Sembilan Permohonan Sengketa Didaftarkan ke Makhmah Konstitusi

Sembilan Permohonan Sengketa Didaftarkan ke Makhmah Konstitusi

Hingga Sabtu (7/7), tercatat sembilan permohonan sengketa hasil Pilkada 2018 yang didaftarkan ke Makhmah Konstitusi. (Foto: Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono bersama Kepala Biro Humas dan Protokol Rubiyo - Antara)

JAKARTA, dawainusa.com Hingga Sabtu (7/7), tercatat sembilan permohonan sengketa hasil Pilkada 2018 yang didaftarkan ke Makhmah Konstitusi. Sembilan permohonan itu berasal dari lima kota, yakni Cirebon, Madiun, Gorontalo, Parepare, dan Tegal, serta tiga kabupaten, yaitu Bangkalan (Dua permohonan), Biak Numfor, dan Bolaang Mongondow Utara.

Dari sembilan permohonan itu, hanya dua yang memenuhi syarat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal itu menyatakan, gugatan sengketa pilkada hanya bisa diajukan jika selisih suara penggugat dengan pemenang maksimum 2 persen. Dua daerah yang memnuhi syarat selisih suara ini adalah Kota Cirebon dan Kota Tegal.

Meski demikian, Ketua MK Anwar Usman menegaskan, semua permohonan sengketa ke MK akan tetap melewati tahapan registrasi, pemeriksaan pendahuluan, perbaikan permohonan, dan pemeriksaan para pihak. Juru bicara MK, Fajar Laksono, menambahkan, meski tidak memenuhi batasan selisih 2 persen, permohonan sengketa pilkada tetap diperiksa oleh MK.

Baca juga: Ketika “Goyang Maumere” Ramaikan Sosialisasi Asian Games di Yordania

“Tidak berarti permohonan itu langsung ditolak karena MK juga memperhatikan substansi permohonan,” kata Fajar di Jakrta, Minggu (8/7).

Cara pandang MK dalam menerapkan Pasal 158 UU Pilkada ini agak bergeser jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada Pilkada 2015, ketentuan di dalam Pasal 158 itu diterapkan dengan sangat ketat. AKibatnya, semua permohonan yang selisih suaranya lebih dari 2 persen langsung tidak diterima.

Pada Pilkada 2017, MK mulai memberi kesempatan lebih leluasa kepada pemohon sengketa. Sejumlah kasus tetap ditangani meski selisih suaranya lebih dari 2 persen. Saat itu, MK antara alain memberikan putusan untuk Kabupaten Intan Jaya, Yapen, dan Puncak Jaya di Papua, meski selisih suara antarpasangan calon di daerah itu sangat jauh.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi mengatakan, pengajuan sengketa pilkada ke MK memangseharusnya tidak hanya didasarkan pada selisih suara.

“Dalam desain penegakan hukum pemilu, MK itu menjadi kanalisasi terhadap konflik. Jadi, jangan sampai terjadi konflik di daerah karena sebaiknya pertentangan itu diselesaikan di MK,” kata Junaidi seperti dilansir Kompas, Senin (9/7).

Rekapitulasi 111 Daerah

Dari total 171 daerah yang menggelar pilkada pada 27 Juni lalu, Komisi Pemilihan Umum telah menerima rekapitulasi perhitungan suara dari 111 daerah. Pasangan calon punya waktu tiga hari untuk mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi tersebut ke MK.

“Jika ada keberatan, penetapan pasangan calon terpilih akan menunggu putusan di MK. Jika hingga tiga hari setelah rekapitulasi tidk ada pengajuan sengketa, KPU akan menentukan pasangan calon terpilih,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Minggu (8/7).

Baca juga: Ada Makhluk Halus di Balai Kota, Ini Kata Sandiaga Uno

Salah satu daerah yang telah menyelesaikan rekapitulasi adalah Kota Makasar. Daerah itu adalah salah satu dari 16 daerah yang menggelar pilkada dengan kotak kosong karena hanya diikuti satu pasangan calon.

Di Kota Makasar, kotak kosong mendapat 300.795 suara (53.23 persen), mengalahkan pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi yang meraih 264.245 suara (46,77 persen). Terkait hal ini, pilkada akan digelar lagi di Makasar pada 2020, yang merupakan pilkada serentak berikutnya.

Sebelum kepala daerah defenitif hasil pilkada terpilih, Makasar akan dipimpin penjabat kepala daerah. “Dalam peraturan perundangan (penjabat) akan ditangani oleh Kemendagri, kata Komisioner KPU Ilham Saputra. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, penjabat Wali Kota Makasar bisa dari tingkat provinsi atau pusat.

Dari hasil penghitungan KPU, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak unggul di Pilkada Jawa timur dengan 10.465.218 sura (53,55 persen), mengalhkan pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno yang mendapat 9.076.014 suara (46,45 persen).

Permohonan Sengketa Lewat Sistem Online

Penanganan sistem penerimaan perkara sengketa hasil Pilkada 2018 akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini, penanganan perkara dapat melalui laman khusus secara online.

“Semua sudah dipersiapkan termasuk seluruh perangkat dengan sistem informasi dan teknologi yang lebih maju dan canggih,” ungkap Anwar Usman seperti dikutip Antara.

Baca juga: Najib Razak dan Pukulan Terkhir Mahathir Mohamad

Ia juga menjelaskan, perkara sengketa hasil Pilkada akan teregistrasi ke dalam BRPK pada 23 Juli 2018 dan sidang perdana akan dimulai pada 26 Juli 2018. “Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, MK harus menyelesaikan [perkara sengketa Pilkada 2018] pada 26 September 2018,” kata Usman.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal MK, M Guntur Hamzah menjelaskan sistem penerimaan perkara online memiliki kelebihan diantaranya efisiensi waktu.

“Pemohon tidak perlu buru-buru datang ke MK karena pendaftaran dapat dilakukan secara langsung dari daerahnya, melalui aplikasi permohonan online yang tersedia pada laman MK,” kata Hamzah

Setelah mendaftarkan permohonan lewat sistem online, pemohon dapat langsung datang ke MK dengan membawa empat rangkap permohonan.*