Dawainusa.com — Sektor pendidikan adalah salah satu sektor yang ikut terpukul akibat pandemi virus corona. Meski demikian, aktivitas pembelajaran mesti tetap berjalan. Karena itu, model pembelajajaran online menjadi salah satu pilihan untuk tetap berproses.

Namun, tidak seperti di Pulau Jawa yang memiliki infrastruktur telekomunikasi yang memadai dan harga internet yang relatif lebih murah, sekolah-sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami penderitaan selama musim pandemi.

Selain harga internet yang begitu mahal, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di provinsi kepulauan ini tidak memadai. Masih begitu banyak sekolah yang tidak melakukan aktivitas pembelajaran, terutama TK dan SD, karena ketidaktersediaan sarana internet dan fasilitas pelengkap seperti laptop atau handphone.

Beberapa sekolah yang tetap menjalankan kegiatan pembelajaran, umumnya masih dilakukan secara daring, meski mereka harus mencari pusat-pusat jaringan (signal).

Baca Juga: Demi Mengerjakan Tugas Sekolah, Sejumlah Anak di Maumere Datangi Kantor Polsek Alok

Orangtua Siswa di NTT Tetap Bayar Iuran Komite

Di tengah tekanan tersebut, orangtua siswa justru dibebankan dengan iuran komite sekolah yang wajib dibayar setiap bulan. Iuran itu dibayar untuk operasional sekolah.

Menurut laporan Ombudsman RI Perwakilan NTT, besaran iuran yang dibebankan kepada orangtua siswa berkisar di angka Rp100 ribu sampai Rp150 ribu.

Ombudsman NTT sendiri sering mendapat laporan dari para orangtua siswa yang mengeluhkan kebijakan sekolah-sekolah di NTT untuk membayar iuran komite.

Padahal, selama pembelajaran daring, besar kemungkinan, biaya operasional sekolah relatif kecil, bahkan tidak ada, karena semuanya belajar dari rumah.

Baca Juga: Cerita Ibu Muda di NTT Gadaikan Ijazah Sambil Gendong Bayinya Berkeliling Kota

Kepala Ombudsman NTT Darius Beda Daton mengatakan bahwa kebijakan sekolah-sekolah tersebut sangat merugikan orangtua siswa di tengah tekanan dan ancaman wabah. Di mana orangtua harus membeli pulsa, paket data dan kebutuhan lain untuk para siswa.

Terlebih, kata Darius, sekolah-sekolah pada umumnya memiliki dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai operasional sekolah.

Menurut penuturan Darius, pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan dana BOS untuk tiap siswa SMA, misalnya, sebesar Rp1,6 juta per tahun. Jika ditambah dengan iuran komite yang mencapai Rp1,2 juta sampai Rp1,8 juta per tahun, maka besaran biaya operasional yang ditanggung siswa sebesar Rp2,8 juta sampai Rp3,4 juta per tahun.

“Keluhan orang tua wali siswa yang disampaikan ke kami seputar iuran komite yang mereka bayar, padahal tidak ada operasional sekolah karena siswa belajar secara daring selama pandemi Covid-19,” kata Darius kepada Antara, Jumat (7/8).

Baca Juga: Antisipasi Penyebaran Corona, Liburan Sekolah di NTT Diperpanjang

Ia berharap, Dinas Pendidikan Provinsi maupun kabupaten/kota di NTT bersama pihak sekolah, komite, dan orang tua wali duduk bersama membahas tanggungan tersebut.

“Artinya apakah dimungkinkan opsi pengurangan iuran komite sekolah dikurangi untuk meringankan beban orang tua yang harus membeli pulsa, paket data dan lain-lain yang berkaitan dengan kelancaran sekolah secara daring,” terang Darius.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTT telah mengeluarkan surat imbauan tentang penggalangan dana komite sekolah selama masa pandemi Covid-19.

Darius mengatakan, himbauan tersebut sudah tepat terkait keringanan dana komite sekolah yang selama ini digalang sekolah sesuai kesepakatan masing-masing, terutama bagi orang tua wali atau peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi.

“Tapi di lapangan belum ada implementasi sehingga orangtua mengeluh, sehingga hemat saya kalau boleh bukan berupa imbauan, tapi instruksi yang wajib diikuti,” pungkasnya.*