Soal Instruksi Kewajiban Berpakaian Muslim di Aceh Barat

Soal Instruksi Kewajiban Berpakaian Muslim di Aceh Barat

JAKARTA, dawainusa.com – Instruksi Bupati Aceh Barat, Ramli Mansur agar pemerintahannya tidak memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang tidak berpakaian sesuai dengan syariat Islam mendapat tanggapan dari pihak Komnas Perempuan.

Ketua Komnas Perempuan, Azriana mengatakan bahwa instruksi tersebut sangat diskriminatif. Ia menjelaskan perintah bupati itu jelas-jelas bertentangan dengan semangat konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI) ini.

“Kalau dilihat dari perspektif hak konstitusional dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, jelas ini diskriminatif. Untuk bisa mengakses layanan publik, orang kan tidak boleh dibeda-bedakan,” kata Azriana dilansir BBC Indonesia, Minggu (9/10).

Karena itu, Azrina mengatakan bahwa apabila perintah ini tetap dijalankan oleh Pemerintah Aceh Barat, para warga yang dirugikan sebaiknya mengadukan hal tersebut kepada pihak Ombudsman RI.

Baca juga: HTI Dukung PBB: Syariat Islam Ditegakkan, Rezim Jokowi Harus Diganti

Azrina juga mengatakan bahwa meskipun Aceh diberikan keistimewaan untuk mengatur pemerintahannya, yaitu dengan dapat menjalankan syariat Islam, hal itu tidak berarti bahwa pemerintah bisa mengatur tata busana masyarakat.

“Cara berbusana itu kan bagian dari ekspresi dari bagaimana masyarakat meyakini agamanya. Dan regulasi tentang busana, kita sebut itu diskriminasi karena orang dibatasi hak konstitusionalnya,” jelas Azrina.

“Meskipun Aceh menerapkan syariat Islam, itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip nondiskriminasi yang ada dalam konstitusi. Kan tidak semua penduduk di Aceh beragama Islam?” lanjut dia.

Masalah yang terjadi di Aceh Barat ini, demikian Azrina, merupakan bukti dari lemahnya tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri dalam mengawasi lahirnya berbagai macam Perda yang berlatar belakang agama.

Idealnya, Kementerian Dalam Negeri memiliki perangkat tertentu yang bisa mendeteksi dan mengetahui apakah suatu Perda mengandung potensi diskriminatif atau tidak.

“Perda-perda yang mengatur busana bukan cuma di Aceh, di daerah lain juga ada. Jadi memang harusnya perda-perda ini mendapat perhatian serius sejak dalam rancangan. Tidak tahu apakah Kemendagri ini tidak bisa mencegah atau belum memberikan perhatian,” ungkap Azrina.

Soal Instruksi Bupati Aceh Barat

Instruksi Bupati Aceh Barat, Ramli Mansur agar seluruh jajaran pemerintahannya tidak boleh memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berpakaian tidak sesuai dengan syariat Islam itu disampaikannya di Meulaboh pada Jumat (7/12) lalu.

Berbagai layanan publik yang dimaksudkan Ramli Mansur itu seperti pengurusan e-KTP, Kartu Keluarga serta berbagai kepentingan administrasi publik lainnya.

Dalil yang diucapkan oleh Ramli Mansur saat itu ialah agar syariat Islam betul-betul ditegakan di daerah tersebut serta mengacu pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syariat Islam bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam.

“Kalau ada pejabat atau kepala dinas yang melayani warga muslim, tapi tidak memakai busana secara Islami, dia akan saya copot dari jabatannya,” kata Ramli Mansur.

Baca juga: Pilpres 2019: Alumni 212 Tuntut Prabowo Terapkan Hukum Islam

Terkait dengan perintah ini, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat, Muhammad Isa mengatakan bahwa aturan ini sebenarnya sudah berlaku sejak lama di daerah tersebut.

Setiap kantor, jelas dia, telah ditetapkan sebagai kawasan berbusana Muslim. “Semua harus mengikuti aturan kita dan itu bukan hal yang sulit untuk sekadar menutup aurat. Aceh sendiri diberi keistimewaan tentang pelaksanaan syariat Islam,” kata dia.

Adapun berpakaian seperti syariat Islam itu, demikian Isa, untuk perempuan, mereka mesti mengenakan penutup kepala seperti jilbab dan baju yang menutup aurat, ditambah tidak boleh bercelana ketat. Sedangkan untuk laki-laki, mereka harus mengenakan celana yang ukurannya di bawah lutut.

“Kalau non-Muslim minimal pakai kain untuk menutup kepala dan itu bukan mengintimidasi lho. Tetap akan dilayani sesuai aturan. Saya kira mereka (warga non-Muslim) juga tidak akan keberatan dengan aturan yang kita berlakukan. Tidak ada masalah, persentase mereka juga kecil sekali,” ujar Isa.

Isa juga mengklaim bahwa aturan ini sesungguhnya sudah diterima oleh warga setempat. Tidak ada masyarakat, kata dia, yang menolak adanya aturan tersebut. “Sudah kewajiban seorang Muslim melaksanakan syariat Islam terutama berpakaian, mengapa harus dikomplain?” tutup dia.*

COMMENTS