mengenai Peniadaan Rahasia bagi aparat pajak.

Dengan Perppu tersebut, maka seluruh bank wajib memberikan semua keterangan yang dianggap perlu oleh Menteri Iuran Negara.

“Jadi, kalau orang sekarang menggembar-gemborkan transparansi, sebenarnya Bung Karno, sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia, sudah terlebih dahulu mengenalkan konsep transparansi dalam sistem perpajakan kita dari tahun 1965,” ungkapnya.

Dalam 100 hari kepemimpinannya sebagai presiden, Megawati berusaha menggolkan proposal SIN Pajak kepada DPR dan berhasil, karena SIN Pajak tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun 2001 tentang APBN 2002.

Selain UU itu, disahkan pula Keppres Nomor 72 Tahun 2004 yang salah satu tujuannya yaitu meningkatkan pendapatan negara dari perpajakan melalui SIN Pajak.

Saat itu, menurut Megawati, konsep perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga telah dirampungkan, tentunya dengan memasukkan konsep SIN Pajak ke dalamnya.

Akhirnya UU tersebut disahkan oleh DPR RI melalui UU Nomor 28 Tahun 2007.

Namun ternyata UU tersebut masih ada hambatannya. Megawati menyebutkan, adanya UU lain yang masih mengatur mengenai kerahasiaan, seperti contohnya UU Perbankan.

Masalah-masalah itu akhirnya diselesaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2017, yang disahkan DPR melalui UU Nomor 9 Tahun 2017 sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 28 Tahun 2007.

“Maka Perppu Nomor 2 Tahun 1965, lalu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001, dan Keppres Nomor 72 Tahun 2004, serta Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017, saya kira merupakan sebuah rangkaian dalam satu garis lurus sebagaimana pengelolaan perpajakan seharusnya dilakukan,” ujarnya.*