Sejumlah Sorotan Soal Rangkap Jabatan Ali Mochtar Ngabalin

Sejumlah Sorotan Soal Rangkap Jabatan Ali Mochtar Ngabalin

Fadli mengaku tidak terkejut Ngabalin mendapat jabatan tersebut. Ia menyebut sudah banyak tim sukses Jokowi yang duduk sebagai komisaris BUMN sebelum Ngabalin. (Foto: Ali Mochtar Ngabalin & Presiden Jokowi - ist)

JAKARTA, dawainusa.com  Rangkap jabatan Ali Mochtar Ngabalin sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero), menuai sejumlah sorotan. Salah satunya datang dari Ombudsman Republik Indonesia.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, Ombudsman berencana menyelidiki rangkap jabatan Politikus Partai Golkar itu  yang diketahui masih menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan.

“Sekarang ini, kan, ada tren semacam penempatan rangkap jabatan untuk mengisi komisaris negara. Ini yang akan kami cek ke depan dan apa ada administrasi yang dilanggar. Kan, enggak boleh dong orang rangkap jabatan,” ujar Adrianus Meliala di gedung Ombudsman, Jakarta, Jumat (20/7).

Baca juga: 2.000 Tahun Tak Tersentuh, Peti Mati Misterius dari Zaman Firaun Dibuka

Adrianus tak menjelaskan lebih jauh terkait dugaan pelanggaran administrasi jabatan Ngabalin. Namun ia memastikan akan segera memanggil pemerintah untuk mengklarifikasi hal tersebut.

Kementerian BUMN sebelumnya telah mengumumkan perubahan susunan komisaris PT Angkasa Pura I (Persero). Terdapat tiga nama baru yang menduduki posisi komisaris yakni Djoko Sasono, Tri Budi Satriyo, termasuk Ngabalin. Politikus Golkar itu menggantikan Selby Nugraha Rahman yang menjabat sebagai anggota dewan komisaris sejak 25 Oktober 2015.

Dikritik Fadli Zon

Selain Ombudsman, jabatan baru Ngabalin juga mendapat kritik dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Ia menilai, penunjukan Ngabalin sebagai Anggota Dewan Komisaris Angkasa Pura I sebagai hadiah karena menjadi tim sukses Joko Widodo di Pilpres 2019.

“Iya mungkin ini hadiah. Saya kira tepat, lah, istilah itu,” ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/7).

Fadli mengaku tidak terkejut Ngabalin mendapat jabatan tersebut. Ia menyebut sudah banyak tim sukses Jokowi yang duduk sebagai komisaris BUMN sebelum Ngabalin.

Baca juga: 164 Mayat Terkatung di Danau Toba, Presiden Harus Turun Tangan!

Politikus Gerindra itu bahkan menilai BUMN sebagai tempat penampungan bagi tim sukses Jokowi. “BUMN menjadi tempat penampungan bagi tim sukses, eks tim sukses,” ujarnya.

Menurut Fadli, pemberian jabatan strategis BUMN kepada Ngabalin dan sejumlah tim sukses Jokowi berdampak buruk pada kinerja BUMN. Kerja BUMN disebutnya bisa tidak optimal karena diisi oleh kalangan yang tidak ahli di bidangnya.

“Harusnya (BUMN) lebih banyak dari orang-orang yang profesional di bidangnya. Sekarang ini BUMN kita amburadul jadinya karena mereka bukan orang-orang yang profesional. Jadi saya kira ini harus dikoreksi ke depan,” ujar Fadli.

Dikritik Fahri Hamzah

Tak hanya Fadli, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga menyoroti soal yang sama. Ia menilai, penunjukan Ali Mochtar Ngabalin sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) berpotensi membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpolitisasi.

Kekhawatiran Fahri lantaran latar belakang Ngabalin sebagai politikus. Saat ini, Ngabalin masih menjabat sebagai Ketua Bidang PP Wilayah II (Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah).

Baca juga: Kejadian Aneh Sebelum Rumah Mardani Ali Sera Dibom Molotov

“Begitu politik masuk, permainan politik masuk. Begitu permainan politik, nanti proyek-proyek di-politik-an ini. Misal, ‘Wah itu Pak Ali Komisaris AP I, saya mau ada pengadaan belalai nih, mau ngerjain runway kontak Pak Ali.’ Nah, itu jadi rusak BUMN kita itu,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/7).

Fahri menilai, alasan penunjukan Ngabalin sebagai komisaris AP I adalah tak lain karena pemerintah kebingungan mencari sumber dana untuk membiayai orang yang ditunjuk secara politik atau political appointee. Menurut dia, jabatan Ngabalin sebagai Tenaga Ahli Utama KSP gajinya kecil, namun memiliki tanggung jawab yang besar.

“Akhirnya muncul opsi membiayainya dengan tambahan menjadikannya sebagai komisaris BUMN. Idenya di mereka itu menambah kompensasi atas orang-orang yang bekerja sebagai political appointee, makanya dia merangkap. Selalu merangkap,” kata Fahri.

Selain itu Fahri menganggap ucapan Presiden Joko Widodo soal konflik kepentingan dalam pemilihan jabatan menjadi tidak konsisten karena penunjukan Ngabalin sebagai Anggota Dewan Komisaris AP I.

“Kedua bisa enggak presiden konsisten dengan omongan lamanya tentang conflict of interest? Orang kayak Pak Ali itu fokus aja di sekitar presiden untuk back up presiden jangan kemudian keluyuran ke tempat lain,” ujarnya.*