Sindiran Keras PKB ke PSI Soal ‘Dosa’ Parpol Lama

Sindiran Keras PKB ke PSI Soal ‘Dosa’ Parpol Lama

JAKARTA, dawainusa.com Persaingan antara partai politik menjelang pemilihan umum legislatif 2019 semakin nampak ke publik. Salah satunya bisa dilacak dari manuver politik yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI mulai membongkar dosa-dosa politik yang dilakukan oleh parpol yang sudah lama berdiri.

Salah satu parpol lama yang memberikan reaksi terhadap manuver PSI tersebut adalah PKB. Wasekjen PKB Daniel Johan mengatakan, PSI berani melatangkan teriakan tersebut karena mereka partai baru. PSI juga belum mempunyai pengalaman dalam pemerintahan.

“Biasanya yang gembar-gembor ngaku sebagai partai yang bersih, justru akan malu sendiri karena terbukti sebaliknya,” kata Daniel di Jakarta, Jumat (26/10).

Baca juga: Kegenitan Politik di Balik Keberanian PSI Ungkap ‘Dosa’ Partai Lama

Ia pun mengingatkan kepada PSI untuk lebih banyak belajar. Mengingat PSI adalah partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu. Karenanya, harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat agar mendapat kursi di parlemen.

Daniel Johan

Wasekjen PKB Daniel Johan – ist

Diminta Hati-Hati Berbicara

Menurut Daniel, semua partai politik memiliki keinginan yang sama untuk melakukan perang melawan tindak pidana korupsi. Tindak pidana pidana korupsi menjadi musuh bersama yang harus diberantas. Tidak ada parpol yang menginginkan kadernya melakukan tindak pidana korupsi.

“Tak satupun partai di negeri ini yang mengajarkan kepada kadernya untuk melakukan korupsi. Setiap partai memiliki kebijakan terkait pakta integritas dalam rekrutmen kadernya. PKB sendiri memiliki tindakan yang tegas terkait komitmen pemberantasan korupsi, PKB menjadi partai terdepan yang menolak pencalegan kembali mantan koruptor,” jelas Daniel.

Daniel tidak membantah bahwa begitu banyak kader partai politik lama yang selama ini terjebak dalam kejahatan kerah putih. Perbuatan ini sering memberi stigma buruk kepada parpol oleh masyarakat. Namun, ia menegaskan, sekarang ini ada KPK yang bertugas untuk melakukan penindakan terhadap kader parpol yang melakukan korupsi.

Daniel pun mengingatkan bahwa upaya untuk membangun demokrasi yang baik merupakan tanggungjawab semua parpol. Parpol juga bertanggungjawab secara langsung mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Karena itu, ia meminta antara parpol untuk tidak saling tuding satu sama lain.

Terhadap upaya untuk mencapai cita-cita tersebut di atas butuh perjuangan bersama. Tidak bisa hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja. Mencapai perubahan dibutuhkan tindakan nyata bukan sekedar slogan partai yang terpampang pada baliho-haliho.

“Untuk mewujudkan pemerintahan maupun kepartaian yang bersih, bukan sekedar slogan, sistem ini menjadi tantangan yang besar utk kita semua, perlu kajian yang mendalam dari seluruh stakeholder,” ungkap Daniel.

tsamara Amany

Ketua DPP PSI Tsamara Amany – ist

Sindiran dari Ketua DPP PSI Tsamara Amany

Sebelumnya, Ketua DPP PSI Tsamara Amany memberikan sindiran keras kepada partai politik yang sudah lama berdiri. Sindirin ini disampaikan atas dasar perilaku parpol lama yang sering mewariskan dan membuat dosa baru dalam perpolitikan tanah air.

Setidaknya, ada dua point penting yang disampaikan oleh Tsamara terkait dengan kebiasaan parpol lama yang masih dilakukan. Pertama adalah terkait dengan komitmen melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua yakni terkait dengan masih menerapkan mahar politik.

Baca juga: Prahara Partai Hanura, Daftar Dosa-dosa Oso dan Sikap Politik Wiranto

Tsamara melihat, begitu banyak kader parpol yang masih melakukan korupsi. Upaya pihak kepolisian dan KPK menghukum mereka yang terbukti melakukan tindak pidana seakan tidak memberi efek jera. Karenanya, dibutuhkan suara -suara perubahan untuk menghentikan semua itu.

Menurut Tsamara, dua persolan di atas masalah yang harus ditinggalkan oleh semua partai politik. Tatanan perpolitik Indonesia tidak akan berjalan dengan baik jika kader parpol masih melakukan korupsi. Mahar politik juga harus segera ditinggalkan agar mendorong partisipasi aktif warga negara dalam berpolitik.

“Kita tidak tahu apa yang terjadi dan dibicarakan. Tapi kabar yang santer beredar selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar. Tak ada uang, tak ada pencalonan,” jelas Tsamara.*