Sengketa Batas Manggarai Timur vs Ngada Diselesaikan di Meja Kemendagri

Sengketa Batas Manggarai Timur vs Ngada Diselesaikan di Meja Kemendagri

KUPANG, dawainusa.com Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi rapat sengketa batas wilayah antara kabupaten Manggarai Timur (Matim) dengan Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rapat tersebut digelar di ruang rapat lantai tiga Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, Jl. Medan Merdeka nomor 7, Jakarta Pusat, Senin (15/10).

Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, Linus Lusi kepada Dawainusa mengatakan, rapat tersebut telah menghasilkan dua keputusan penting.

Baca juga: Komentar Kubu Jokowi-Ma’ruf Soal Seruan Kampanye Negatif dari PKS

Pertama, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Pemerintah Kabupaten Ngada dan Pemerintah Provinsi NTT sepakat menyerahkan penyelesaian batas administrasi pemerintahan anatara Kabupaten manggarai Timur dan Kabupaten Ngada kepada Mendagri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada sepakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta aset-aset negara.

Serahkan ke Mendagri

Terpisah, Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah batas antara dua wilayah itu ke Kemendagri.

Menurut Nae Soi, wewenang itu sudah diserahkan kepada kemendagri sebelum dirinya dan Gubernur Viktor Laiskodat menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur NTT.

Baca juga: Sejumlah Kritikan terhadap 1 Tahun Pemerintahan Anies Baswedan

“Ini karena domain itu sudah diambil oleh kemendagri, jadi kita serahkan ke mendagri. Malasah itu sudah diserahkan kemendagri sebelum kami datang ke sini,” kata Josef.

Masalah perbatasan tersebut, demikian Josef, tidak boleh menghambat pelayanan administrasi antara masyarakat yang ada di dua kabupaten itu.

Ia mengatakan, masyarakat di wilayah batas itu memiliki keakraban dan kekerabatan, sehingga hak ulayatnya tidak boleh dipisahkan karena batas daerah.

“Yang paling penting itu proses penyelesaian tidak boleh menghambat pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat di sana tidak boleh dikonfrontir yang akibatnya keakraban dan kekerabatan mereka dipisahkan karena perbatasan itu. Itu yang kita jaga,” tutup Josef.* (Juan Paseu)