Siti Zuhro: Keberadaan DPD Telah Menyimpang dari Tujuan Awal

Siti Zuhro: Keberadaan DPD Telah Menyimpang dari Tujuan Awal

"DPD dikunci menjadi utusan daerah, dipaksa menjadi utusan daerah tapi dipilih secara pemilu," jelasnya.

Dawainusa.com -Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai, keberadaan DPD telah menyimpang dari tujuan awalnya. Setidaknya, ada salah satu mendasar dari penilaian tersebut. Ia menilai, DPD telah diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai politik.

Menurutnya, DPD secara historis merupakan perwakilan daerah. DPD bukan merupakan utusan dari kalangan partai politik. Jadi, ada masalah besar ketika DPD dimasuki oleh orang dengan latar belakang parpol.

“DPD dikunci menjadi utusan daerah, dipaksa menjadi utusan daerah tapi dipilih secara pemilu. Jadi ada standar ganda di situ,” kata Siti di Jakarta, Sabtu,(23/3/2019)

BacaAHY: Tenaga Honorer Kurang Diperhatikan Selama Masa Jokowi

Ia menambahkan, DPD sejaka pendiriannya diarahkan untuk menyurakan kepetingan daerah. Perkembangan hari ini, DPD mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan semangat awalnya. Polemik internal kelembagaan juga turut menjadi penghambat bagi kerja DPD.

“Sebagai lembaga legislatif tentunya dia (DPD) harus juga punya fungsi legislasi, itu yang tidak dimiliki,” jelas Siti.

Akhmad Muqowam: DPD Bermasalah Sejak Awal

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Akhmad Muqowam mengatakan, Lembaga DPD sejak awal bermasalah. Masalah ini berlanjut dalam hal pengaturan tata tertib lembaga DPD. Dalam tatib DPD, tidak disebutkan kewajiban bagi anggota DPD berdomisili di daerah.

Hal ini, lanjut Muqowam, membuat DPD kurang mengenal tugas dan fungsinya dengan baik. Selain itu, anggota DPD juga kurang dikenal oleh masyarakat di daerah.

Namun, ia menegaskan, DPD harus tetap dipertahankan keberadaannya. Kuncinya, seluruh anggota memiliki komitmen berasama untuk menegaskan kembali fungsinya.

“Kami sepakat di DPD kita harus khusnul khatimah, berakhir dengan baik,” tegas Muqowam.

BacaIni Hasil Terbaru Survei Litbang Kompas Terkait Pilpres 2019

DPD sendiri memiliki fungsi terkait dengan legislasi untuk kepentingan daerah. DPD juga berperan untuk memperjuangkan kepentingan dana trasnfer ke daerah pemilihannya. Selain itu, DPD berperan aktif dalam dalam urusan pemekaran daerah otonomi baru.

“Lalu yang kedua adalah memberikan fondasi bagi DPD akan datang untuk kembali kepada undang-undang (konstitusi) sehingga persepsi itu tidak ada yang berbeda-beda,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberadaan DPD tetap dipertahakan dengan catatan ada upaya perbaikan.Upaya tersebut yakni meluruskan kembali DPD sesuai dengan cita-cita awal pembentukannya. Dengan demikian, anggota DPD benar-benar menjadi perwakilan daerah di parlemen.

Dorong Penguatan Kelembagaan DPD

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron. Ia mengatakan, mengembalikan DPD sesuai cita-cita awal, langkah penguatan kelembagaan harus diambil. DPD harus didorong menuju fungsi utamanya sesuai dengan amanat konstitusi.

Adanya masalah internal dalam DPD menjadi penyebab sehingga fungsinya tidak efektif. Kendala utama yakni upaya merebut pucuk pimpinan dalam DPD sendiri. Padahal, anggota DPD sangat diharapkan untuk membawa aspirasi dari daerah.

“Sebetulnya jelas tugas itu, hanya saja barangkali DPD lebih menonjol konfliknya daripada tugasnya pada akhirnya,” jelas Herman.

BacaBawaslu Segera Bentuk Tim Patroli Awasi Masa Tenang

Herman mengusulkan, ada perubahan dalam sistem pemilihan anggota DPD. Anggota DPD mesti dipilih di daerah sesuai daerah pemilihan masing-masing. Jadi, pemilihan anggota DPD dipisahkan dengan pemilihan secara nasional.

Untuk diketahui, DPD memiliki beberap fungsi yang harus dijalankan. Adapun fungsi tersebut yakni fungsi pertimbangan, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

Fungsi legislasi berkaitan dengan urusan usulan rancangan undang-undang. Fungsi ini juga terkait dengan keikusertaan DPD dalam membahas rancangan UU. Tetapi, pembahasan tersebut dilaksanakan bersama dengan DPR.

Sedangkan fungsi petimbangan yakni memberi pertimbangan berkaitan dengan fungsi DPD. Sementara fungsi pengawasan yakni mengawasi otonomi daerah, dana perimbangan daerah, serta sumber daya alam.*

COMMENTS