Soal Lockdown, Indonesia Tak Ingin Gagal Seperti di Beberapa Negara

Pemerintah menilai, kebijakan lockdown yang sudah diterapkan oleh beberapa negara lain nyatanya menimbulkan dampak baru.

Soal Lockdown, Indonesia Tak Ingin Gagal Seperti di Beberapa Negara
Lockdown di India - ist

dawainusa.com Pemerintah Indonesia tidak akan menerapkan opsi lockdown atau karantina wilayah demi mencegah penyebaran virus corona. Hal itu disampaikan Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Senin (30/3/2020).

Pemerintah menilai, kebijakan lockdown yang sudah diterapkan oleh beberapa negara lain nyatanya menimbulkan dampak baru. Indonesia secara tegas tidak akan mengikuti apa yang sudah diterapakan oleh beberapa negara.

Baca juga: Karantina Wilayah: Ketika Pemda Lebih Tegas dari Jokowi

“Kemudian dapat dipastikan bahwa pemerintah dalam hal ini negara tidak mengikuti apa yang telah dilakukan sejumlah negara yang ternyata juga tidak efektif dalam mengambil kebijakan dan justru menimbulkan dampak yang baru,” ujar Doni.

Adapun negara yang sudah menerapkan kebijakan lockdown adalah, Italia, Prancis, Malaysia, hingga India. Namun, kebijakan lockdown di India secara nasional malah berujung kacau.

Menurut Doni, kebijakan lockdown harus dipikirkan secara matang dan hati-hati. Apabila tidak, yang ada justru akan membuat angka penyebaran corona meningkat akibat kerumunan masyarakat.

“Berkaca ke sejumlah negara yang telah memutuskan lockdown atau karantina wilayah ternyata gagal justru masalah baru. Sehingga ada penumpukan masyarakat sangat besar dan masyarakat alau ada 1-2 yang terpapar, bayangkan betapa banyaknya warga yang tadinya negatif jadi positif (corona),” jelas Kepala BNPB itu.

Dia pun meminta agar semua pihak mengikuti dan mendukung kebijakan terkait corona yang diputuskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pemerintah kini memilih menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus corona.

“Oleh karenannya keseimbangan ini akan senantiasa menjadi perhitungan dan tentunya juga dengan melibatkan sejumlah pakar dibidang hukum. Selanjutnya akan diterbitkan Perppu dalam waktu depan ini,” kata Doni Monardo.

Ilustrasi – ist

PSBB dan Darurat Sipil Diterapkan

Dalam rapat terbatas terkait Laporan Gugus Tugas Covid-19, Presiden Jokowi meminta agar kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan.

Selain penerapan PSBB, Jokowi juga menghendaki penerapan darurat sipil. Kebijakan ini diterapkan karena Jokowi ingin menempuh langkah yang lebih efektif.

Baca juga: 5 Biarawati Indonesia di Italia Positif Corona Covid-19

“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi, sehingga saya sampaikan juga tadi bahwa perlu didampingi kebijakan darurat sipil,” ujar Jokowi.

Jokowi meminta para menteri membuat regulasi yang mengatur tentang penerapan pembatasan sosial berskala besar ini. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat menerapkan sejalan dengan pemerintah pusat.

“Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas sebagai panduan bagi provinsi, kabupaten, kota. Sehingga mereka bisa kerja,” katanya.

Dalam akun @fadjroel, ia menyatakan bahwa Jokowi telah menetapkan tahapan baru perang melawan covid-19 yaitu pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan. Namun jika keadaan sangat memburuk dapat menuju darurat sipil.*