Silang Pendapat Seputar Polemik Sel Mewah Novanto

Silang Pendapat Seputar Polemik Sel Mewah Novanto

JAKARTA, dawainusa.com Eks Ketua DPR RI, Setya Novanto, dikabarkan mendapatkan fasilitas Lapas yang mewah di Sukamiskin. Terkait hal ini, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta publik agar persoalan tersebut tidak didramatisasi.

Airlangga mengatakan, publik harus menghargai hasil keputusan dan mereka yang sedang menjalani prosedur. Namun, ia tidak ingin menanggapi lebih jauh terkait sel Novanto yang dinilai mewah. Baginya, sel tersebut tergolong nyaman untuk narapidana.

Baca juga: Inilah Akar Skandal Pelecehan di Gereja Menurut Paus Fransiskus

“Jadi kita nggak perlu dramatisasi,” kata Airlangga di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (15/9).

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, tidak mau intervensi lebih jauh terkait kasus ini. Menurutnya, ini adalah urusan Kementerian Hukum dan HAM. Ombudsman dapat melaporkan apa saja yang ditemui di sel tersebut, termasuk pelanggaran SOP.

“Itu kan kemarin jadi isu. Kemudian semua pihak Menkum HAM segera melakukan penyelidikan dan menegakkan keadilan. Kita serahkan ke Menkum HAM,” tutur Doli di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9).

Kondisi sel Novanto diketahui saat sidak Ombudsman RI yang dipimpin oleh Ninik Rahayu pada Kamis (13/9). Dalam sidak tersebut, ninik ditemani oleh kepala perwakilan dan 11 asisten Ombudsman.

Dari Sidak tersebut, Ninik menemukan bahwa kamar yang ditempati Pak Novanto lebih luas dua kali lipat. Kamarnya dilengkapi kasur dan selimut. Lalu ada meja dan rak buku dalam kamar tersebut, serta exhaust fan dan kloset duduk.

Yasona Diminta Mundur oleh PKS

Dari hasil sidak tersebut disimpulkan bahwa kondisi sel Novanto lebih mewah dibandingkan sel narapidana lainnya.

Terkait diskriminasi dan kelalaian ini, PKS meminta Menkum HAM, Yasona Laoly, untuk bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya.

Baca juga: Sejumlah Fakta di Balik Pembunuhan Karyawati Bank di Lembang

Ketua DPP PKS bidang Politik Pipin Sopian mengusulkan agar Pak Yasona bersedia mundur. Ia bahkan mengklaim bahwa kalau Prabowo-Sandi terpilih di 2019, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi.

Saat ditemui wartawan di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9), ia menggarisbawahi, penegakan hukum harus diarahkan untuk semua kalangan, tanpa diskriminasi. Ia mendorong agar Kemenkum HAM segera membersihkan praktik diskriminasi seperti ini.

“Saya kira hukum itu harus ditegakkan ke semua pihak, termasuk di sel. Apa sih sebetulnya inti dari lapas itu. Intinya adalah setiap terpidana harus mendapatkan hukuman setimpal dan kalau misalnya tidak ada keadilan, yang akan terjadi adalah chaos,” ujarnya.

Dalam operasi mendadak tersebut, sel Novanto memiliki luas yang lebih besar dari kamar narapidana lainnya. Ombudsman juga mendapati Novanto sedang berada bersama M Nazaruddin, Bendahara Partai Demokrat.

Sebagaimana yang terkonfirmasi dari foto yang beredar, Novanto dan Nazaruddin terlihat sedang asyik berbincang.

Terkait temuan ini, Masinton Pasaribu, angota Komisi III DPR, turut bersuara dengan nada yang terkesan membela. Ia mengatakan, Lapas Sukamiskin memang dibangun sesuai lapas di Eropa sejak jaman penjajahan dulu.

Di Eropa, demikian Masinton, lapas memiliki rancangan terbaik dan fasilitas yang manusiawi bagi narapidana.

“Sukamiskin ini kan lapas yang khusus narapidana korupsi. Nah itu dibangun zaman Belanda. Pada masa Belanda, Lapas Sukamiskin adalah lapas yang standar Eropa. Kalau kita lihat, desainnya Lapas Sukamiskin sangat bagus.” tutur Masinton, Sabtu (15/9).

Merunut sejarah, Masinton mengatakan bahwa di zaman Belanda saja, lapas didesain dengan sangat manusiawi. Sekarang, lapas perlu diperbaiki karena dinding-dindingnya sudah rusak dan pasirnya berjatuhan.

Masinton mengatakan bahwa Lapas Sukamiskin harus segera dibenah, termasuk sel untuk koruptor. Kamarnya harus memiliki standar yang jelas dengan fasilitas yang perlu dipertimbangkan.

Terkait hal ini, Komisi III DPR berencana untuk mengagendakan rapat dengan Dirjen Pas Kemenkum HAM Sri Puguh Utami. Dalam rapat tersebut temuan Ombudsman akan dibandingkan dengan temuan Komisi III. Apakah keduanya memiliki standar yang sama?*