Soal Eksepsi Novanto, Ini Komentar KPK dan Keberatan JPU

Soal Eksepsi Novanto, Ini Komentar KPK dan Keberatan JPU

Eksepsi Novanto atas surat dakwaan jaksa penuntut umum ditanggapi oleh KPK dengan tetap mengedepankan dalil hukum yang ada. Sementara JPU, atas eksepsi SN itu meminta KPK menolaknya karena dakwaan JPU dinilai sesuai tata cara yang berlaku. (Foto: Setya Novanto - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Hari ini majelis hakim akan mengadakan sidang lanjutan terhadap kasus KTP Elektronik dengan agenda putusan sela atas nota keberatan (eksepsi) yang diajukan terdakwa Setya Novanto.

Menanggapi hal itu juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan KPK telah mengambil sikap untuk memberi jawaban atas eksepsi Novanto di pengadilan dengan mengedepankan substansi hukum yang ada.

“Sejak KPK menuangkan jawaban eksepsi dan menyampaikan ke pengadilan tentu saja substansi hukum kami yakin dengan jawaban yang sudah disampaikan itu. Semuanya sudah kami jawab sesuai dengan substansi hukum dan materi eksepsi,” kata Febri.

Baca juga: Anggaran Polisi Seperti KPK, Ini Alasan Kapolri Tito

Namun meskipun begitu Febri menyampaikan, terkait pembuktian apakah benar terdakwa Setya Novanto menerima uang sebesar 3,7 juta dolar AS maka hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara.

Ia lalu mengatakan lembaganya tidak mau berandai-andai apakah eksepsi dari Novanto itu diterima atau ditolak oleh Majelis Hakim.

“Tentu itu waktu yang tepat membuktikannya adalah pada saat persidangan, dan sebaiknya jika berbicara apa yang menjadi sikap hakim pada putusan sela, kita tunggu saja seperti apa putusan selanya,” pungkas Febri.

JPU KPK Minta KPK Tolak Eksepsi Novanto

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK meminta agar keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum mantan ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-Elektronik ditolak oleh majelis hakim.

“Kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, satu, menolak keberatan/eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa; dua menyatakan bahwa surat dakwaan No Dak-88/24/12/2017 tanggal 6 Desember 2017 yang telah kami bacakan pada tanggal 13 Desember 2017 telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP; tiga menetapkan untuk melanjutkan persidangan ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum,” kata jaksa penuntut umum KPK dalam sidang pembacaan tanggapan di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta, Kamis (28/12).

Baca juga: Anggaran Sedang Dihitung, Rekrutmen CPNS 2018 Akan Segera Dibuka

Sebagaimana diketahui pada sidang 20 Desember 2017 kemarin, tim pengacara Novanto yang dipimpin Maqdir Ismail telah mengajukan sejumlah keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Dasar keberatan itu antara lain mengenai kerugian keuangan negara yang tidak nyata dan tidak pasti. Ketidakpastian perhitungan itu menurut tim kuasa hukum Novanto terbukti dari surat dakwaan Irman dan Sugiharto serta Andy Agustinus.

Dalam surat dakwaan itu kerugian negara adalah senilai Rp2,31 triliun berdasarkan perhitungan BPKP tidak memperhitungkan penerimaan 3,7 juta dolar AS atau setara Rp10,4 miliar untuk Charles Susanto dan Rp 2 juta untuk Tri Sampurno yang seluruhnya sebesar Rp105,3 miliar.

“Seharusnya, jika 7,3 juta dolar AS itu benar, nilai kerugian negara ikut bertambah. Tapi ini tidak. Nilainya sama dengan perhitungan tahun sebelumnya,” ujar ketua tim kuasa hukum Setya Novanto Maqdir Ismail.

Pada hal, kata Maqdir, KPK sudah meminta BPK menghitung ulang kerugian negara pada September lalu, namun kerugian negara masih belum berubah. Seharusnya, jika penerimaan uang itu benar, ada pertambahan kerugian negara sampai Rp 94 miliar.

“Yang pasti tidak pernah disebut adanya penerimaan 7,3 juta dolar AS. Hal ini menyimpulkan KPK tidak cermat dalam unsur kerugian negara. Adanya perbedaan membuktikan jumlah kerugian negara menjadi tidak pasti,” kata Maqdir dalam eksepsi.

Terkait keberatan itu, jaksa penuntut umum menilai hal itu justru memperlihatkan ketidakpahaman penasihat hukum akan perbedaan unsur memperkaya/menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan unsur merugikan keuangan negara.

“Adapun mengenai dalil penasihat hukum mengenai perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak nyata dan pasti karena tidak memperhitungkan penerimaan uang yang dilakukan oleh terdakwa, Charles Susanto dan Tri Sampurno tersebut di atas memperlihatkan ketidakpahaman tim kuasa hukum akan perbedaan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan unsur kerugian negara,” kata jaksa Eva.

Selain tidak paham Eva juga menilai tim kuasa hukum Novanto gagal dalam memahami laporan perhitungan kerugian keuangan negara No. SR-338/D6/01/2016 tanggal 11 Mey 2016.* (RAG).