Dawainusa.com Polemik rencana pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT) masih terus bergulir. Publik terbelah ke dalam dua kubu; ada yang pro, adapula yang kontra.

Persoalan ini akhirnya mendapat sorotan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT. Sikap politik Frakasi PKB NTT secara tegas menolakĀ  rencana pembangunan tambang dan pabrik semen di Manggarai Timur.

Baca juga: Duduk Perkara Dugaan Penganiayaan Sopir Logistik oleh Petugas Covid-19 di NTT

Juru bicara fraksi PKB DPRD NTT, Yohanes Rumat mengungkapkan sejumlah alasan di balik penolakan rencana pembangunan tambang dan pabrik semen yang juga mendapat perhatian serius sejumlah tokoh nasional itu.

Rumat menegaskan, secara politik fraksi PKB DPRD sudah menyatakan sikap politiknya ditengah pro kontra tentang boleh atau tidaknya pembangunan tambang dan pembangunan pabrik semen di Matim itu.

“Nah, sekian lama pro kontra itu artinya bagus. Dinamika itu berjalan sesuai kehendak rakyat, “ungkap Rumat kepada wartawan usai membacakan Pandangan Umum Fraksi PKB DPRD NTT terhadap Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di ruang sidang utama gedung DPRD NTT, Rabu (03/06/2020) malam.

Menurutnya, fraksi PKB DPRD NTT melihatnya bahwa kalau tambang itu diteruskan maka akan mengancam banyak soal, apalagi sudah beroperasi lama di Manggarai Timur.

“Karena tambang ini bukan baru. Tambang ini hampir 26 tabun beroperasi di Manggarai Timur. Waktu itu dia mengambil batu mangan,” kata Rumat.

Dalam sejarahnya ujar dia, di sekitar tahun 2015 tambang punya catatan kelam di Manggarai Timur. Di sisi lain, tambang juga tidak ada kejelasan, baik PAD-nya maupun penjamin keamanan.

“Satu soal PAD, kedua soal penjamin keamanan tentang alam, sosial budaya, tentang jaminan kerja, pekerja, maka itu gereja turun untuk menghentikan dengan caranya gereja yang melibatkan banyak orang. Dan pada akhirnya ada yang dikorbankan masuk penjara dan lain sebagainya,” ujarnya.

Ia menceritakan, selesai di tahun 2017 itu aman, ternyata diawal tahun 2018 sampai sekarang ini mencoba untuk menghidupkan kembali ijin tambang yang mengatasnamakan pabrik semen.

“Yang pasti kalau bicara pabrik semen banyak yang bilang ini bukan tambang. Logikanya pabrik semen itu ada berarti bahan bakunya ada maka proses penggaliannya lanjutan, proses debu segala macam itu pasti terjadi,” katanya.

Ancaman bagi Kelestarian Alam

Sekretaris Komisi V DPRD NTT itu mengatakan, secara global trend tambang ini ancaman bagi kelestarian alam.

“Secara Nasional juga saya kira sama. Lalu masuk di wilayah Flores ini, kita jangan samakan Jawa, Bali, Sumatra yang kondisi geografis alamnya sangat berbeda dengan situasi yang ada di Flores,” katanya.

Baca juga: Mulai 5 Juni 2020, Lion Air Group Hentikan Sementara Penerbangan

“Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang hanya sedikit sifatnya politis yang membuat Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan untuk menolak kehadiran tambang di Manggarai Timur,” tambahnya.

Ia juga menyentil Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat pada saat kampanye, lalu keluarkan moratoriumnya di tahun 2018 dimana untuk NTT tidak ada tambang terutama proses perijinan.

“Tau-tau pada saat dia moratorium itu rame. Orang rame membicarakan, seakan-akan ini angin surga untuk menyelamatkan alam yang ada di Nusa Tenggara Timur,” ungkapnya.

Tetapi lanjut dia, di akhir-akhir tahun 2019 sampai sekarang diam-diam memunculkan ijin tambang.

“Walupaun sifatnya ijin eksplorasi tapi itu mengarah kepada eksploitasi. Nah, kalau sudah masuk ke ranah eksploitasi, saya kira tidak bisa menghindari yang namanya merusak alam. Kemudian dampak lanjutannya,” tegasnya.

Ia menuturkan, di sana masyarakat tidak ada menceritakan kesejehtraan akibat tambang.

“Yang ada itu, tambang hilang, masyarakat kembali sengsara. Kita menghargai pro dan kontra tambang. Tentu ada yang setuju ada yang tidak setuju. Itu sangat kita sangat menghormati. Kita tidak sedang berseteru dengan mereka, tapi kita berseteru soal kajian ilmiah,” pungkasnya.

Melalui rapat Paripurna itu tegas dia, Fraksi PKB DPRD NTT secara Kelembagaan menyatakan menolak tambang.

Ditanya soal apakah sikap fraksi PKB DPRD NTT diikuti oleh fraksi PKB DPRD Manggarai Timur, Rumat menegaskan, walaupun dirinya sebagai Ketua DPC PKB Matim tidak bisa memberikan jaminan atau tekanan terhadap fraksi PKB DPRD Manggarai Timur untuk menolak atau menerima.

“Tetapi yang pasti kewajiban kita sebagai anggota DPRD yang nanti secara yang mengerucut kepada keputusan politik saya serahkan kepada fraksi. Karena kebetulan di Manggarai Timur ada empat anggota fraksi,” ujarnya.

Ia berharap fraksi PKB DPRD Manggarai Timur agar bisa mengikuti trend global, trend Nasional dimana yang namanya tambang itu mengancam keberlangsungan alam.

“Kemudian masyarakat lingkar tambang itu belum tentu sejahtra, polusi udara, polusi air. Itu yang kita kwatirkan,” tutup Rumat.*