Serikat Pekerja Nasional Desak DPR Sahkan RUU PKS
Aksi Buruh/Ist

Dawainusa.com – Serikat Pekerja Nasional mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Desakan ini muncul lantara sudah hampir  4 tahun, proses pembahasan RUU PKS hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan segera disahkan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, Ristadi dalam keterangan, Sabtu (1/5/2021) mengungkapkan RUU tersebut sangat penting untuk melindungi para pekerja.

Baca jugaMenaker: Bantuan Rp600 Ribu untuk Pegawai Belum Bisa Cair 

Pernyatann Serikat Pekerja Nasional

Dalam pernyataannya, Serikat Pekerja Nasional mengatakan bahwa RUU ini sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual di tempat kerja.

Hal ini membangkitkan pertanyaan para pimpinan serikat pekerja dan Asosiasi pengusaha (Apindo).

“Kami ingin agar RUU itu segera disahkan agar perlindungan bagi anggota kami di tempat kerja bisa lebih maksimal, terutama di sektor garmen yang umumnya perempuan,” kata Ristadi.

Selain itu, Ketua umum Apindo Haryadi Sukamdani juga menyatakan bahwa pelecehan seksual mempengaruhi tingkat produktivitas pekerja.

Sehingga berakhir akan berdampak pada kinerja perusahaan.

“Kali ini kami kompak dengan teman-teman serikat pekerja untuk meminta DPR segera membahas dan mengesahkannya,” ujar Haryadi.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk selalu menjaga dan melindungi pekerja.

Dirinya pun berharap agar RUU ini dapat secara maksimal berkontribusi bagi perlindungan pekerja.

Hari Buruh
Gambar Ilustrasi Aksi Buruh/Ist

Baca jugaMenaker Minta Buruh Terapkan Protokol Kesehatan di May Day

Lebih lanjut, Wakil ketua DPR Muhaimin Iskandar yang menerima delegasi ini sangat bersyukur ada dukungan dari komunitas pekerja dan pengusaja untuk RUU ini.

“Tentu ini menambah energi kami untuk berjibaku membahas dan memperjuangkannya. Terima kasih banyak,” ujar Muhaimin.

Sejumlah Konfederasi Serikat Buruh/Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha kompak mendesak DPR agar mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (30/4/2021).

Desakan tersebut ditandai melalui penandatangan komitmen bersama pengesahan RUU PKS yang ditandantangani oleh Ketum Apindo Haryadi B. Sukamdani dan seluruh Presiden Konfederasi SP/SB saat menemui Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Muhaimin Iskandar.

Para pimpinan SP/SB tersebut antara lain Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea; Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi; Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Syaiful Bahri Anshori, dan Ketua Umum KSP BUMN Ahmad Irfan Nasution.*