Soal LGBT di Tanah Air, Ini Sikap Wapres Jusuf Kalla

Soal LGBT di Tanah Air, Ini Sikap Wapres Jusuf Kalla

Jusuf Kalla menanggapi polemik terkait keberadaan kaum LGBT di tanah air. Menurutnya, sebagai kenyataan sosial, kaum LGBT ada di Indonesia. Namun, kenyataan sosial itu tidak diterima secara formal. (Foto: Wapres RI, Jusuf Kalla - Tempo.co).

JAKARTA, dawainusa.com Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla (JK) menanggapi polemik terkait keberadaan kaum leisbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di tanah air.

Menurut Kalla, sebagai kenyataan sosial, kaum LGBT ada di Indonesia. Namun, kenyataan sosial itu tidak diterima secara formal.

“Bahwa kenyataannya ada, itu iya, selama tidak berkampanye ke luar. Itu memang suatu keadaan sosial masyarakat yang memang ada, tetapi tidak untuk secara formal. Itu urusannya masing-masing pribadi,” ujar Wapres, Selasa (23/1) lalu.

Baca juga: Survei: Mayoritas Warga Indonesia Terancam Dengan Adanya LGBT

Karena tidak diterima secara formal, ekspresi kaum LGBT di ruang publik pun dibatasi. Negara tidak memfasilitasi keberadaan mereka. Hak-hak mereka di muka umum tidak ditanggung oleh negara.

Wapres Kalla menegaskan LGBT sebagai perilaku seksual menyimpang (konteks: Indonesia) tidak akan pernah dilegalkan secara hukum. Tidak ada pengakuan legal terkait keberadaan mereka.

LGBT di Tanah Air: Tidak Ada yang Berani Meng-golkan

Wacanana tentang LGBT muncul setelah pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan saat memberi sosialisasi pilar kebangsaan di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sabtu (20/1) lalu.

Ketua Umum PAN itu mengungkapkan di DPR sedang ramai soal LGBT dan ada lima partai yang mendukung keberadaan LGBT di tanah air. Namun, Zulkifli tidak menyebut nama partai yang dimaksud.

Baca juga: Tim Wilson: Politisi Australia yang Lamar Pacar Sesama Jenis di Parlemen

Pernyataan Ketua MPR ini disangkal Ketua DPR Bambang Soesatyo. Menurut Soesatyo, yang masih menjabat Ketua Komisi III kala itu, yang sedang dibahas di DPR mengenai RUU Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang salah satu pasalnya membahas mengenai perluasan penindakan pidana terhadap perilaku LGBT.

“Semangat kami dalam pembahasan RUU KUHP. Selain menolak LGBT, ada perluasan pemidanaan perilaku LGBT. Jadi tidak hanya pada pencabulan terhadap anak di bawah umur saja, tetapi juga hubungan sesama jenis itu dapat dikategorikan pidana asusila,” jelas Bambang.

Sementara itu, terkait dengan pernyataan Zulkifli, Wapres Kalla mangakui tidak mengetahui ada proses seperti itu di DPR. Kalau pun ada wacana yang bergulir, menurut dia, tidak akan ada pihak atau partai politik yang berani menggolkan.

“Saya tidak tahu proses di DPR seperti apa, tetapi saya kira tidak ada yang berani menggolkan itu secara formal di indonesia,” kata Wapres Kalla.

Jangan Sampai Masuk ke Ranah Privat!

Ratna Batara Munti dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan mengingatkan, negara tidak perlu masuk dalam ranah privat soal LGBT. Negara harus hati-hati jangan sampai terjadi diskriminasi.

“Negara boleh hadir kalau memang ada tindak pidana yang merugikan pihak lain, dan itu semua sudah diatur dalam KUHP,” tegas Ratna dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (25/1/2017).

Pasalnya, muncul wacana aturan dalam KUHP yakni Pasal 292 yang diperluas, sehingga seks sesama jenis antara orang dewasa bisa dipidana meskipun tanpa paksaan dan kekerasan. Namun, wacana ini dinilai bisa melanggar hak privasi masyarakat.

Baca juga: Australia Akan Sahkan Aturan Tentang Pernikahan Sesama Jenis

Adapun dalam Pasal 292 KUHP, perilaku homoseksual bisa dipidana ketika seorang dewasa mencabuli anak di bawah umur. Sedangkan, perilaku seks sesama jenis untuk sesama pria atau perempuan dewasa tak dapat dijerat pidana.

Sementara itu, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto  menilai, wacana untuk memidanakan perilaku seks sesama jenis ini membuat hukum di Indonesia menjadi mundur dan terbelakang.

Menurut dia, hukum seperti ini mengulang abad gelap Eropa yang sudah ditinggalkan sekitar 500 tahun lalu. “Moralitas dan etika kalau dijadikan hukum negara, akan menjadikan negara menjadi sangat jahat,” ucap dia.*