Soal Korupsi di NTT, Wakil Gubernur Nae Soi Akan Datangkan KPK

Soal Korupsi di NTT, Wakil Gubernur Nae Soi Akan Datangkan KPK

KUPANG, dawainusa.com – Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Yosef Nae Soi menegaskan bahwa pihaknya akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk datang ke daerahnya tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Nae Soi saat menghadiri kegiatan Pelatihan Peningkatan Pendamping Lokal Desa Rayon V di Hotel Sylvia, Kota Maumere, Pulau Flores, Senin (5/11).

Baca juga: Alokasi Dana Desa untuk NTT Pada 2018 Mencapai Rp2,5 Triliun

Nae Soi menjelaskan bahwa sejauh ini, NTT telah menjadi salah satu daerah yang paling korupsi di Indonesia. Akibatnya, wajah NTT di mata publik Indonesia menjadi buruk.

Karena itu, ia berkomitmen untuk menghilangkan citra buruk yang melekat pada NTT tersebut dengan berupaya menghilangkan segala bentuk praktik koruptif yang selama ini kerap terjadi di dalamnya.

“Kami yang mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke NTT. Persepsi Propinsi NTT nomor empat korupsi di Indonesia, akan kami hilangkan. Lima tahun lagi, kita harus berani katakan kepada Indonesia bahwa kita tidak korupsi. Kita bersih-bersih dari sekarang,” ujar Nae Soi.

Nae Soi Minta Pendamping Desa Harus Bekerja Secara Profesional

Sementara itu, kepada sejumlah pendamping desa yang menghadiri kegiatan pelatihan tersebut, Nae Soi meminta agar nantinya mereka mesti bekerja secara lebih profesional.

Nae Soi menjelaskan, para pendamping desa memang memiliki honor yang sangat kecil. Honor tersebut, jelas dia, tidak sebanding dengan besarnya dana desa yang akan didampinginya.

Meski begitu, Nae Soi meminta kepada para pendamping desa tersebut untuk tidak menjadikan hal itu sebagai alasan bahwa mereka tidak menjalankan atau mengabaikan tanggung jawab mereka di desanya.

Selain itu, hal penting lain yang mesti diperhatikan oleh para pendamping desa tersebut ialah soal integritas diri. Maksudnya, para pendamping desa mesti mampu mengendalikan diri untuk tidak tergiur dengan dana desa yang ada.

Baca juga: Laporan Belum Tuntas, Dana Desa Tahap II Tidak Disalurkan ke Merauke dan Ambon

Sebab keberadaan dana desa yang jumlahnya cukup besar itu di tengah honor para pendamping desa yang tidak sebanding dengannya, potensi praktik korupsi akan semakin besar dan sangat dimungkinkan untuk terjadi.

“Sama seperti juga kepala desa, 30 hari berturut-turut tidak berada di desa dianggap telah almahrum. Saya minta kerja dengan hati dan punya komitmen. Pendamping desa juga agen pembaharuan di desa,“ ujar Nae Soi.

Karena itu, demikian Nae Soi, untuk tidak terjadinya kemungkinan seperti itu, para pendamping desa mesti merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang baik serta keahlian yang cukup.

Dengan demikian, mereka mampu mendampingi pengelolahan dana desa yang ada secara lebih bijak dan adil, yakni dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa.*

COMMENTS