Sikap Viktor Laiskodat Soal Gerakan #2019GantiPresiden di NTT

Sikap Viktor Laiskodat Soal Gerakan #2019GantiPresiden di NTT

JAKARTA, dawainusa.com – Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat menanggapi soal gerakan #2019GantiPresiden yang direncanakan akan digelar deklarasinya di daerah yang dipimpinnya itu.

Ia mengatakan, rencana deklarasi gerakan tersebut tidak akan dipermasalahkannya selama hal itu memiliki izin dari pihak kepolisian.

“Bukan masalah di hashtag-nya, tapi di izin. Dikasih enggak [oleh kepolisian]? Kalau dikasih ya jangan [dilarang],” ujar Laiskodat di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/9).

Baca juga: Larang Aksi #2019GantiPresiden, Sebuah Ekspresi Kepanikan Pemerintah

Seperti diketahui, sebelumnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) NTT Sisilia Sona menegaskan bahwa gerakan #2019GantiPresiden dilarang untuk dideklarasikan di NTT.

Sona mengatakan, daerah NTT tidak akan membiarkan aksi tersebut berlangsung. Apabila tetap akan ada aksi itu, demikian Sona, para pembuat aksi akan langsung berhadapan dengan aparat kepolisian daerah setempat.

“Jika ada organisasi massa yang hendak melakukan gerakan #2019gantipresiden# maka akan berhadapan dengan aparat keamanan,” ucap Sona di Kupang, Selasa (4/9).

Gerakan #2019GantiPresiden Dilarang oleh Pihak Kepolisian

Sona menerangkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sendiri telah mengumumkan bahwa gerakan #2019GantiPresiden ini sudah dilarang. Karena, gerakan ini juga harus ditolak untuk dideklarasikan di daerah berbasis kepulauan itu.

Adapun pernyataan resmi dari pihak Kesbangpol NTT itu dilakukan sebagai tanggapan atas rencana Presidium Gerakan #2019GantiPresiden bernama Hajenang yang diketahui akan melakukan deklarasi di Marombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada 10 November 2018 nanti.

Baca juga: Sindiran Keras Hotman Paris untuk yang Ngotot Ganti Presiden

Hajenang tersebut ialah seorang yang diketahui pernah menjadi tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang dan juga ialah seorang pengacara.

Sona sendiri menegaskan bahwa terkait rencana Hajenang ini, pihaknya akan terus menggali berbagai macam informasi.

“Kami juga akan segera berkoordinasi dengan pihak Universitas Muhammadiyah Kupang untuk menggali informasi lebih dalam mengenai rencana kegiatan tersebut,” ujar Sona.

Bagian dari Pendidikan Politik

Terkait dengan rencana Hajenang untuk menggelar deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di NTT itu, ia mengatakan bahwa hal itu dilakukan sebagai bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat.

Pendidikan politik ini dilakukan, jelas Hajenang, dilakukan agar masyarakat di NTT tidak salah tafsir dan salah simpul soal gerakan #2019GantiPresiden ini.

“Gerakan yang saya bangun adalah lebih ke pendidikan politik. Supaya masyarakat jangan salah tafsir tentang gerakan #2019GantiPresiden,” kata Hajenang, Senin (3/9).

Hajenang sendiri menegaskan bahwa gerakan ini sebenarnya bukan merupakan sebuah makar yang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Bagi dia, gerakan ini dilakukan untuk mendialogkan secara kritis soal kebijakan-kebijakan strategis bangsa yang selama ini belum mampu menjawab segala macam kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Dampak Larangan #2019GantiPresiden bagi Jokowi

“Tidak ada kampanye di jalanan lalu teriak-teriak dan mencela atau memfitnah tokoh-tokoh penting di republik ini tanpa dasar argumen yang jelas,” tutur Hajenang.

Terkait inisiasi rencana deklarasi gerakan ini di NTT, Hajenang mengaku bahwa hal itu dilakukan tidak karena diperintah oleh pihak tertentu. Rencana ini, kata dia, memang murni sebagai sebuah keinginan politiknya.

Senada dengan Hajenang, sebelumnya, salah satu penggagas aksi tersebut, yakni Mardani Ali Sera menilai bahwa gerakan #2019GantiPresiden dapat mendongkrak partisipasi publik dalam perpolitikan Indonesia.

Ia menerangkan, gerakan tersebut merupakan bagian dari ekspresi kebebasan berserikat dan berpendapat yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia untuk menghadapi dan menanggapi berbagai fenomena politik di tanah air.

“Gerakan #2019GantiPresiden ini bagian dari kebebasan berkumpul dan berserikat serta menyatakan pendapat. Justru gerakan ini sudah memberi kontribusi bagi terwujudnya partisipasi aktif warga bagi proses politik yang terjadi,” ujar Mardani di Jakarta, Minggu (26/8).

Gerakan #2019GantiPresiden ini, terang Mardani, sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negara ini. Sebab, kata dia, demokrasi pada hakikatnya ialah kedaulatan berada di tangan rakyat.

Karena itu, partisipasi masyarakat dalam sebuah negara demokratis seperti di Indonesia ini menjadi sangat penting dan mesti terus ditingkatkan.

“Semua proses deklarasi kami selalu ikuti prosedur baik dalam mendapatkan izin atau pemberitahuan kegiatan. Kami juga buat publikasi sesuai kemampuan. Jadi, ini gerakan yang transparan, damai, tertib dan penuh keceriaan,” tutur dia.*